PONTIANAK POST – Diplomat senior yang juga pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia pada 2014, Dino Patti Djalal, menyoroti posisi Indonesia yang bergabung dengan Board of Peace atau Dewan Perdamaian yang digagas Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Ia mengingatkan agar Indonesia tidak terperosok ke posisi subordinat atau sekadar menjadi pengikut agenda sepihak dalam forum internasional tersebut, melainkan tetap tampil dengan sikap mandiri dan berdaulat.
Melalui akun X pribadinya pada Jumat (23/1), pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) sekaligus mantan Duta Besar RI untuk Amerika Serikat itu angkat suara menanggapi penjelasan Menteri Luar Negeri Sugiono terkait Dewan Perdamaian, yang dinilainya masih terlalu abstrak dan belum memberikan gambaran jelas.
“Terima kasih atas penjelasan Menlu RI mengenai Dewan Perdamaian, namun saya melihat penjelasannya terlalu abstrak dan normatif terhadap persoalan yang kontroversial, sangat rumit, dan pastinya penuh ranjau,” tulis Dino.
Dominasi Donald Trump
Ada sejumlah pertanyaan yang diungkapkan Dino kepada Menlu Sugiono melalui platform X, salah satunya terkait potensi dominasi Donald Trump dalam proses pengambilan keputusan Dewan Perdamaian.
Dino mengkhawatirkan adanya ketimpangan kekuasaan dalam Dewan Perdamaian, di mana para anggota bisa saja terkesan hanya mengikuti arahan Donald Trump yang dikenal kerap mengambil keputusan secara tidak lazim.
“Bagaimana agar anggota Dewan tidak diposisikan sebagai ‘anak buah’ Trump yang dikenal sering berpikiran tidak lazim,” tulisnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan pentingnya memastikan setiap negara anggota, termasuk Indonesia, berada pada posisi setara dan tidak terpinggirkan dalam forum tersebut.
“Apa hak dan kewajiban Indonesia sebagai anggota Dewan Perdamaian, dan apakah prinsip kesetaraan dijamin.”
Keberpihakan terhadap Palestina
Selain menyoal posisi Indonesia, Dino turut mengkritisi substansi agenda Dewan Perdamaian yang dinilainya masih kabur, terutama terkait keberpihakan terhadap Palestina.
Ia mempertanyakan apakah ada jaminan bahwa forum tersebut tidak akan mengabaikan hak-hak rakyat Palestina dan justru bergeser menjadi proyek kepentingan pihak tertentu.
“Bagaimana mencegah agar Dewan steril dari kepentingan bisnis aktor-aktor luar (yang sebenarnya tidak peduli dengan Palestina) yang akan menjadikan Palestina sebagai objek, bukan tuan rumah di Gaza.”
Lebih jauh, Dino juga menyoroti arah penyelesaian konflik yang dinilai belum jelas, mulai dari ketiadaan komitmen tegas terhadap solusi dua negara, mekanisme penyelesaian jika terjadi perbedaan pandangan antaranggota, hingga sikap Dewan apabila gencatan senjata kembali dilanggar.
Hingga kini, pertanyaan-pertanyaan Dino Patti Djalal tersebut belum mendapat jawaban dari Menteri Luar Negeri Sugiono. (*)
Editor : Miftahul Khair