PONTIANAK POST — DPRD Provinsi Kalimantan Barat memastikan anggaran penanganan dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) akan diperkuat melalui APBD Perubahan 2026. Ketua DPRD Kalbar, Aloysius, mengatakan penguatan anggaran diperlukan karena karhutla telah menimbulkan dampak luas, termasuk krisis air bersih yang dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah.
“Ya harus. Karena bagaimana penanganannya, sampai ada juga dana BTT (Belanja Tidak Terduga) 2026 ini bisa digunakan. Karena ini bencana namanya, bencana. Jadi memang harus disiapkan anggarannya,” ujar Aloysius, Rabu(9/9) di ruang kerjanya.
Menurut Aloysius, besaran anggaran tambahan untuk penanganan karhutla masih dalam pembahasan DPRD Kalbar bersama pemerintah daerah. Angka final akan ditentukan setelah seluruh pembahasan APBD Perubahan 2026 selesai.
Baca Juga: APBD Perubahan Kalbar Naik, Pelayanan Publik hingga Penanganan Karhutla Diperkuat
Ia menyebut kebutuhan yang saat ini paling mendesak bukan hanya terkait pemadaman api, tetapi juga penanganan dampak karhutla terhadap masyarakat. Salah satunya adalah penyediaan air bersih untuk kebutuhan warga yang terdampak kemarau panjang. “Yang sekarang memang lagi diperlukan air bersih. Air bersih itu untuk minum masyarakat,” katanya.
Aloysius mengatakan anggaran yang disiapkan nantinya dapat diarahkan untuk membantu masyarakat melalui pemerintah kabupaten dan kota yang terdampak. Sejumlah wilayah yang disebut antara lain Kubu Raya, Mempawah, Singkawang, Sambas, Sanggau, Sintang dan daerah lainnya.
“Langsung ke daerahnya, umpamanya ke kabupaten/kota seperti Kubu Raya, Mempawah, Singkawang, Sambas, Sanggau, Sintang dan kabupaten lain-lain. Bisa didistribusikan langsung ke daerah dengan pola dana hibah atau lainnya,” ujar politisi senior PDI Perjuangan ini.
Menurut dia, pola tersebut diperlukan agar bantuan tidak berhenti pada penanganan kebakaran, tetapi benar-benar dirasakan masyarakat yang mengalami dampak langsung. Pasalnya, kata Aloysius, persoalan yang dihadapi warga saat ini bukan hanya asap akibat karhutla, tetapi juga kekeringan yang menyebabkan ketersediaan air bersih semakin terbatas.
Baca Juga: Belanja APBD Perubahan Kalbar Naik Jadi Rp6,21 Triliun, Penanganan Karhutla Diperkuat
“Sekarang dampak daripada ini kan air bersih. Sudah kemarau panjang. Di Pontianak, air sudah mulai—bukan mulai, sudah payah,” katanya.
Aloysius mengatakan anggaran penanganan karhutla dalam APBD Perubahan 2026 masih memungkinkan untuk ditambah dibandingkan alokasi dalam APBD murni. Ia menyebut anggaran yang sebelumnya berada di kisaran Rp20 miliar, termasuk berbagai komponen belanja, masih dapat dinaikkan menjadi sekitar Rp25 miliar atau bahkan lebih.
“Kalau sebelumnya mungkin BPBD bisa sampai Rp20 miliaran misalnya di APBD murni 2026 dan sudah termasuk semua biaya, termasuk gaji. Di APBD Perubahan 2026 bakal dimaksimalkan atau ditambah lagi, bisa saja sampai Rp25 miliaran hingga puluhan miliar,” tuturnya.
Namun, ia menegaskan angka tersebut belum final karena masih menunggu proses pembahasan dan persetujuan APBD Perubahan 2026.
Selain penanganan karhutla, DPRD Kalbar juga menaruh perhatian terhadap kebutuhan masyarakat setelah kebakaran berlalu. Menurut Aloysius, anggaran harus mampu mengakomodasi penanganan dampak dan pemulihan pascakarhutla. “DPRD Kalbar akan maksimalkan anggaran dampak karhutla ke masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah tetap akan membantu operasi pemadaman meskipun sebagian besar tim dan dukungan pemadaman berasal dari pemerintah pusat.
Baca Juga: APBD Perubahan Kalbar Naik Rp510 Miliar, Pos Karhutla dan Bantuan Air Bersih Dikebut
Karena itu, menurut Aloysius, penguatan anggaran daerah perlu diarahkan terutama untuk kebutuhan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, termasuk air bersih dan bantuan pascabencana. “Kita pastikan anggaran karhutla dan pascakarhutla bakal maksimal kami berikan,” pungkasnya. (den)
Editor : Miftahul Khair