PONTIANAK POST - Anggota Komisi I DPR Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin menilai pelatihan bagi calon manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) akan lebih efektif jika difokuskan pada peningkatan kompetensi manajerial tanpa latihan dasar militer (latsarmil).
Menurut dia, penghapusan latsarmil juga berpotensi menghemat anggaran negara hingga lebih dari Rp1 triliun, karena sebagian besar biaya pelatihan saat ini digunakan untuk kegiatan yang dinilai tidak berkaitan langsung dengan tugas pengelolaan koperasi.
Baca Juga: Kemhan Hentikan Latsarmil SPPI Usai Lima Peserta Meninggal, Fokus pada Bela Negara dan Manajerial
Anggaran Latsarmil Dinilai Terlalu Besar
TB Hasanuddin mengacu pada skema pelatihan selama 45 hari yang terdiri atas 30 hari latihan dasar militer dan 15 hari pembelajaran substansi koperasi.
Menurut dia, komposisi tersebut membuat sebagian besar anggaran terserap untuk kegiatan latsarmil.
”Berdasarkan kriteria pelatihan untuk 7 hari itu menghabiskan 5 juta per peserta, maka total kebutuhan anggaran selama 45 hari mencapai sekitar Rp 45 juta per orang. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 30 juta digunakan untuk pelaksanaan latihan militer, sedangkan Rp15 juta untuk pembelajaran substansi koperasi,” ungkap TB Hasanuddin.
Ia menilai dana tersebut dapat dihemat apabila pelatihan difokuskan pada materi yang berkaitan langsung dengan tugas calon manajer koperasi.
”Artinya, apabila latihan militer dihilangkan, negara dapat menghemat sekitar Rp 30 juta atau sekitar dua pertiga dari total biaya pelatihan setiap peserta,” imbuhnya.
Baca Juga: Terus Makan Korban, DPR Desak Setop Latsarmil Manajer Kopdes
Potensi Penghematan Capai Lebih dari Rp1 Triliun
TB Hasanuddin mengatakan potensi efisiensi anggaran akan jauh lebih besar apabila kebijakan tersebut diterapkan secara nasional.
Menurut dia, jumlah peserta latsarmil pada gelombang pertama mencapai 35.476 orang, sehingga penghapusan latihan militer dapat menghasilkan penghematan lebih dari Rp1 triliun.
Perhitungan tersebut didasarkan pada estimasi penghematan sekitar Rp30 juta untuk setiap peserta.
Pelatihan Harus Relevan dengan Tugas Manajer Koperasi
TB Hasanuddin menegaskan tugas utama manajer Kopdes Merah Putih adalah mengelola organisasi dan mengembangkan usaha.
Karena itu, materi pelatihan dinilai seharusnya lebih menitikberatkan pada kemampuan profesional dibanding latihan fisik atau kemiliteran.
”Kita membutuhkan manajer koperasi yang memiliki kemampuan mengelola bisnis, memahami tata kelola keuangan, pemasaran, dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu, pelatihan harus benar-benar relevan dengan kebutuhan pekerjaan mereka,” tegasnya.
Menurut dia, pelatihan yang sesuai kebutuhan akan lebih bermanfaat bagi peserta saat mengelola koperasi di daerah masing-masing.
Baca Juga: Kemhan Ungkap Riwayat Medis 5 Peserta SPPI KDKMP-KNMP yang Meninggal Saat Latsarmil
Lebih dari 35 Ribu Peserta Ikut Gelombang Pertama
Berdasarkan data Kementerian Pertahanan, jumlah peserta latsarmil gelombang pertama yang berlangsung pada 17 Juni hingga 31 Juli 2026 mencapai 35.476 orang.
Mereka terdiri atas 30 ribu calon manajer Kopdes Merah Putih dan 5.476 calon pengelola Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).
Seluruh peserta mengikuti pelatihan yang diselenggarakan di 67 satuan pendidikan (satdik).
Efektivitas Pelatihan Menjadi Sorotan
Usulan penghapusan latsarmil mencerminkan perhatian terhadap efektivitas penggunaan anggaran sekaligus relevansi materi pelatihan bagi calon manajer koperasi.
Perdebatan ini juga menyoroti pentingnya memastikan setiap peserta memperoleh bekal yang sesuai dengan tanggung jawab mereka dalam mengelola koperasi dan memberdayakan masyarakat setelah pelatihan berakhir.*
Editor : Uray Ronald