PONTIANAK POST – Persoalan infrastruktur jalan dan jembatan serta keterbatasan jaringan listrik masih menjadi keluhan utama masyarakat di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Kondisi tersebut dinilai berpengaruh langsung terhadap mobilitas warga dan aktivitas ekonomi masyarakat, terutama petani dan pelaku usaha perkebunan.
Hal itu disampaikan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dari daerah pemilihan (Dapil) Bengkayang-Singkawang, Alexander, setelah melakukan kegiatan reses dan menyerap aspirasi masyarakat di sejumlah wilayah di daerah pemilihannya.
Menurut Alexander, aspirasi yang paling banyak disampaikan masyarakat Bengkayang berkaitan dengan kondisi infrastruktur jalan dan jembatan yang menjadi akses utama masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
Baca Juga: Reses ke Pedalaman Kalbar, Ritaudin Soroti Kesenjangan Infrastruktur dan Akses Program MBG
"Di Bengkayang, yang banyak dikeluhkan masyarakat adalah persoalan infrastruktur jalan dan jembatan. Itu menjadi keluhan pertama yang kami terima dalam kegiatan reses," kata Alexander.
Ia menjelaskan, kewenangan pembangunan dan pemeliharaan jalan terbagi berdasarkan status ruas jalan, baik jalan kabupaten, provinsi, maupun nasional. Karena itu, penanganan infrastruktur di setiap wilayah harus disesuaikan dengan kewenangan masing-masing pemerintah.
Untuk ruas jalan yang berstatus jalan kabupaten, kata Alexander, tanggung jawab utama berada di pemerintah kabupaten. Sementara pemerintah provinsi memiliki kewenangan terhadap ruas jalan provinsi yang menghubungkan sejumlah kawasan strategis di Bengkayang dan Singkawang.
"Kalau jalan kabupaten, tentu menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten. Sedangkan untuk jalan provinsi, ada beberapa ruas yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, seperti ruas Seti-Semarang-Sanggau Ledo-Subah, kemudian Singkawang-Bengkayang," ujarnya.
Baca Juga: Potensi Karhutla Mengintai Kalbar, DPRD Minta Antisipasi Diperkuat Sejak Dini
Alexander mengatakan, dalam kegiatan reses yang digelar di Kecamatan Sanggau Ledo dan Kecamatan Ledo, masyarakat menyampaikan sejumlah persoalan terkait kondisi jalan yang menjadi akses penghubung antarwilayah.
Namun, ruas jalan yang dikeluhkan masyarakat di dua kecamatan tersebut sebagian besar bukan merupakan kewenangan pemerintah provinsi.
Karena itu, ia berencana meneruskan aspirasi tersebut kepada pemerintah kabupaten agar mendapat perhatian dan dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan.
"Kebetulan dalam reses di Kecamatan Sanggau Ledo dan Ledo, tidak ada ruas jalan provinsi. Karena itu, aspirasi masyarakat akan kami sampaikan kepada kepala daerah dan pemerintah kabupaten karena jalan tersebut merupakan kewenangan kabupaten," katanya.
Menurut Alexander, meskipun status jalan berada di bawah kewenangan pemerintah kabupaten, kondisi infrastruktur tersebut tetap menjadi perhatian anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat karena berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Ia menilai pemerintah kabupaten perlu memberikan perhatian terhadap kondisi jalan yang menjadi akses utama masyarakat, terutama di wilayah sentra perkebunan dan kawasan pedesaan.
Baca Juga: Jelang MTQ Kalbar 2026, DPRD Kayong Utara Soroti Persoalan Air Bersih dan Pasokan Pertalite
Salah satu persoalan yang paling dirasakan masyarakat adalah sulitnya mengangkut hasil perkebunan, khususnya kelapa sawit, akibat kondisi jalan yang belum memadai.
Alexander mengatakan, infrastruktur jalan yang baik sangat dibutuhkan masyarakat karena sebagian besar aktivitas ekonomi di wilayah pedalaman Bengkayang bergantung pada sektor perkebunan.
