WAKIL Presiden Ma’ruf Amin bertemu dengan Sekjen PBB Antonio Guterres di pengujung KTT ASEAN di Laos. Dalam pertemuan itu, Ma’ruf menyinggung serangan Israel terhadap markas UNIFIL di Lebanon. Dalam serangan tersebut, dua anggota TNI di UNIFIL menjadi korban. Keduanya mengalami luka ringan dan sudah dirawat di rumah sakit.
Dia mendorong agar para petugas tersebut mendapat perlindungan maksimal. ’’Indonesia mengecam keras serangan Pasukan Pertahanan Israel (IDF) terhadap UNIFIL pada 10 Oktober 2024. Dua personel Indonesia mengalami luka-luka,’’ tegasnya.
Mantan ketua umum MUI itu mengatakan, serangan tersebut merupakan pelanggaran berat atas hukum humaniter internasional. ’’Serangan tersebut harus disikapi Dewan Keamanan PBB,’’ katanya.
Ma’ruf mengutarakan pandangannya bahwa dunia sedang tidak baik-baik saja. Semangat multilateralisme, kolaborasi dan penghormatan terhadap hukum internasional berada dalam ancaman yang sangat besar. Contohnya yang dialami bangsa Palestina.
’’Sudah tujuh dekade hak-hak bangsa Palestina tidak dapat dipenuhi,’’ ujar Ma’ruf. Menurutnya, semakin hari kondisi Palestina tidak semakin baik akibat Israel. Bahkan, akibat ulah Zionis, konflik itu meluas ke negara-negara lain di Timur Tengah.
Menteri Luar Negeri (Menlu), Retno Marsudi turut merespons keras aksi penyerangan Markas UNIFIL Lebanon. Dia menegaskan, Indonesia tidak akan gentar atas serangan teror Israel.
Sebagai negara kontributor pasukan perdamaian PBB terbesar nomor lima di dunia, Retno memastikan bahwa Indonesia akan selalu mendukung misi perdamaian PBB sesuai mandat Undang-Undang Dasar 1945.
’’Serangan ini merupakan upaya teror Israel kepada pasukan penjaga perdamaian dan masyarakat internasional. Indonesia menegaskan bahwa mereka yang teguh pada prinsip perdamaian tidak akan pernah gentar,’’ ujar Retno dalam keterangannya kemarin.
Meski begitu, Retno mendesak Dewan Keamanan PBB untuk juga mengambil langkah konkret atas serangan yang terjadi. Dia menekankan, perlu tindakan kolektif komunitas internasional untuk menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan serta menghormati hak-hak kemanusiaan. (wan/mia/c19/bay)
Editor : Miftahul Khair