PONTIANAK POST – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap kunjungan kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dapat memperkuat dukungan pemerintah pusat terhadap alokasi dana transfer ke daerah untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik di Kalbar.
Harapan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kalbar, Harisson saat menyambut Ketua Tim Badan Anggaran DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie beserta rombongan di Ruang VIP Bandara Internasional Supadio, Kubu Raya, Rabu (15/7).
Kunjungan kerja Banggar DPR RI ke Kalbar dilakukan untuk membahas kebijakan penerimaan negara serta pengalokasian Dana Transfer ke Daerah (TKD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Turut hadir dalam rombongan Anggota Badan Anggaran DPR RI Cornelis, Gubernur Kalimantan Barat periode 2008–2018.
Baca Juga: Kabar Terbaru Jembatan Kapuas III, DPR Sebut Desain Awal Rampung dan Masuk Rencana Kementerian PU
Usai penyambutan di bandara, rombongan melanjutkan agenda ke Balai Petitih Kantor Gubernur untuk menggelar pertemuan bersama jajaran Pemprov Kalbar dan para pemangku kepentingan.
Harisson mengatakan, kunjungan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus menyampaikan berbagai kebutuhan pembangunan yang masih memerlukan dukungan fiskal.
"Kunjungan ini menjadi kesempatan yang sangat baik bagi Pemprov Kalbar untuk menyampaikan berbagai kondisi riil di daerah. Kami berharap komunikasi yang terjalin semakin kuat sehingga kebutuhan pembangunan di Kalbar dapat menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan APBN," ujarnya.
Menurut Harisson, dana transfer dari pemerintah pusat masih menjadi instrumen penting dalam mendukung pembangunan Kalbar. Dukungan tersebut diperlukan untuk berbagai sektor, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, hingga pembiayaan program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Ia menilai, karakteristik wilayah Kalbar yang luas dengan kondisi geografis yang beragam membutuhkan dukungan fiskal yang memadai agar pembangunan dapat berlangsung lebih merata.
"Kalbar memiliki wilayah yang sangat luas dengan karakteristik dan tantangan pembangunan yang beragam. Karena itu, dukungan dana transfer yang tepat sasaran sangat diperlukan agar pemerataan pembangunan dapat terus berjalan dan kualitas hidup masyarakat semakin meningkat," katanya.
Harisson berharap hasil kunjungan kerja Banggar DPR RI dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan kebijakan fiskal yang lebih sesuai dengan kebutuhan daerah.
"Kami optimistis berbagai masukan yang disampaikan Pemprov Kalbar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan anggaran nasional. Harapannya, alokasi dana transfer ke daerah ke depan semakin efektif, berkeadilan, serta mampu mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat," pungkasnya. (mse)
Editor : Hanif