PONTIANAK POST - Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Adita Irawati mengatakan Presiden Prabowo Subianto menginginkan implementasi program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Indonesia bisa setara dengan program serupa di sejumlah negara maju.
"Presiden menyampaikan bahwa kita juga harus berani seperti negara-negara lain yang saat ini pun dengan pendekatan yang sama, dengan format yang hampir sama, juga sudah dilakukan di negara-negara maju," katanya.
Menurut dia, Prabowo ingin memastikan layanan CKG yang resmi bergulir mulai Senin (10/2) tidak kalah dengan negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Kanada, dan negara-negara Eropa.
Adita menyampaikan bahwa program ini sejalan dengan visi dan misi pemerintahan saat ini, khususnya dalam upaya membangun sumber daya manusia yang sehat menuju Indonesia Emas 2045.
"Dalam konteks cek kesehatan gratis ini, tujuannya adalah untuk melakukan deteksi dini guna mencegah risiko kesehatan yang lebih besar di kemudian hari," ujarnya.
Hal ini, kata dia, sejalan dengan janji kampanye Presiden Prabowo bahwa layanan kesehatan harus bisa diakses secara gratis oleh seluruh masyarakat.
Adita menekankan bahwa program ini menjadi bagian dari upaya preventif agar masyarakat tidak menghadapi risiko kesehatan yang lebih berat di masa depan.
Dengan skema bertahap, layanan ini akan diberikan kepada 280 juta rakyat Indonesia, sebagai langkah besar dalam menjamin akses kesehatan yang merata. Program ini dibagi menjadi tiga jenis, yakni cek kesehatan ulang tahun, yang diberikan pada saat berulang tahun atau dalam kurun waktu 30 hari setelahnya. Kemudian, cek kesehatan saat sekolah bagi yang berusia 7-17 tahun, hingga cek kesehatan khusus bagi ibu hamil dan balita.
CKG ulang tahun dimulai pada 10 Februari. Sasaran kegiatan ini adalah anak usia 0 sampai 6 tahun dan usia 18 tahun ke atas. Pemeriksaan kesehatan bakal dilakukan di puskesmas dan nantinya di klinik yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Masyarakat bisa mendapatkan CKG dalam kurun waktu mulai hari ulang tahun hingga 30 hari setelahnya. Ini untuk antisipasi mereka yang ulang tahun pada akhir pekan atau tanggal merah. Sementara, CKG sekolah akan dilaksanakan mulai Juli nanti.
Program CKG merupakan bagian dari Asta Cita, yaitu delapan misi besar pemerintahan Prabowo-Gibran. Dalam misi keempat, pemerintah menegaskan komitmen untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia, salah satunya melalui peningkatan layanan kesehatan.
Adita juga menambahkan bahwa program CKG merupakan salah satu dari delapan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang sedang dijalankan pemerintah. Setelah sebelumnya meluncurkan Makan Bergizi Gratis pada 6 Januari, kini giliran layanan kesehatan gratis yang akan segera direalisasikan.
"Dengan layanan cek kesehatan gratis, masyarakat bisa lebih sadar akan kondisi kesehatannya sejak dini, sehingga risiko penyakit bisa diminimalkan sebelum mencapai tahap yang lebih serius," katanya.
Presiden Prabowo Subianto mengagendakan kunjungan senyap ke sejumlah lokasi penyelenggaraan program CKG bagi masyarakat yang berulang tahun pada sejumlah fasilitas kesehatan di Jabodetabek. Presiden lebih memilih turun langsung ke lapangan tanpa seremoni untuk memastikan jalannya program ini.
"Yang jelas nanti kami sudah siapkan ada sekitar 10 titik untuk ditinjau, tapi kalau dilihat dari yang beberapa pengalaman Program Hasil Terbaik Cepat kemarin, Pak Presiden ini sepertinya lebih memilih untuk melakukan kunjungan senyap. Jadi tidak ada seremoni," katanya.
Adita menekankan agar kebijakan ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia juga mengingatkan agar pelaksanaan program tidak menyulitkan warga, terutama dalam hal pendaftaran dan akses pelayanan kesehatan.
Untuk itu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) selaku penyelenggara program telah mempersiapkan sejumlah opsi untuk akses masyarakat, antara lain via Aplikasi SatuSehat dan pesan WhatsApp.
Termasuk, memfasilitasi akses layanan kepada masyarakat di daerah yang berkategori blank spot alias belum memiliki jaringan telekomunikasi.
"Kata kuncinya, ini harus memberi manfaat dan tidak menyulitkan dalam pelaksanaannya," kata Adita Irawati.
Pemotongan Anggaran Jangan Ganggu CKG
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengatakan bahwa pemotongan anggaran kesehatan sebesar Rp19,6 triliun pada tahun 2025 jangan sampai mengganggu layanan kesehatan masyarakat. Terlebih pemerintah akan memulai program CKG.
Menurut dia, CKG merupakan program prioritas pemerintah. Keterbatasan anggaran pun tidak bisa dijadikan alasan tidak dilakukannya layanan kesehatan secara menyeluruh bagi masyarakat secara promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
"Skala prioritas program perlu dilakukan untuk menyiasati keterbatasan anggaran. Namun, tidak dengan menghilangkan salah satu jenis layanan kesehatan tersebut," kata Charles.
CKG bagi warga yang sedang berulang tahun, kata dia, bakal ada pemeriksaan belasan jenis (potensi) penyakit. Dengan demikian, masyarakat akan mengetahui gangguan kesehatannya.
Dengan pengecekan itu, menurut dia, tidak menutup kemungkinan masyarakat akan langsung melakukan pengobatan lanjutan ke fasilitas kesehatan dengan layanan yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan.
Dengan begitu, peningkatan pelayanan kesehatan kuratif (pengobatan) pasca-PKG ini harus bisa diantisipasi pemerintah di tengah pengurangan anggaran besar-besaran di sektor kesehatan.
"Jangan sampai ketika ada lonjakan pengobatan lanjutan terhadap gangguan kesehatan masyarakat yang diketahui lewat CKG, layanan kesehatannya malah tidak optimal dengan alasan keterbatasan anggaran," kata wakil rakyat yang berada di komisi yang membidangi kesehatan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial ini.(ant)
Editor : A'an