PONTIANAK POST - Pemerintah resmi memangkas pagu program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam APBN 2026. Anggaran tersebut turun dari Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan keputusan ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya adalah memastikan dana program dikelola dengan lebih efisien.
Realisasi Anggaran Makan Bergizi Gratis
Hingga 30 April 2026, realisasi penyaluran anggaran MBG telah mencapai Rp75 triliun. Program ini sudah menjangkau 61,96 juta penerima manfaat dan 27.952 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“MBG sudah mencapai Rp75 triliun, itu 22,4 persen dari (alokasi) APBN yang sebesar Rp335 triliun. Tapi nanti bukan Rp335 triliun," ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Selasa (19/5).
Baca Juga: Pemkab Kubu Raya Dorong Percepatan Program MBG untuk Tekan Stunting dan Pengangguran
Menurutnya, ada penghematan tertentu sesuai dengan instruksi Presiden, sehingga dana Badan Gizi Nasional (BGN) bisa dipakai lebih efektif dan efisien.
Menkeu memberi sinyal akan ada penghematan lanjutan untuk program ini. Meski begitu, ia belum merinci detail rencana ke depan.
Baca Juga: BGN Nilai Kubu Raya Berpotensi Besar Dukung Pasokan Pangan Program MBG di Kalbar
Efisiensi Program Tanpa Mengurangi Efektivitas
Purbaya mengatakan Presiden Prabowo sedang memperbaiki manajemen program MBG. Pemerintah juga mengevaluasi cara BGN membelanjakan anggaran tersebut.
“Presiden sedang menghitung bagaimana yang terbaik penghematannya tanpa mengganggu efektivitas program itu sendiri dalam hal memberi makan murid-murid sekolah. Yang penting itu,” tuturnya.
Di sisi lain, belanja negara tumbuh signifikan sebesar 34,3 persen dengan nilai Rp1.082,8 triliun. Realisasi ini setara dengan 28,2 persen dari total target APBN sebesar Rp3.842,7 triliun.
Kenaikan Belanja Pemerintah Pusat
Belanja pemerintah pusat tercatat tumbuh 51,1 persen atau senilai Rp826 triliun. Menkeu menyatakan ini hasil dari strategi pemerataan penyaluran belanja sepanjang tahun.
Secara rinci, belanja kementerian/lembaga (K/L) tumbuh 57,9 persen menjadi Rp400,5 triliun. Sementara itu, belanja non-K/L tumbuh mencapai Rp425,5 triliun.
Pendapatan negara juga tumbuh 13,3 persen dengan realisasi Rp918,4 triliun. Kondisi ini membuat defisit APBN mencapai 0,64 persen terhadap PDB atau senilai Rp164,4 triliun.(ant)
Editor : Uray Ronald