PONTIANAK POST – Pemerintah kabupaten se-Indonesia meminta pemerintah pusat memperkuat Dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk menjaga keberlanjutan pembangunan di wilayah yang memiliki kapasitas fiskal terbatas. Usulan tersebut muncul setelah sejumlah daerah mengalami pengurangan transfer hingga berdampak pada ruang anggaran pembangunan.
Ketua Umum Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) Siswanto mengatakan mayoritas kabupaten di Indonesia masih memiliki celah fiskal rendah sehingga membutuhkan dukungan pemerintah pusat agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
"Dari 415 kabupaten di Indonesia, sekitar 410 kabupaten memiliki celah fiskal rendah, sehingga membutuhkan dukungan pendanaan yang lebih kuat untuk menjalankan berbagai kebutuhan pembangunan daerah," ujar Siswanto saat Rakorwil Adkasi se-Kalimantan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kamis.
Pemangkasan TKD Tekan Ruang Fiskal Daerah
Siswanto mengungkapkan rata-rata pemerintah daerah mengalami pengurangan TKD sebesar 24,7 persen. Bahkan, terdapat daerah yang mengalami penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) hingga 70 persen.
Kondisi tersebut, menurut dia, membuat sejumlah kabupaten harus melakukan penyesuaian anggaran di tengah meningkatnya kebutuhan pembangunan.
Mulai dari pembangunan infrastruktur dasar, layanan kesehatan, pendidikan, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.
Daerah Kaya SDA Belum Selalu Kuat Secara Fiskal
Bagi wilayah Kalimantan, isu TKD memiliki arti penting karena sebagian besar kabupaten memiliki sumber daya alam strategis, mulai dari perkebunan kelapa sawit, batu bara, bauksit, hingga migas.
Namun, besarnya potensi sumber daya alam tidak selalu berbanding lurus dengan kemampuan fiskal pemerintah daerah.
Ketergantungan terhadap dana transfer masih tinggi karena pendapatan asli daerah (PAD) banyak kabupaten belum mampu membiayai seluruh kebutuhan pembangunan.
DBH SDA Dinilai Jadi Kunci Keadilan Pembangunan
Selain penguatan TKD, Adkasi juga mendorong pemerintah memperbesar peran dana bagi hasil dari berbagai sektor, termasuk minyak dan gas bumi, perkebunan, serta komoditas strategis lainnya.
Menurut Siswanto, penguatan DBH menjadi bagian penting untuk memberikan ruang lebih besar kepada daerah dalam mengelola pembangunan.
"Kami berharap pembahasan kebijakan anggaran ke depan dapat memberikan perhatian terhadap penguatan kapasitas fiskal daerah, sehingga kabupaten dengan kemampuan fiskal terbatas tetap mampu mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.
Ketika Kebutuhan Masyarakat Terus Bertambah
Pembangunan daerah tidak hanya bergantung pada kemampuan pemerintah menarik pendapatan, tetapi juga bagaimana kebijakan fiskal nasional memberikan ruang bagi daerah untuk tumbuh.
Bagi kabupaten di Kalimantan, penguatan TKD bukan sekadar tambahan anggaran, tetapi berkaitan langsung dengan kemampuan pemerintah daerah menyediakan jalan yang layak, layanan kesehatan, pendidikan, hingga infrastruktur pendukung ekonomi masyarakat. **
Editor : Aristono Edi Kiswantoro