PONTIANAK POST – Dukungan internasional dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalimantan Barat kembali menguat. Pemerintah Jepang mengerahkan kapal kenegaraan JS Kunisaki beserta personel dan peralatan pendukung melalui misi kemanusiaan Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR).
Kapal tersebut membawa sejumlah perlengkapan pendukung operasi bencana, termasuk tiga unit helikopter berat CH-47 Chinook. Helikopter ini diproyeksikan memperkuat operasi pemadaman dari udara melalui water bombing sekaligus membantu distribusi logistik ke kawasan yang sulit dijangkau menggunakan transportasi darat.
Kedatangan JS Kunisaki disambut Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, bersama Komandan Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Kodaeral) XII/Lantamal XII, Laksda TNI Sawa, Kamis (10/9).
Baca Juga: OMC Digencarkan, Tiga Chinook dan Ratusan Tentara Jepang Segera Datang
Krisantus menyampaikan penghargaan kepada Pemerintah Jepang yang telah memberikan dukungan nyata bagi Indonesia, khususnya Kalimantan Barat, dalam menghadapi bencana Karhutla.
“Yang pertama tentu saya mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Jepang yang sudah mengirimkan kapal, personel dan peralatan untuk membantu Indonesia, secara khusus Kalimantan Barat, dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan,” ujarnya.
Menurut Krisantus, bantuan tersebut menjadi bentuk kepedulian sekaligus kerja sama kemanusiaan yang sangat penting. Terlebih, kapal JS Kunisaki membutuhkan waktu sekitar 11 hari untuk menempuh perjalanan hingga tiba di Kalimantan Barat.
“Ini suatu pengorbanan dan bantuan yang sungguh luar biasa. Mereka berlayar selama 11 hari sampai ke sini,” katanya.
Baca Juga: JS Kunisaki Tiba di Kijing, Ternyata Ini Misi Pemadaman Perdana Jepang
Ia menjelaskan, kondisi geografis Kalimantan Barat memiliki tantangan tersendiri dalam penanganan Karhutla, terutama karena luasnya kawasan lahan gambut. Kebakaran di lahan jenis ini tidak selalu terlihat dari permukaan karena api dapat menjalar dan bertahan di bawah tanah.
“Api tidak mudah padam karena banyak lahan gambut. Api bisa menjalar dari bawah dan sulit dipandang dengan mata,” jelasnya.
Kondisi tersebut membuat pemadaman membutuhkan ketelitian, ketangguhan dan peralatan yang sesuai. Kehadiran CH-47 Chinook dinilai dapat memberikan tambahan kekuatan dalam menjangkau lokasi kebakaran yang sulit ditangani dari darat.
“Diperlukan kegigihan dan ketangguhan untuk bisa memadamkan api yang merayap di bawah lahan gambut. Ini bukan pekerjaan yang mudah,” tegas Krisantus.
Selain persoalan karakteristik gambut, ketersediaan air juga menjadi kendala. Sejumlah sungai mengalami penyusutan debit sehingga air laut masuk ke aliran sungai dan menyebabkan air menjadi asin.
“Air untuk memadamkan api juga kita kekurangan sehingga harus mengambil air dari tempat yang cukup jauh. Kondisi sekarang juga menjadi tantangan karena air sungai sudah asin akibat air sungai surut dan air laut masuk ke sungai,” ungkapnya.
Baca Juga: Kapal Jepang Tiba di Kijing Rabu Ini: Bawa Tiga Chinook, Operasi Karhutla Dimulai 12 September
Untuk menentukan sasaran operasi, pemerintah akan melakukan koordinasi lintas instansi. Titik-titik kebakaran yang telah terdeteksi akan menjadi dasar penentuan lokasi penanganan bersama TNI, Polri dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Nanti koordinasi dengan TNI, Polri, kemudian BNPB. Sudah ada titik-titik api yang terdeteksi dan itu yang akan kita tangani bersama,” kata Krisantus.
Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Keseriusan pemerintah pusat dalam menangani Karhutla di Kalbar, menurutnya, turut terlihat dalam rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) di Jakarta.
“Hari Senin yang lalu saya rapat dengan Menko Polkam di Jakarta. Pemerintah pusat juga sangat konsen untuk segera menyelesaikan dan mengatasi Karhutla di Kalimantan Barat,” ujarnya.
Baca Juga: Bantu Penanganan Karhutla Kalbar, 180 Prajurit Jepang Disiapkan Transit di Asrama Haji Pontianak
Di sisi lain, Krisantus meminta dunia usaha, terutama pemegang Hak Guna Usaha (HGU), tidak lepas tangan terhadap persoalan Karhutla. Ia menegaskan perusahaan memiliki tanggung jawab untuk ikut menjaga wilayah yang berada dalam pengelolaannya.
“Kita juga mengharapkan para pelaku usaha, pemilik-pemilik HGU untuk ikut membantu. Kemarin sudah jelas perintahnya dari Menko Polkam. Enam gubernur dikumpulkan, termasuk Kalbar, dan perusahaan juga kita minta untuk membantu,” tuturnya.
Ia menilai penanganan Karhutla tidak mungkin hanya dibebankan kepada pemerintah. Seluruh unsur masyarakat dan pemangku kepentingan harus ikut mengambil peran agar kebakaran tidak berkembang semakin luas.
“Jangan hanya menonton. Saya lihat selama ini ada yang hanya menonton. Kita ingin semua ikut bergerak membantu pemerintah menangani Karhutla,” tegasnya.
Terhadap perusahaan pemegang HGU yang tidak menjalankan kewajibannya, pemerintah pusat juga telah menyiapkan langkah evaluasi. Bahkan, sanksi terberat dapat berupa pencabutan izin HGU.
“Akan dievaluasi, akan ditinjau, bahkan sampai kepada pencabutan HGU yang bersangkutan,” lugas Krisantus.
Baca Juga: Karhutla Kalbar Capai 38 Ribu Hektare, Wagub Krisantus Dorong Penegakan Hukum
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyatakan dukungan Jepang melalui misi HADR menjadi tambahan kekuatan penting dalam menghadapi Karhutla. Sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, TNI-Polri, BNPB, pemerintah kabupaten/kota dan dunia usaha diharapkan terus diperkuat.
“Ini tugas kita bersama. Kita harus bekerja sama dan bergerak cepat supaya api yang masih ada dapat segera dipadamkan dan tidak semakin meluas,” pungkasnya.(wah)
Editor : Miftahul Khair