Kritik Anggaran Jumbo MBG: Makanan Terbuang, Rakyat Kurang Gizi Tak Kebagian

 

PONTIANAK POST - Di balik anggaran ratusan triliun, piring-piring makanan bantuan justru banyak tersisa—tak disentuh, bahkan terbuang sia-sia.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diharapkan menjadi solusi gizi nasional kini menyisakan ironi di lapangan.

Makanan tidak dimakan, menu dikeluhkan, hingga risiko korupsi membayangi pelaksanaan program berskala raksasa ini.

Badan Gizi Nasional (BGN) bahkan membentuk tim khusus untuk menyisir ulang penerima manfaat agar tepat sasaran.

Langkah ini diambil setelah inspeksi mendadak menemukan banyak makanan bantuan terbuang karena tidak diminati siswa.

Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang mengakui, sejumlah siswa enggan menyentuh makanan yang disediakan.

“Ada yang bosan karena lauknya telur terus. Ada juga yang memilih jajan di kantin,” ujarnya, Senin (20/4).

Kondisi ini memicu evaluasi serius terhadap distribusi program.

BGN berencana menghentikan penyaluran ke sekolah swasta mahal dan mendata ulang siswa di sekolah negeri kawasan elite.

Siswa juga akan diminta mengisi kuesioner untuk memastikan bantuan diterima yang benar-benar membutuhkan.

“Kalau tidak dimakan, itu jadi pemborosan dan food waste. Anggaran negara harus efisien,” tegas Nanik.

Di sisi lain, skala program terus membesar.

MBG telah menjangkau 27 ribu dapur layanan (SPPG) dengan serapan anggaran mencapai Rp60 triliun hingga Maret 2026.

Pemerintah bahkan menargetkan total anggaran membengkak hingga Rp335 triliun pada akhir tahun.

Namun, ekspansi besar ini diiringi berbagai catatan kritis.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengidentifikasi sedikitnya delapan potensi korupsi dalam pelaksanaan MBG.

Mulai dari lemahnya regulasi, konflik kepentingan dalam penunjukan mitra dapur, hingga minimnya transparansi dan pengawasan.

Sejumlah dapur dilaporkan belum memenuhi standar, bahkan memicu kasus keracunan makanan di beberapa daerah.

“Skala besar dan anggaran meningkat belum diimbangi tata kelola memadai. Ini membuka celah inefisiensi hingga korupsi,” demikian peringatan KPK.

Pengawasan kini diperketat, termasuk melalui aplikasi pelaporan yang memungkinkan siswa dan guru mengirim bukti kondisi makanan.

Namun, pemerintah mengakui berbagai kelemahan masih terjadi.

Utusan Khusus Presiden Hashim Djojohadikusumo menyebut temuan makanan basi hingga berbelatung sebagai hal yang “wajar” di tahap awal program.

Di sisi lain, kritik tajam datang dari studi Center of Economic and Law Studies (Celios).

Peneliti Celios Isnawati Hidayah mengungkapkan, daerah miskin justru minim dapur MBG.

Wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) juga belum terjangkau optimal.

Studi tersebut mencatat 34,2 persen penerima tidak tepat sasaran.

Artinya, sebagian bantuan justru dinikmati kelompok yang tidak membutuhkan.

Celios juga menyoroti penggunaan anggaran untuk belanja yang dinilai tidak relevan, seperti event organizer hingga merchandise.

Dengan anggaran jumbo, efektivitas program pun dipertanyakan.

Celios merekomendasikan penghentian sementara ekspansi serta audit menyeluruh dan independen.

Program dinilai harus beralih dari sekadar penyerapan anggaran menjadi hasil nyata, seperti penurunan stunting dan perbaikan gizi.

Di tengah ambisi besar negara, satu ironi masih nyata: makanan ada, tapi tak dimakan—dan yang membutuhkan belum sepenuhnya merasakan. (ant/jpc)

---

Infografis – Fakta Penting

 

Editor : Aristono Edi Kiswantoro