Organisasi ini sendiri lahir sebagai perlawanan komunitas pers Indonesia terhadap kesewenang-wenangan rezim Orde Baru. Mulanya adalah pembredelan Detik, Editor, dan Tempo, 21 Juni 1994. Ketiganya dibredel karena pemberitaannya yang tergolong kritis kepada penguasa. Tindakan represif inilah yang memicu aksi solidaritas sekaligus perlawanan dari banyak kalangan secara merata di sejumlah kota.
Setelah itu, gerakan perlawanan terus mengkristal. Akhirnya, sekitar 100 orang yang terdiri dari jurnalis dan kolumnis berkumpul di Sirnagalih, Bogor, 7 Agustus 1994. Pada hari itulah mereka menandatangani Deklarasi Sirnagalih.
Pada masa Orde Baru, AJI masuk dalam daftar organisasi terlarang. Karena itu, operasi organisasi ini di bawah tanah. Roda organisasi dijalankan oleh dua puluhan jurnalis-aktivis. Untuk menghindari tekanan aparat keamanan, sistem manajemen dan pengorganisasian diselenggarakan secara tertutup. Sistem kerja organisasi semacam itu memang sangat efektif untuk menjalankan misi organisasi, apalagi pada saat itu AJI hanya memiliki anggota kurang dari 200 jurnalis.
Selain demonstrasi dan mengecam tindakan represif terhadap media, organisasi yang dibidani oleh individu dan aktivis Forum Wartawan Independen (FOWI) Bandung, Forum Diskusi Wartawan Yogyakarta (FDWY), Surabaya Press Club (SPC) dan Solidaritas Jurnalis Independen (SJI) Jakarta ini juga menerbitkan majalah alternatif Independen, yang kemudian menjadi Suara Independen.
Gerakan bawah tanah ini menuntut biaya mahal. Tiga anggota AJI, yaitu Ahmad Taufik, Eko Maryadi dan Danang Kukuh Wardoyo dijebloskan ke penjara, Maret 1995. Taufik dan Eko masuk bui masing-masing selama 3 tahun, Danang 20 bulan. Menyusul kemudian Andi Syahputra, mitra penerbit AJI, yang masuk penjara selama 18 bulan sejak Oktober 1996.
Selain itu, para aktivis AJI yang bekerja di media dibatasi ruang geraknya. Pejabat Departemen Penerangan dan Persatuan Wartawan Indonesia juga tidak segan-segan menekan para pemimpin redaksi agar tidak memperkerjakan mereka di medianya.
Konsistensi dalam memperjuangkan misi inilah yang menempatkan AJI berada dalam barisan kelompok yang mendorong demokratisasi dan menentang otoritarianisme. Inilah yang membuahkan pengakuan dari elemen gerakan prodemokrasi di Indonesia, sehingga AJI dikenal sebagai pembela kebebasan pers dan berekspresi.
Pengakuan tak hanya datang dari dalam negeri, tetapi juga dari manca negara. Diantaranya dari International Federation of Journalist (IFJ), Article XIX dan International Freedom Expression Exchange (IFEX). Ketiga organisasi internasional tersebut kemudian menjadi mitra kerja AJI. Selain itu banyak organisasi-organisasi asing, khususnya NGO internasional, yang mendukung aktivitas AJI. Termasuk badan-badan PBB yang berkantor di Indonesia.
AJI diterima secara resmi menjadi anggota IFJ, organisasi jurnalis terbesar dan paling berpengaruh di dunia, yang bermarkas di Brussels, Belgia, pada 18 Oktober 1995. Aktivis lembaga ini juga mendapat beberapa penghargaan dari dunia internasional. Di antaranya dari Committee to Protect Journalist (CPJ), The Freedom Forum (AS), International Press Institute (IPI-Wina) dan The Global Network of Editors and Media Executive (Zurich).
Setelah Soeharto jatuh, pers mulai menikmati kebebasan. Jumlah penerbitan meningkat. Setelah reformasi, tercatat ada 1.398 penerbitan baru. Sementara di Kota Pontianak, pascareformasi, jumlah media di Kota Pontianak pun meningkat dengan tajam. Koran-koran dan radio tumbuh seperti jamur di musim hujan. Demikian pula dengan televisi. Tidak hanya televisi berjaringan nasional, televisi lokal juga mulai bermunculan. Radio-radio yang sebelumnya hanya berisi hiburan ramai-ramai membuat liputan jurnalistik.
Kondisi ini memberi tantangan yang lebih berat pada dunia pers. Pers dihadapkan pada tuntutan agar lebih profesional. Para jurnalis yang berperan sebagai penyampai informasi pada publik harus bisa bekerja secara independen dan mematuhi kode etik jurnalistik.
Selain tuntutan soal profesionalitas, jurnalis di Pontianak juga dihadapkan pada persoalan kesejahteraan. Banyak jurnalis yang masih dibayar di bawah standar. Perusahaan pers masih menggaji para jurnalisnya dengan upah yang sangat rendah. Alhasil, banyak jurnalis yang tidak bisa bekerja secara profesional karena harus mencari ‘sampingan.’
