PONTIANAK POST - Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menilai alokasi anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada musim kemarau 2026 belum sepenuhnya menjawab kebutuhan mitigasi di lapangan.
Meski anggaran Kementerian Kehutanan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) secara umum meningkat, distribusinya dinilai belum efektif hingga ke daerah terdampak.
Pernyataan itu disampaikan Johan saat menjawab pertanyaan awak media usai Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/7/2026). Menurutnya, efektivitas penggunaan anggaran perlu menjadi fokus pengawasan, bukan hanya besaran alokasi yang tersedia.
Baca Juga: Satbrimob Polda Kalbar Padamkan Sisa Bara Karhutla di Kubu Raya
DPR Pertanyakan Efektivitas Distribusi Anggaran Karhutla
Johan mengatakan kenaikan anggaran kementerian belum tentu diikuti dengan pemenuhan kebutuhan di lapangan. Ia menilai persoalan utama terletak pada distribusi anggaran ke wilayah yang membutuhkan.
"Kalau dari sisi anggaran kementeriannya kan sudah menaik, sudah meningkat. Nah, persoalan dialokasikan ke situ atau tidak, itu yang perlu kita dalami," ujar Johan.
Ia mengungkapkan banyaknya permintaan peralatan dari lokasi kebakaran menjadi indikator bahwa dukungan operasional di lapangan masih belum memadai.
Baca Juga: Kalbar Jadi Provinsi dengan Karhutla Terluas pada 2026
Permintaan Alat Mitigasi Masih Belum Terpenuhi
Menurut Johan, berbagai keluhan dari petugas di lokasi kebakaran menunjukkan bahwa kebutuhan dasar penanganan karhutla belum terpenuhi secara optimal.
"Kalau kita melihat komplain atau permintaan dari titik-titik lokasi kebakaran, itu berarti anggarannya belum sampai ke sana. Artinya, bahasa vulgarnya itu tidak cukup. Buktinya kita gagal melakukan mitigasi," tegas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.
Ia menilai pemerintah perlu memastikan anggaran benar-benar diterjemahkan menjadi dukungan operasional bagi petugas di lapangan.
Johan mengatakan dampak karhutla tidak hanya terjadi di Kalimantan dan Sumatra, tetapi juga dirasakan di daerah pemilihannya di Nusa Tenggara Barat. Salah satunya adalah kebakaran savana di Taman Nasional Tambora.
DPR Dorong Penambahan CCTV dan Drone
Johan mengatakan petugas di lapangan membutuhkan dukungan teknologi untuk mempercepat deteksi dan penanganan titik api.
"Keluhan dari Taman Nasional maupun spot kebakaran adalah memperbanyak alat agar bisa mitigasi cepat, misalnya CCTV atau drone, supaya petugas bisa cepat bergerak. Belum lagi kebutuhan-kebutuhan penunjang lainnya. Ini yang seharusnya menjadi prioritas," jelasnya.
Ia menilai investasi pada sarana deteksi dini akan lebih efektif dibanding hanya mengandalkan penanganan setelah kebakaran meluas.
Baca Juga: Polisi Sita Lahan Karhutla di Parit H. Mukhsin, Pelaku Pembakaran Masih Diburu
DPR Nilai Mitigasi Karhutla Masih Berulang
Johan menyayangkan persoalan karhutla yang terus berulang setiap musim kemarau. Menurutnya, pemerintah perlu memperkuat perencanaan mitigasi jangka panjang.
"Ini seperti kita tidak punya perencanaan mitigasi. Padahal setiap tahun terus kita ingatkan. Jangan bicara hal-hal yang terlalu tinggi atau formalitas dulu, yang paling utama diselamatkan adalah nyawa dan keselamatan warga. Hukum dan kebijakan itu bekerja untuk manusia," katanya.
Komisi IV Siapkan Evaluasi Penanganan Karhutla
Terkait fungsi pengawasan DPR, Johan mengatakan Komisi IV telah menjadwalkan kunjungan kerja reses ke sejumlah daerah yang mengalami karhutla. Ia juga akan mengusulkan rapat evaluasi atau rapat gabungan khusus bersama kementerian terkait.
"Sebagai anggota yang daerah pemilihannya kena dampak, pasti saya akan mengusulkan. Daftar permintaan alat dan kebutuhan sudah menumpuk di saya, tinggal saya sampaikan. Saya butuh forum resmi untuk menyampaikan ini ke kementerian," pungkasnya.
Baca Juga: Kodam XII Tanjungpura Bekali Kodim dengan Motor Pemadam Karhutla
Berdasarkan data Kementerian Kehutanan, luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) nasional selama periode Januari–Juni 2026 mencapai 107.465,47 hektare.
Lima provinsi dengan luas karhutla terbesar yakni Kalimantan Barat seluas 28.680,47 hektare, Riau 15.477,95 hektare, Nusa Tenggara Timur 10.538,30 hektare, Maluku 7.091,07 hektare, dan Papua Selatan 6.281,81 hektare.
Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat hingga pertengahan Juli 2026 jumlah titik panas (hotspot) nasional mencapai 1.412 titik atau meningkat 110,75 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025.
Pada periode yang sama, luas karhutla yang terlaporkan dalam kejadian-kejadian terbaru mencapai sekitar 47,7 ribu hektare sehingga pemerintah daerah diminta memperkuat patroli terpadu, deteksi dini hotspot, serta kesiapsiagaan personel dan peralatan pemadaman.*
Editor : Uray RonaldSumber : DPR RI