PONTIANAK POST - Kemunculan bendera Borneo Raya di Kalimantan Barat saat peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tidak hanya memunculkan perdebatan mengenai simbol.
Fenomena tersebut juga membuka pertanyaan mengenai kondisi pembangunan dan perhatian terhadap daerah.
Ketua Fraksi PAN DPRD Kalbar, Zulfydar Zaidar Mochtar, menilai berbagai dinamika yang muncul di tengah masyarakat perlu dilihat secara proporsional.
Baca Juga: Pusat Diminta Dengarkan Aspirasi Daerah di Balik Fenomena Bendera Borneo Raya
Menurutnya, kemunculan simbol tertentu dapat menjadi tanda adanya persoalan yang perlu diperhatikan pemerintah.
“Atas nama DPRD Provinsi Kalbar dari Fraksi PAN, saya mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Selama 81 tahun tentu banyak persoalan bangsa yang harus kita selesaikan,” ujar Zulfydar, Senin (17/8).
Lebih lanjut, ia menyatakan kemerdekaan Indonesia sejak awal dibangun melalui kebersamaan. Karena itu, perbedaan ekspresi di tengah masyarakat tidak semestinya langsung berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.
Ada Pesan di Balik Fenomena Borneo Raya
Zulfydar yang juga aktif sebagai mediator konflik dan penulis buku mengenai mediasi konflik menilai kemunculan simbol tertentu dapat dibaca sebagai bentuk penyampaian aspirasi masyarakat.
Baca Juga: Bendera Borneo Raya Berkibar, Ternyata Bermula dari Jejak Negara Dayak Besar di Kalimantan
“Perbedaan muncul karena perhatian belum cukup. Saya kira adanya hal-hal yang terjadi dalam satu dua hari belakangan ini seperti adanya bendera, memberikan peringatan kepada pemerintah pusat terhadap perhatian pembangunan dan kaitan lainnya,” katanya.
Menurutnya, pemerintah tidak perlu berhenti pada perdebatan mengenai simbol. Hal yang lebih penting adalah mencari substansi persoalan dan memahami keinginan masyarakat.
“Saya kira kita jangan terlalu jauh. Ini adalah kritikan untuk pemerintah pusat,” tegasnya.
Pembangunan Kalbar Tetap Harus Berjalan
Persoalan aspirasi daerah tersebut tidak dapat dilepaskan dari tantangan pembangunan Kalimantan Barat. Salah satunya adalah keterbatasan fiskal daerah akibat pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD).
Walau demikian, Zulfydar menegaskan pembangunan harus tetap berjalan. Pemerintah daerah bersama DPRD Kalbar disebut terus memperjuangkan kebutuhan masyarakat.
Baca Juga: Wabup Kayong Utara Pimpin Penurunan Bendera, Pesan soal Semangat Perjuangan Jadi Sorotan
“Pembangunan harus jalan terus. Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar bersama DPRD Kalbar terus membangun. TKD dipotong, tetapi pemerintah terus mengupayakan Kalbar mencapai titik yang diharapkan masyarakat Kalbar,” jelasnya.
Daerah Menjadi Kekuatan Nasional
Zulfydar juga menilai pembangunan daerah memiliki kaitan langsung dengan masa depan Indonesia. Menurutnya, daerah tidak boleh diposisikan hanya sebagai pelaksana pembangunan, tetapi harus menjadi kekuatan nasional.
“Daerah harus menjadi kekuatan nasional karena adanya daerah-daerah untuk membangun kebersamaan,” katanya.
Ia kemudian mengaitkan penguatan daerah dengan target Indonesia Emas 2045, terutama pertumbuhan ekonomi dan bonus demografi.
Baca Juga: Melihat Suasana Upacara Bendera di Lahan Karhutla Kubu Raya
“Kita bicara pertumbuhan ekonomi, masa depan bonus demografi 2045. Mulainya ini sudah bagus, tetapi bagaimana kita tambah kekuatan relevansinya, memperkuat dan mengakar kembali. Daerah harus menjadi perhatian,” katanya.
Jangan Sampai Simbol Berujung Konflik
Di tengah munculnya fenomena tersebut, Zulfydar meminta masyarakat Kalimantan Barat tetap menjaga ketenangan. Menurutnya, perbedaan pandangan harus disikapi secara dewasa agar tidak berkembang menjadi konflik.
“Kita harapkan masyarakat yang berada di Kalbar tetap menjaga ketenangan. Karena kedamaian milik kita bersama. Saya kira ini harus dapat dicari substansi permasalahannya, keinginannya tentu bisa dirasakan juga,” ujarnya.
Dengan demikian, fenomena bendera Borneo Raya dapat menjadi momentum untuk melihat persoalan yang lebih luas.
Baca Juga: Video Viral Usai Pengibaran Bendera, Kades Balai Karangan Erzan Umar Minta Maaf
Bukan hanya tentang simbol, tetapi juga tentang bagaimana pemerintah pusat dan daerah memastikan pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Kalimantan Barat.
Editor : Khoiril Arif Ya'qob