PONTIANAK POST — Persoalan infrastruktur jalan, keterbatasan anggaran daerah, kebutuhan air bersih, hingga gangguan pasokan listrik menjadi sejumlah aspirasi yang diserap anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Niken Tia Tantina, saat melaksanakan reses di daerah pemilihan (dapil) Singkawang-Bengkayang.
Niken mengatakan, salah satu persoalan yang menjadi perhatian dalam kunjungan reses tersebut adalah kondisi sejumlah ruas jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Kerusakan infrastruktur jalan dinilai telah menghambat mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi di sejumlah wilayah.
Ia menyebutkan, salah satu ruas yang menjadi perhatian utama adalah Jalan Suti Semarang yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Landak. Kondisi jalan tersebut, menurut dia, sudah mengalami kerusakan berat hingga sebagian ruasnya sulit dikenali sebagai badan jalan.
Baca Juga: Reses di 10 Daerah, Rasmidi Ungkap Keluhan Warga soal Infrastruktur, Listrik, hingga BPJS
"Jalan yang memang statusnya jalan provinsi, khususnya yang berbatasan dengan Kabupaten Landak, itu kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Bahkan, jalannya sudah tidak ada bentuknya," kata Niken saat menyampaikan hasil reses.
Persoalan tersebut, lanjutnya, telah disampaikan dalam rapat bersama mitra kerja DPRD Kalbar, termasuk perangkat daerah yang menangani bidang pekerjaan umum dan infrastruktur.
Menurut Niken, pembangunan Jalan Suti Semarang saat ini telah mendapat perhatian khusus dari Gubernur Kalimantan Barat. Pemerintah provinsi juga telah mengalokasikan anggaran secara bertahap dengan skema multiyears untuk mempercepat penanganan ruas jalan tersebut.
"Alhamdulillah, kita mendapat perhatian khusus dari Bapak Gubernur terkait Jalan Suti Semarang. Jalan ini sudah dianggarkan secara multiyears dan menjadi salah satu prioritas yang diperjuangkan," ujarnya.
Ia menjelaskan, pada tahun anggaran 2026 terdapat alokasi sekitar Rp12 miliar untuk pembangunan badan jalan. Sementara pada 2027, anggaran yang disiapkan mencapai sekitar Rp26 miliar.
Niken berharap dukungan anggaran tersebut dapat terus berlanjut hingga seluruh pekerjaan Jalan Suti Semarang dapat diselesaikan. Menurut dia, pembangunan infrastruktur jalan harus dilakukan secara berkelanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
"Harapan kita perjuangan untuk Jalan Suti Semarang ini terus dilanjutkan sampai benar-benar selesai," katanya.
Selain jalan provinsi, masyarakat juga menyampaikan persoalan jembatan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten. Niken mengakui, keterbatasan kemampuan fiskal pemerintah daerah menjadi salah satu tantangan dalam penanganan infrastruktur dasar.
Kondisi tersebut semakin berat karena sejumlah pemerintah kabupaten saat ini menghadapi tekanan fiskal dan keterbatasan anggaran pembangunan.
"Memang ada juga jembatan di daerah Bengkayang yang statusnya jalan kabupaten. Namun, kita memahami kondisi anggaran kabupaten saat ini yang terbatas," ujarnya.
Baca Juga: Reses ke Pedalaman Kalbar, Ritaudin Soroti Kesenjangan Infrastruktur dan Akses Program MBG
Menurut dia, keterbatasan anggaran daerah membuat sejumlah kebutuhan pembangunan infrastruktur belum dapat ditangani secara optimal. Karena itu, diperlukan dukungan pemerintah pusat maupun lembaga terkait untuk menangani infrastruktur yang bersifat mendesak.
Niken mengatakan, pemerintah desa juga telah berupaya mencari alternatif pembiayaan melalui pengajuan bantuan kebencanaan. Salah satunya melalui usulan bantuan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
"Karena anggaran kabupaten juga terbatas, kepala desa sudah berupaya mengusulkan bantuan melalui BNPB. Mudah-mudahan usulan tersebut bisa mendapat perhatian," katanya.