Saat itu, para jurnalis juga kerap mengalami ancaman atau kekerasan dari pihak-pihak lain. Mereka yang merasa dirugikan atas pemberitaan pers kerap menggunakan cara-cara kekerasan. Tidak sedikit jurnalis yang mengalami ancaman atau mendapat aksi kekerasan dari pihak lain.
Beratnya tantangan pers inilah yang membuat jurnalis muda berkeinginan untuk berhimpun dalam satu wadah bersama. Saat itu, organisasi wartawan di Kota Pontianak hanya didominasi satu organisasi yakni Persatuan Wartawan Indonesia. Sebagian besar jurnalis di Pontianak sudah menginduk di organisasi ini karena tidak ada pilihan lain.
Sebagian jurnalis muda merasa perlu ada satu organisasi baru yang bisa mewadahi mereka secara profesional. Dilansir dari situs pontianak.aji.or.id, ide ini salah satunya dicetuskan Jannes Eudes Wawa, jurnalis Harian Kompas yang bertugas di Kota Pontianak. Dialah yang kemudian menjadi pioner dalam melahirkan AJI Kota Pontianak.
Menurut Jannes, jurnalis muda di Pontianak butuh penyegaran. Para jurnalis juga harus punya tempat bernaung, sehingga bisa sama-sama mendorong peningkatan profesionalitas di kalangan jurnalis di Pontianak.
Dengan berbekal fotokopian Anggaran Dasar dan Rumah Tangga AJI Indonesia, Jannes merancang format organisasi AJI Pontianak. Jannes juga berdikusi dengan beberapa rekannya.
Jannes mulai bergerilya, menemui sejumlah jurnalis muda dan menceritakan keinginannya untuk membentuk AJI Pontianak. Urung-rembuk dengan para jurnalis muda pun dihelat di tahun 1999. Bertitik tolak dari semangat kebersamaan itulah, Jannes akhirnya nekad mengusulkan pembentukan AJI Kota Pontianak. Masa persiapan pembentukannya berlangsung selama kurun waktu 1 tahun.
Jannes bekerja menghimpun sejumlah jurnalis muda yang memiliki kesamaan visi dan ideologi. Pertemuan kecil kerapkali dilakukan di Restoran Galaherang Pontianak. Mereka di antaranya adalah Aju (Sinar Harapan), Nurul Hayat (LKBN Antara), Sahat Oloan Saragih (Suara Pembaruan), Lamhot Sihotang (Majalah Forum Keadilan), Tanto Yakobus (Majalah Gamma), Ganis Sukaryansyah (Pontianak Post), Harry A Daya (Tempo), Mella Danisari (Pontianak Post), Rudi Agus (Metro Pontianak), Bobby Kusumadinata (Pontianak Post), Bambang Bider (Kalimantan Review), dan Yan Andria Soe (SCTV).
Gayung pun bersambut. Tekad dan keinginan keras para jurnalis muda Pontianak itu mendapat respon positif. Pengurus AJI Indonesia, yang saat itu masih dalam bentuk Presidium, menugaskan Ketua Bidang Organisasi, Imron Hasibuan, untuk mengambil langkah-langkah strategis. Dia bertugas memverifikasi dan menilai kinerja tim persiapan pembentukan AJI Kota Pontianak.
Hasilnya, Pengurus AJI Indonesia di bawah kepemimpinan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Didik Supriyanto, mengeluarkan mandat pendirian AJI Kota Pontianak kepada jurnalis Harian Kompas, Jannes Eudes Wawa.
Jannes menerima mandat tersebut pada tahun 2000. Dia segera berkonsolidasi dan menyusun calon pengurus, walau dengan jumlah yang sangat terbatas. Akhirnya, terbentuklah kepengurusan pertama AJI Kota Pontianak di bawah kepemimpinan Jannes.
Sekjen AJI Indonesia, Didik Supriyanto yang melantik kepengurusan ini di Hotel Kapuas Palace Pontianak. Pelantikannya ditandai dengan diskusi tentang kebebasan pers. Kepengurusan AJI Kota Pontianak yang pertama ini berjalan relatif singkat. Hanya sekitar satu tahun. Pada September 2001, manajemen Kompas memindahtugaskan Jannes untuk memperkuat barisan redaksi media itu di Ibukota Jakarta. Dia pun akhirnya hijrah. Namun, sebelum bertugas di tempat barunya, Jannes segera melimpahkan posisi Ketua AJI Kota Pontianak kepada pengurus lainnya, untuk kembali berembuk memilih penggantinya. Pada tahun 2001 itu juga, Aju (Sinar Harapan) terpilih menjadi Ketua AJI Kota Pontianak hingga 2002.
Saat ini kepengurusan AJI Kota Pontianak dipimpin Ramses Tobing. Dia terpilih memimpin organisasi ini dalam Konferensi Kota (Konferta) AJI Pontianak, 22 Februari 2020, yang dilangsungkan di Wisma Nusantara Pontianak. Dia memenangkan perolehan suara para peserta Konferta, berpasangan dengan Rendra Oxtora sebagai sekretaris. (berbagai sumber) Editor : Super_Admin