PONTIANAK POST – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Agus Sudarmansyah, menilai target pendapatan dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Kalbar Tahun Anggaran 2027 masih terlalu konservatif. Menurutnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memiliki peluang untuk meningkatkan target pendapatan hingga mencapai Rp6,2 triliun melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal itu disampaikan Agus menanggapi proyeksi makro ekonomi yang disampaikan pemerintah daerah dalam pembahasan KUA-PPAS APBD 2027.
Menurut Agus, asumsi pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat yang diproyeksikan berada pada kisaran 5,82 hingga 7,51 persen didukung oleh sejumlah sektor strategis yang diperkirakan mulai memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah.
Baca Juga: Jelang Musprov September, Mantan Anggota DPRD Herman Hofi Masuk Bursa Calon Ketua PASI Kalbar
"Proyeksi pertumbuhan ekonomi itu tentu digali dari berbagai sektor. Di antaranya Pelabuhan Kijing yang diharapkan pada 2026 sampai 2027 sudah bisa beroperasi secara maksimal. Begitu juga smelter di Mempawah, Kayong Utara, Ketapang, serta sektor unggulan Kalbar seperti sawit, CPO, pertanian, dan perikanan," ujar Agus.
Menurutnya, dengan potensi ekonomi tersebut, target pendapatan daerah yang dipatok sekitar Rp5,7 triliun masih tergolong terlalu rendah.
"Kalau kami memandang, angka itu masih sangat pesimistis. Apalagi di situ belum dipasang perkiraan adanya tambahan dana transfer dari pemerintah pusat," kata politisi senior PDI Perjuangan Kalbar ini.
Agus menjelaskan, masih terdapat sejumlah sektor penerimaan daerah yang berpotensi mengalami peningkatan apabila dikelola secara maksimal.
Baca Juga: Dampingi DPRD Singkawang, Kemenkum Kalbar Kawal Penyusunan Raperda Pesantren Sesuai Aturan
Salah satunya berasal dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang menurutnya masih memiliki ruang untuk meningkat di atas target yang telah ditetapkan.
"Sekarang PBBKB dipasang sekitar Rp900 miliar. Menurut saya masih bisa menembus lebih dari Rp1 triliun," ujarnya.
Selain PBBKB, ia juga menyoroti potensi peningkatan pendapatan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), pajak air permukaan, hingga pajak alat berat.
Menurut Agus, optimalisasi berbagai sumber pendapatan tersebut akan memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk membiayai pembangunan.
Untuk memastikan seluruh potensi pendapatan daerah dapat dimaksimalkan, Agus mengaku telah menginisiasi pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah di DPRD Kalbar.
Ia menilai keberadaan pansus penting sebagai instrumen pengawasan sekaligus mendorong pemerintah daerah agar lebih serius menggali sumber-sumber pendapatan baru.
Baca Juga: Komisi III DPRD Kalbar Dorong Regulasi PAD Diperkuat
"Saya menginisiasi dibentuknya pansus optimalisasi pendapatan asli daerah agar ini betul-betul bisa dikawal. Dengan begitu pendapatan daerah tahun 2026 yang sedang berjalan bisa melampaui target secara signifikan, sehingga target PAD tahun 2027 juga dapat dinaikkan," katanya.
Menurut Agus, langkah tersebut bukan semata-mata mengejar angka penerimaan, tetapi juga untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam mendukung berbagai program pembangunan.
Selain peningkatan PAD, Agus juga menaruh harapan pada kemungkinan bertambahnya dana transfer dari pemerintah pusat.
Ia mengacu pada pernyataan Menteri Keuangan yang sebelumnya menyebut adanya peluang peningkatan dana transfer ke daerah pada tahun anggaran mendatang.
Baca Juga: Kemenkum Kalbar dan DPRD Ketapang Bersatu Dorong Percepatan Perda Pelindungan KI Daerah
"Kalau proyeksi tambahan dana transfer itu benar terjadi, maka target APBD sebesar Rp5,7 triliun jelas terlalu pesimistis," ujarnya.
Agus menilai, apabila seluruh potensi penerimaan daerah berhasil dimaksimalkan dan tambahan dana transfer terealisasi, maka total pendapatan APBD Kalbar 2027 sangat realistis mencapai Rp6,2 triliun.
"Kalau saya optimistis, kita bisa menambah sekitar Rp500 miliar. Artinya dari Rp5,7 triliun bisa menjadi sekitar Rp6,2 triliun. Itu menurut saya target yang rasional dan realistis berdasarkan asumsi-asumsi ekonomi yang ada," katanya.
Fraksi PDI Perjuangan berharap pembahasan KUA-PPAS APBD 2027 tidak hanya berfokus pada belanja daerah, tetapi juga pada strategi memperkuat pendapatan.
Dengan meningkatnya kapasitas fiskal, pemerintah daerah dinilai akan memiliki ruang lebih besar untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, hingga program pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Agus menegaskan, DPRD akan terus mengawal proses pembahasan APBD 2027 agar target pendapatan yang ditetapkan benar-benar mencerminkan potensi riil Kalimantan Barat.
Baca Juga: Reses di Bengkayang-Singkawang, Anggota DPRD Kalbar Ini Soroti Jalan Rusak hingga Krisis Air Bersih
"Kalbar memiliki banyak potensi ekonomi yang sedang berkembang. Tinggal bagaimana pemerintah mampu mengoptimalkan seluruh sumber penerimaan yang ada sehingga pembangunan daerah dapat berjalan lebih maksimal," pungkasnya. (den)
Editor : Miftahul Khair