PONTIANAK POST - Garda Indonesia, organisasi yang menaungi pengemudi ojek online (ojol), berencana menggelar aksi demonstrasi skala nasional secara serentak pada Selasa, 20 Mei 2025.
Aksi yang diberi nama "Aksi Akbar 205" ini diperkirakan melibatkan sekitar 500.000 mitra pengemudi roda dua dan roda empat dari berbagai wilayah Indonesia.
Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menuturkan bahwa aksi ini merupakan bentuk protes terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan penyedia layanan ojol.
"Aplikator telah secara konsisten melanggar Kepmenhub KP No. 1001/2022 yang membatasi potongan maksimal 20%, namun dalam praktiknya masih memotong hingga 30-50% dari pendapatan driver," tegas Raden dikutip dari Jawapos.com dalam konferensi pers, Kamis (15/5).
Demonstrasi ini akan dimulai pukul 13.00 WIB hingga selesai dan akan dipusatkan di tiga titik utama di Jakarta, yaitu Istana Merdeka, Kementerian Perhubungan, dan Gedung DPR RI.
Garda Indonesia telah menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas potensi kemacetan lalu lintas yang dapat terjadi.
"Kami mengimbau warga untuk menyesuaikan waktu perjalanan guna menghindari kepadatan lalu lintas," ujar Raden.
Aksi Nasional di Sejumlah Kota
Tak hanya berlangsung di Ibu Kota, aksi serupa juga direncanakan di sejumlah kota besar lainnya, seperti Surabaya, Malang, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta.
Selain itu, demonstrasi juga akan dilakukan di Cirebon, Palembang, Lampung, Banten, serta kota-kota besar lainnya termasuk Medan, Balikpapan, Makassar, Manado, dan Ambon.
Berbagai aliansi pengemudi ojol seperti APOB, GOGRABBER, TEKAB, SAKOI, dan GEPPAK (Gerakan Putra Putri Asli Kalimantan) turut serta dalam aksi ini. Di samping unjuk rasa di jalan, para driver juga akan melakukan aksi "offbid" nasional dengan menonaktifkan aplikasi sepanjang hari. Langkah ini diprediksi berdampak pada terganggunya layanan transportasi daring secara luas.
"Kami telah bersabar sejak 2022 menunggu tindakan tegas terhadap pelanggaran ini. Aksi ini adalah upaya terakhir kami untuk mendapatkan perhatian serius," tegas Raden.
Garda Indonesia meminta pemerintah untuk menindaklanjuti aspirasi para pengemudi yang merasa tidak dilindungi dari praktik perusahaan aplikasi yang merugikan.
"Ini bukan tentang mengganggu masyarakat, tapi tentang memperjuangkan hak-hak dasar para pengemudi," pungkas Raden.
Pihak kepolisian telah melakukan persiapan untuk menghadapi kemungkinan kemacetan parah di sejumlah titik utama di Jakarta dan kota-kota besar lainnya selama aksi berlangsung. (mif)
Editor : Miftahul Khair