PONTIANAK POST – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah berjalan satu tahun. Selama periode tersebut, jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) meningkat signifikan, dari 190 menjadi 19.188 unit. Pemerintah menegaskan program ini tidak hanya mengejar kuantitas, tetapi juga kualitas layanan.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, penerima manfaat MBG hingga akhir tahun telah mencapai 55,1 juta orang. “Program ini menjadi fondasi penting pembentukan sumber daya manusia berkualitas di masa depan,” ujarnya, kemarin.
Ia menjelaskan, peserta MBG mencakup ibu hamil, ibu menyusui, dan anak sekolah hingga usia 18 tahun. Pada tahun ini, fokus utama diarahkan pada kelompok 1.000 hari kehidupan, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, sebagai bagian dari upaya penurunan tengkes (stunting). “Selama libur Lebaran pun program tetap berjalan karena sasarannya ibu hamil dan ibu menyusui,” katanya. Dadan berharap angka tengkes dapat ditekan secara signifikan pada akhir 2026.
Dadan mengakui masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan MBG. Namun, perbaikan terus dilakukan, salah satunya melalui sertifikasi dan akreditasi keamanan pangan. SPPG akan dikelompokkan berdasarkan kualitas layanan yang memengaruhi standar pelayanan.
Ia juga menyebutkan tren kasus keracunan MBG terus menurun. Pada Oktober tercatat 85 kejadian, turun menjadi 40 pada November, dan 12 kejadian pada Desember. Presiden Prabowo Subianto, kata Dadan, menginstruksikan agar tidak ada lagi kasus keracunan.
Sementara itu, Wakil Menteri Kesehatan dr Benjamin Paulus Oktavianus menyampaikan bahwa MBG memiliki irisan dengan penanganan tengkes. Namun, pemerintah saat ini memprioritaskan perluasan layanan melalui pembangunan SPPG.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes), lanjut dia, tengah menyusun strategi penanganan tengkes. Saat ini, sekitar 18 persen anak Indonesia masuk kategori tengkes. “Dampak langsung MBG harus dihitung secara cermat dan tidak asal-asalan,” ujarnya.
Benjamin menegaskan peran utama Kemenkes dalam program MBG adalah pengawasan, terutama terkait standar keamanan pangan di SPPG. Pengawasan dilakukan melalui kerja sama dengan dinas kesehatan daerah untuk memastikan seluruh proses pengolahan makanan memenuhi standar kesehatan.
Salah satu instrumen utama pengawasan adalah sertifikasi laik higienis dan layak konsumsi bagi dapur SPPG. Hingga kini, sebanyak 4.535 SPPG telah lulus sertifikasi setelah melalui evaluasi menyeluruh, mulai dari kebersihan dapur hingga pemeriksaan laboratorium.
Ia menegaskan, dapur yang belum memenuhi standar wajib melakukan perbaikan sebelum memperoleh sertifikat. Dengan pengawasan tersebut, Kemenkes memastikan 55,1 juta penerima manfaat mendapatkan makanan yang aman dan bergizi. (lyn/oni)
Editor : Hanif