PONTIANAK POST — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berulang di Kalimantan dan Sumatera dinilai membutuhkan perubahan strategi penanganan. Pemerintah tidak cukup hanya bergerak ketika titik api bermunculan, tetapi perlu memperkuat sistem kesiapsiagaan, termasuk memiliki armada pesawat pemadam kebakaran khusus.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Heri Mustamin, mendorong pemerintah pusat mempertimbangkan pengadaan pesawat amfibi khusus pemadam karhutla seperti Canadair CL-415 atau generasi penerusnya CL-515.
Menurut Heri, karakter lahan gambut di Kalimantan dan Sumatera membuat risiko kebakaran meningkat tajam ketika memasuki musim kemarau. Karena itu, kesiapan sarana pemadaman dari udara seharusnya menjadi bagian dari strategi permanen pemerintah.
Baca Juga: Pemuda Dayak Kalbar Dorong Pemerintah Tetapkan Status Bencana Nasional Karhutla
“Kita agak sedikit sepertinya tidak waspada. Lahan gambut itu kalau sudah kemarau, jangankan sampai berbulan-bulan, mungkin dalam hitungan minggu saja sudah sangat riskan dan rawan sekali terjadinya kebakaran hutan,” ujar Heri.
Ia menilai kondisi tersebut semestinya dapat diprediksi dan diantisipasi jauh sebelum kebakaran meluas. Apalagi, karhutla bukan persoalan baru yang muncul dalam beberapa tahun terakhir.
Menurutnya, kebakaran hutan dan lahan telah berulang dari masa pemerintahan sebelumnya dan mencapai skala besar, antara lain pada 2019 dan kembali terjadi pada 2026.
“Kalau hanya sekadar hari ini semuanya berbicara tanpa solusi untuk mencegah ke depannya, pasti nanti akan terulang terus,” katanya.
Baca Juga: Norsan Salurkan Air Bersih di Kubu Raya, Ancam Cabut Izin Empat Perusahaan Terkait Karhutla
Heri mengatakan persoalan karhutla saat ini juga semakin kompleks karena perubahan bentang alam. Kawasan yang terbakar tidak selalu berupa hutan alami yang masih lebat, tetapi juga lahan yang telah dibuka, termasuk kawasan perkebunan yang belum sepenuhnya dikelola.
Kondisi itu, menurut dia, membuat sistem pencegahan harus mengikuti perkembangan risiko di lapangan.
“Seharusnya kalau diantisipasi dengan sarana dan prasarana yang lebih canggih, hari ini sebenarnya banyak,” ujarnya.
Heri menilai Indonesia perlu belajar dari sejumlah negara yang menggunakan armada udara untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan. Menurutnya, keberadaan pesawat pemadam khusus akan sangat membantu ketika sumber air di daratan sulit dijangkau atau ketika api menyebar dalam wilayah luas.
Ia menyebut pemerintah selama ini memiliki kemampuan membiayai berbagai kebutuhan strategis negara. Karena itu, investasi untuk peralatan khusus penanggulangan karhutla dinilai layak dipertimbangkan.
“Pesawat itu sebenarnya tidak kalah penting. Kita mampu membeli peralatan perang yang luar biasa, tetapi ini juga penting karena dampaknya bukan hanya terhadap kesehatan, tetapi juga ekonomi,” katanya.
Baca Juga: Gubernur Kalbar Ria Norsan Tekankan Pencegahan dan Penegakan Hukum Hadapi Karhutla
Heri bahkan mengusulkan agar pemerintah tidak hanya membeli satu unit, tetapi membangun armada yang dapat ditempatkan di wilayah-wilayah yang berulang kali mengalami karhutla.
Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan serta sejumlah wilayah di Sumatera, menurut dia, merupakan kawasan yang membutuhkan kesiapsiagaan tinggi.
“Kalau perlu di setiap Kalimantan itu minimal ada satu pesawat yang memang khusus untuk itu,” ujarnya.
Ia membayangkan pemerintah memiliki sekitar 10 unit armada untuk ditempatkan secara strategis di kawasan rawan karhutla. Armada tersebut dapat dikerahkan dengan cepat ketika indikator kebakaran mulai meningkat.
Baca Juga: Beri Dukungan di Garis Depan, Karang Taruna Kalbar Pasok Logistik bagi Relawan Api di Kubu Raya
Menurut Heri, biaya pengadaan armada khusus harus dilihat sebagai investasi pencegahan, bukan semata-mata pengeluaran.
Sebab, kerugian akibat karhutla jauh lebih besar dan tidak hanya dihitung dari luas lahan yang terbakar. “Dibandingkan daripada kerugian ekosistem, kerugian lingkungan, kemudian dampak kesehatan terhadap masyarakat,” katanya.
Heri menegaskan, karhutla memiliki efek berantai terhadap kehidupan masyarakat. Kabut asap dapat mengganggu kesehatan, aktivitas pendidikan, transportasi dan kegiatan ekonomi.
Bagi masyarakat yang kehidupannya bergantung pada sumber daya alam dan kawasan hutan, dampak kebakaran juga dapat berlangsung dalam jangka panjang.
Karena itu, ia meminta penanganan karhutla tidak berhenti pada pemadaman ketika api telah membesar. Pemerintah perlu membangun sistem early warning, patroli, pemantauan titik panas, kesiapan sumber air, sarana pemadaman darat serta dukungan udara secara terpadu. “Yang paling penting ini dalam rangka kita siaga, dalam rangka kita mencegah,” tegasnya.
Heri berharap pengalaman karhutla 2026 menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi total strategi penanganan kebakaran hutan dan lahan.
Menurut dia, upaya tersebut harus dilakukan tanpa memperbesar konflik atau saling menyalahkan antarpihak.
“Saya berharap ini menjadi pembelajaran yang penting bagi bangsa ini ke depannya supaya kita tidak saling lagi tuding-menuding,” pungkas Heri. (den)
Editor : Miftahul Khair