Sementara itu, di wilayah Kota Singkawang, aspirasi masyarakat yang diterima Niken antara lain berkaitan dengan ketersediaan air bersih.
Baca Juga: DPRD Ketapang Serahkan Hasil Reses dan Desak Pemda Tindak Lanjuti Aspirasi Masyarakat
Kebutuhan air bersih, menurut dia, masih menjadi persoalan yang harus mendapat perhatian serius dari pemerintah. Akses terhadap air bersih merupakan bagian penting dari pelayanan dasar yang berkaitan langsung dengan kualitas hidup masyarakat.
"Di Singkawang, salah satu yang masih menjadi keluhan masyarakat adalah kesulitan mendapatkan air bersih," ujarnya.
Ia menilai, persoalan air bersih tidak dapat dipandang sebagai persoalan teknis semata. Pemerintah daerah perlu memastikan infrastruktur dan sistem pelayanan air bersih mampu menjangkau masyarakat secara merata.
Terlebih, kebutuhan air bersih terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan kawasan permukiman.
Selain persoalan air bersih, masyarakat juga mengeluhkan gangguan pasokan listrik. Pemadaman listrik yang terjadi dinilai mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan ekonomi dan pelayanan publik.
Niken mengatakan, persoalan kelistrikan juga menjadi salah satu aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam kegiatan reses.
Baca Juga: Blokade Hormuz Memanas, IMF Peringatkan Ancaman Resesi Globa
"Keluhan lainnya adalah listrik yang sering padam. Ini juga menjadi perhatian yang disampaikan masyarakat," katanya.
Menurut dia, ketersediaan listrik yang andal merupakan bagian penting dalam mendukung aktivitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, koordinasi dengan pihak terkait, termasuk PLN, diperlukan untuk mencari solusi atas persoalan tersebut.
Niken menegaskan, kegiatan reses menjadi momentum bagi anggota DPRD untuk menyerap secara langsung persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah pemilihan. Aspirasi yang diterima nantinya akan menjadi bahan untuk diperjuangkan melalui lembaga legislatif sesuai kewenangan pemerintah provinsi.
Ia mengatakan, persoalan infrastruktur di wilayah Singkawang dan Bengkayang memiliki karakteristik yang beragam. Sebagian merupakan kewenangan pemerintah provinsi, sementara sebagian lainnya berada di bawah kewenangan pemerintah kabupaten maupun kota.
Baca Juga: Pokir DPRD Singkawang 2027, Hasil Reses dan Aspirasi Masyarakat Resmi Ditetapkan
Karena itu, diperlukan sinergi lintas pemerintahan agar persoalan yang dihadapi masyarakat tidak berhenti pada persoalan kewenangan.
"Yang menjadi kewenangan provinsi tentu akan kita perjuangkan melalui pemerintah provinsi. Sementara untuk yang menjadi kewenangan kabupaten, kita juga akan mendorong agar ada perhatian dan dukungan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah," ujarnya.
Ia berharap pemerintah dapat terus memberikan perhatian terhadap pembangunan infrastruktur dasar di wilayah Bengkayang dan Singkawang. Jalan dan jembatan yang layak, akses air bersih, serta pasokan listrik yang stabil dinilai menjadi fondasi penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Semua aspirasi ini menjadi catatan penting bagi kami. Harapannya, pembangunan dapat dilakukan secara bertahap dan merata, sehingga masyarakat di daerah juga bisa merasakan manfaat pembangunan," kata Niken.
Dengan kondisi fiskal daerah yang terbatas, ia menilai penentuan skala prioritas pembangunan menjadi semakin penting. Program yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat, terutama infrastruktur dasar, harus menjadi perhatian utama dalam penyusunan kebijakan dan anggaran pembangunan.
Reses tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa persoalan pembangunan di wilayah perbatasan dan pedalaman Kalimantan Barat tidak hanya berkaitan dengan pembangunan jalan utama, tetapi juga menyangkut kebutuhan dasar masyarakat seperti air bersih dan listrik. Pemerintah daerah bersama DPRD diharapkan dapat memperkuat koordinasi untuk memastikan aspirasi masyarakat dapat diterjemahkan menjadi program pembangunan yang konkret. (den)
Editor : Miftahul Khair