Ketika kondisi jalan buruk, biaya transportasi dan distribusi hasil perkebunan menjadi lebih tinggi. Kondisi itu pada akhirnya dapat mengurangi pendapatan yang diterima masyarakat.
"Untuk angkutan, sekarang masyarakat merasa sangat berat. Mereka memiliki kebun sawit dan membutuhkan jalan yang baik untuk membawa hasil produksi, terutama buah sawit, keluar dari kawasan perkebunan," ujarnya.
Ia menilai, perbaikan jalan tidak semata-mata berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga menjadi bagian penting dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dengan akses jalan yang lebih baik, hasil perkebunan masyarakat dapat diangkut dengan lebih mudah menuju tempat pengumpulan maupun pusat perdagangan. Waktu tempuh dan biaya angkutan juga dapat ditekan.
"Penghasilan masyarakat sangat bergantung pada hasil kebun mereka. Karena itu, mereka membutuhkan ruas jalan yang bagus agar hasil perkebunan bisa dibawa keluar dengan lancar. Ini sangat penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat," katanya.
Alexander menilai, pembangunan infrastruktur di wilayah pedalaman harus menjadi perhatian serius pemerintah. Jalan dan jembatan merupakan infrastruktur dasar yang menentukan kelancaran konektivitas masyarakat dan distribusi barang.
Menurutnya, persoalan jalan yang belum tertangani secara optimal dapat memberikan dampak berantai terhadap perekonomian masyarakat. Selain meningkatkan biaya angkutan, kondisi jalan yang buruk juga dapat menghambat akses masyarakat menuju pusat pelayanan publik.
Karena itu, ia berharap pemerintah kabupaten dapat memprioritaskan perbaikan ruas jalan yang menjadi jalur utama masyarakat, khususnya di wilayah yang memiliki potensi ekonomi dan perkebunan.
"Kami akan terus menyuarakan aspirasi masyarakat sesuai dengan kewenangan yang ada. Untuk ruas jalan kabupaten, kami mendorong pemerintah kabupaten agar memberikan perhatian karena masyarakat sangat bergantung pada jalan tersebut," ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi dalam membangun konektivitas antarwilayah.
Meskipun memiliki kewenangan berbeda, pembangunan jalan kabupaten dan jalan provinsi diharapkan dapat berjalan selaras sehingga tidak menimbulkan kesenjangan konektivitas di lapangan.
Selain infrastruktur jalan dan jembatan, masyarakat juga menyampaikan persoalan terkait jaringan listrik. Menurut Alexander, akses listrik yang memadai menjadi kebutuhan dasar masyarakat sekaligus faktor pendukung bagi pengembangan aktivitas ekonomi di daerah.
Ketersediaan listrik yang belum merata dapat menghambat masyarakat dalam mengembangkan usaha produktif, termasuk usaha kecil dan aktivitas ekonomi berbasis rumah tangga.
"Selain jalan, masyarakat juga menyampaikan persoalan jaringan listrik. Ini menjadi salah satu aspirasi yang perlu mendapat perhatian," katanya.
Ia berharap pemerintah bersama pihak terkait dapat memperluas akses jaringan listrik hingga ke wilayah-wilayah yang masih mengalami keterbatasan.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur tidak boleh hanya berfokus pada pusat perkotaan. Kawasan pedesaan dan pedalaman juga harus mendapat perhatian yang proporsional karena masyarakat di wilayah tersebut memiliki peran penting dalam menopang perekonomian daerah.
Alexander menegaskan, hasil reses akan menjadi bahan bagi DPRD Kalbar untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat sesuai dengan kewenangan dan kapasitas lembaga.
Ia juga mendorong pemerintah kabupaten untuk menjadikan pembangunan infrastruktur jalan sebagai salah satu prioritas, terutama pada ruas yang menjadi jalur distribusi hasil perkebunan masyarakat.
"Harapan masyarakat sederhana, mereka ingin jalan yang baik agar aktivitas ekonomi bisa berjalan. Ketika jalan bagus, hasil kebun lebih mudah diangkut dan biaya transportasi bisa ditekan. Dampaknya tentu kembali kepada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat," pungkasnya. (den)
Editor : Miftahul Khair