PONTIANAK POST- Pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) dinilai menjadi momentum penting untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya dalam aspek tata kelola, transparansi, dan efektivitas dampak program.
The Indonesian Institute (TII) menilai reformasi MBG perlu diawali dengan audit komprehensif serta evaluasi berbasis dampak guna memastikan program berjalan sesuai tujuan peningkatan gizi masyarakat.
Peneliti Bidang Sosial TII, Made Natasya Restu Dewi Pratiwi, mengatakan sejumlah temuan menunjukkan masih adanya kelemahan dalam pelaksanaan MBG yang perlu segera dibenahi.
"Temuan Kajian Kebijakan Tengah Tahun 'Policy Assessment' TII Tahun 2025 menunjukkan MBG masih memiliki aspek yang perlu diperbaiki, yakni belum meratanya kompetensi petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), lemahnya pengawasan keamanan pangan, keterbatasan transparansi data dan evaluasi program, serta minimnya pelibatan masyarakat dan pemerintah daerah dalam proses pemantauan program," kata Natasya di Jakarta, Jumat.
Ia menegaskan bahwa keterlibatan pihak swasta melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR) harus diatur secara ketat agar tidak menyimpang dari tujuan utama program peningkatan gizi anak.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan kerja sama tersebut tidak membuka peluang masuknya produk makanan ultra-proses maupun minuman tinggi gula, garam, dan lemak yang berpotensi bertentangan dengan tujuan kesehatan masyarakat.
“Jangan sampai pelibatan CSR justru membuka ruang promosi silang produk yang tidak sejalan dengan tujuan MBG untuk membangun pola makan sehat pada anak,” kata Natasya.
Senada, Senior Research and Policy Analyst Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Jimmy Daniel Berlianto menilai tata kelola MBG saat ini masih terlalu terpusat sehingga belum optimal dalam melibatkan pemangku kepentingan di daerah.
Ia menekankan perlunya perluasan peran pemerintah daerah, sekolah, petani lokal, serta pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam rantai pasok program tersebut agar manfaatnya lebih merata dan berkelanjutan.
“MBG memiliki potensi untuk memperkuat ketahanan pangan lokal apabila rantai pasok pangan dibangun bersama petani dan pelaku usaha lokal. Program ini tidak boleh hanya berfokus pada distribusi makanan, tetapi juga harus mampu menciptakan perubahan yang berkelanjutan pada ekosistem pangan daerah," katanya.
Jimmy menambahkan, program MBG tidak hanya ditujukan untuk penyaluran makanan, tetapi juga harus mendorong perubahan perilaku konsumsi melalui edukasi gizi yang berkelanjutan kepada masyarakat penerima manfaat.
Dengan pendekatan tersebut, program diharapkan mampu membentuk pola konsumsi pangan sehat sekaligus memperkuat ketahanan pangan lokal dalam jangka panjang.
Keduanya menilai reformasi MBG harus diarahkan pada tata kelola yang lebih transparan, partisipatif, dan berbasis bukti dengan fokus pada dampak nyata seperti peningkatan status gizi, pengurangan kesenjangan akses pangan, serta penguatan keterlibatan masyarakat dan pemerintah daerah.
“Pergantian pimpinan BGN harus menjadi momentum untuk memperbaiki akar persoalan tata kelola MBG agar tujuan program dapat tercapai secara lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan, serta akuntabel dan transparan,” kata Natasya. (ant)
Editor : Basilius Andreas Gas