JS Kunisaki Tiba di Kijing, Ternyata Ini Misi Pemadaman Perdana Jepang

PONTIANAK POST – Jepang mencatat sejarah baru dalam operasi kemanusiaannya di Kalimantan Barat. Untuk pertama kalinya, Pasukan Bela Diri Jepang menjalankan misi pemadaman kebakaran di luar negeri setelah menerima permintaan bantuan dari Pemerintah Indonesia.
Misi tersebut didukung tiga helikopter angkut berat CH-47 Chinook milik Japan Ground Self-Defense Force. Ketiganya diangkut menggunakan kapal JS Kunisaki yang dijadwalkan tiba di Pelabuhan Kijing, Kabupaten Mempawah, Rabu (9/9).
Kementerian Pertahanan RI menyatakan helikopter tersebut direncanakan beroperasi pada 12–19 September 2026. Armada itu akan digunakan terutama untuk pemadaman dari udara di kawasan karhutla yang sulit dijangkau tim darat.
“Apabila seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, dukungan helikopter Jepang tersebut direncanakan dapat digunakan dalam operasi pemadaman pada periode 12 sampai dengan 19 September 2026,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Letjen TNI Tri Budi Utomo dalam siaran pers Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Selasa (8/9).
Sebelum diterjunkan, helikopter dan perlengkapan pendukung akan diturunkan dari kapal untuk menjalani pemeriksaan serta persiapan teknis. Penentuan pangkalan operasi dan wilayah sasaran juga akan dikoordinasikan dengan Pemerintah Indonesia.
Pemerintah Jepang mengerahkan Japan Disaster Relief Self-Defense Forces Unit berdasarkan Undang-Undang Pengiriman Tim Bantuan Darurat Internasional Jepang. JS Kunisaki bertolak dari Pangkalan Kure dengan membawa sekitar 350 personel dan tiga Chinook.
Misi di Indonesia menjadi operasi pemadaman kebakaran pertama yang dilakukan Pasukan Bela Diri Jepang di luar negeri. Sebelum keberangkatan, Kepala Staf Markas Besar Komando Pasukan Darat Jepang Letnan Jenderal Yuki Yanagi meminta seluruh personel menjalankan tugas secara profesional.
“Saya ingin kalian melaksanakan tugas secara profesional sebagai anggota Pasukan Bela Diri dengan membawa rasa bangga sebagai wakil Jepang,” kata Yanagi dikutp dari kantor berita IRAW by RCC.
Tri menegaskan, keterlibatan Jepang tidak menggeser posisi Pemerintah Indonesia sebagai pemimpin penanganan karhutla. Bantuan tersebut akan diintegrasikan dengan operasi nasional yang melibatkan berbagai kementerian, lembaga, TNI, Polri, pemerintah daerah, dan relawan.



