PONTIANAK POST - Akademisi Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Dr. Eng. Akbar Rahman, ST., MT., menilai pembangunan kereta api di Kalimantan hingga kini terkendala kepastian kebijakan pemerintah pusat, bukan persoalan teknis di lapangan.
Dosen Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik ULM itu menyebut kondisi lahan gambut tidak seharusnya dijadikan alasan utama penundaan proyek strategis tersebut.
Menurut Akbar Rahman, teknologi konstruksi modern untuk pembangunan rel di kawasan gambut sudah banyak diterapkan di berbagai negara.
“Rekayasa konstruksi di wilayah gambut sudah tersedia, mulai dari sistem pancangan hingga pendekatan teknis lainnya,” ujarnya, dikutip dari laman resmi kampus ULM.
Infrastruktur Dinilai Jadi Kunci Pertumbuhan Kalimantan
Akbar menegaskan infrastruktur transportasi memiliki peran penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi kawasan.
Ia menyebut pembangunan jalan, rel kereta api, pelabuhan, dan bandara menjadi fondasi utama pemerataan pembangunan di Kalimantan.
Tanpa dukungan infrastruktur memadai, Kalimantan dinilai akan terus tertinggal dibandingkan wilayah lain di Indonesia.
Menurutnya, pembangunan rel kereta api di Kalimantan Selatan sebenarnya memungkinkan dilakukan secara bertahap sesuai kondisi wilayah.
Baca Juga: Prabowo Prioritaskan Kereta Api Kalimantan, Menteri AHY Lapor Perkembangan Proyek ke Presiden
Daerah dengan tanah keras dan gambut dangkal dinilai dapat menjadi prioritas awal pembangunan jalur.
Sementara kawasan bergambut tebal seperti Banjarmasin tetap bisa dibangun menggunakan metode konstruksi khusus yang sudah teruji.
Pemerintah Daerah Diminta Tidak Pasif
Pemerintah daerah juga diminta tidak hanya menunggu keputusan pusat.
Akbar mendorong daerah mulai menyiapkan kajian teknis, kesiapan lahan, hingga integrasi jalur rel dengan kawasan industri dan pelabuhan.
Baca Juga: Ambisi Besar Kereta Api Kalimantan, Proyek 2.772 Km Siap Dorong Hilirisasi dan Efisiensi Distribusi
Menurutnya, kesiapan daerah akan memperkuat posisi tawar ketika proyek pemerataan pembangunan mulai dijalankan pemerintah pusat.
Proyek Kereta Api Kalimantan 2.772 Kilometer Masuk Prioritas
Pemerintah saat ini merencanakan pembangunan jaringan kereta api di Pulau Kalimantan sepanjang 2.772 kilometer. Proyek tersebut menjadi bagian dari pengembangan jaringan perkeretaapian nasional hingga 2045.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan rencana pembangunan masih dalam tahap perhitungan dan penyusunan matang lintas kementerian.
“Rencana pembangunan jalur kereta api di Kalimantan masih kami hitung dan rencanakan secara matang,” ujar AHY usai rapat koordinasi pengembangan jaringan kereta api nasional di Jakarta.
Baca Juga: B50 Kini Diuji Coba di Kereta Api: Siap-siap, Revolusi Energi Indonesia Dimulai Juli
Pemerintah juga akan membentuk komite khusus yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga untuk menyempurnakan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (Ripnas).
Masuknya kembali proyek Trans Kalimantan dinilai menjadi sinyal kuat bahwa Kalimantan kembali diposisikan sebagai kawasan strategis nasional setelah pembangunan IKN. (*)
Editor : Efprizan