PONTIANAK POST – Pemerintah Indonesia membuka peluang bagi perusahaan Rusia untuk berpartisipasi dalam pengembangan koridor perkeretaapian strategis nasional. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat konektivitas antardaerah sekaligus menekan biaya logistik nasional hingga 12,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2029.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan hal tersebut usai membahas peluang kerja sama transportasi dengan Menteri Transportasi Federasi Rusia Andrey Nikitin di Moskow.
“Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.380 pulau dan populasi sekitar 280 juta jiwa. Bagi kami, transportasi adalah urat nadi yang mempersatukan bangsa dan menghubungkan seluruh wilayah Nusantara,” ujar AHY.
Indonesia masih menghadapi tantangan dalam pengembangan jaringan perkeretaapian. Data Kementerian Perhubungan menunjukkan panjang jalur rel kereta api aktif nasional berada di kisaran 7.000 kilometer lebih, dengan mayoritas terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Sumatera.
Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah terus mendorong pembangunan koridor baru, termasuk Trans-Sumatera, Trans-Sulawesi, dan Trans-Kalimantan.
Baca Juga: Sudah di Moskow, AHY Tawarkan Rusia Garap Kereta Api Trans-Kalimantan
Dari sisi angkutan barang, peran kereta api terus meningkat. PT Kereta Api Indonesia (KAI) mencatat sepanjang 2024 berhasil mengangkut 69,2 juta ton barang atau naik sekitar 9 persen dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 63,7 juta ton.
Batu bara masih menjadi komoditas terbesar dengan porsi lebih dari 80 persen dari total angkutan barang KAI.
Sektor transportasi dan pergudangan juga berkontribusi sekitar 6,16 persen terhadap PDB nasional pada 2025 dengan pertumbuhan mencapai 8,78 persen.
Data tersebut menunjukkan bahwa investasi di sektor transportasi, termasuk perkeretaapian, menjadi faktor penting untuk memperkuat konektivitas dan menekan biaya logistik nasional.
Fokus pada Trans-Sumatera, Trans-Sulawesi, dan Trans-Kalimantan
AHY mengatakan Indonesia masih membutuhkan pengembangan jaringan kereta api secara signifikan untuk mendukung pemerataan pembangunan dan memperkuat konektivitas nasional.
Karena itu, pemerintah membuka peluang bagi perusahaan-perusahaan Rusia untuk terlibat dalam pembangunan sejumlah koridor strategis, termasuk Trans-Sumatera, Trans-Sulawesi, dan Trans-Kalimantan.
Bagi masyarakat di wilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses transportasi, pembangunan jaringan tersebut diharapkan dapat mempercepat mobilitas orang dan barang serta membuka peluang ekonomi baru.
Dampak pembangunan koridor kereta strategis diperkirakan akan langsung dirasakan sejumlah daerah. Di Kalimantan Timur, misalnya, KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan yang berfokus pada industri sawit, energi, dan logistik berpotensi memperoleh manfaat dari konektivitas yang lebih efisien menuju pelabuhan dan pusat distribusi.
Sementara di Sulawesi, jalur Makassar–Parepare diproyeksikan memperkuat hubungan antara kawasan produksi, pelabuhan, dan kota-kota utama sehingga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat di wilayah Maros, Pangkep, dan Barru.
Baca Juga: AHY Dorong Pembiayaan Kreatif untuk Percepat Kereta Trans Kalimantan, Sumatra, dan Sulawesi
Peluang Transfer Teknologi dan Industri Perkeretaapian
Kerja sama yang ditawarkan kepada Rusia tidak hanya mencakup pembangunan jaringan rel. Pemerintah juga membuka peluang kolaborasi dalam pengembangan teknologi dan manufaktur sarana-prasarana perkeretaapian.
Bidang lain yang menjadi fokus meliputi rekayasa kereta berkecepatan tinggi, angkutan berat (heavy-haul rail), peningkatan standar keselamatan dan operasional, pengembangan transportasi rendah karbon, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia dan riset.
Menurut AHY, transfer pengetahuan dan teknologi menjadi aspek penting agar industri transportasi nasional mampu bersaing menghadapi tantangan masa depan.
Pengalaman Metro Moskow Dinilai Relevan untuk Indonesia
Selain perkeretaapian antarkota, AHY juga menyoroti pentingnya pengembangan transportasi perkotaan yang modern dan ramah lingkungan.
Menurutnya, pengalaman Rusia dalam mengelola Metro Moskow dapat menjadi referensi berharga bagi pengembangan MRT, LRT, dan kereta komuter di Indonesia.
Peningkatan kualitas transportasi publik dinilai penting untuk mengurangi kemacetan, memangkas waktu perjalanan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat perkotaan.
Target Tekan Biaya Logistik Nasional
Pemerintah menargetkan biaya logistik nasional turun hingga 12,5 persen dari PDB pada 2029. Target tersebut menjadi bagian dari strategi meningkatkan efisiensi ekonomi dan daya saing Indonesia.
“Tujuan kami sederhana, bagaimana biaya logistik semakin efisien, konektivitas antardaerah semakin kuat, investasi dan lapangan kerja semakin tumbuh, serta distribusi barang dan layanan publik dapat menjangkau masyarakat dengan lebih baik,” ujar AHY.
Bagi pelaku usaha dan masyarakat di daerah, penurunan biaya logistik berpotensi menekan harga barang, mempercepat distribusi kebutuhan pokok, dan meningkatkan akses terhadap layanan publik.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat biaya logistik nasional masih berada di kisaran 14,3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2025.
Angka tersebut memang turun dibanding 23,8 persen pada 2018, tetapi masih lebih tinggi dibanding sejumlah negara ASEAN yang umumnya sudah berada di bawah 10 persen terhadap PDB.
Baca Juga: Proyek Kereta Api Trans-Kalimantan 2.772 Km Bakal Jadi Tulang Punggung Konektivitas IKN
Konektivitas Antarpulau Jadi Kunci Pemerataan Pembangunan
AHY menegaskan pembangunan konektivitas Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan jalan tol. Sebagai negara kepulauan, Indonesia membutuhkan integrasi transportasi darat, laut, dan udara.
Menurutnya, pendekatan pembangunan infrastruktur Indonesia berbeda dengan negara-negara kontinental yang lebih bertumpu pada jaringan darat.
Tanpa sistem transportasi yang terintegrasi, biaya distribusi barang dan jasa akan tetap tinggi. Kondisi tersebut berisiko menghambat pertumbuhan ekonomi serta memperlebar kesenjangan pembangunan antarwilayah.
Karena itu, penguatan konektivitas antarpulau dinilai menjadi fondasi penting untuk mendorong pemerataan pembangunan dan membuka akses ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat di seluruh Nusantara.(*)
Editor : Uray Ronald