PONTIANAK POST - DPR RI dan pemerintah telah memfinalisasi status serta jumlah guru yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu maupun penuh waktu yang akan mendapat kesempatan mengikuti seleksi menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada 2027.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan kebijakan tersebut merupakan respons terhadap aspirasi para guru PPPK yang selama ini kerap diterima DPR RI.
Menurut Dasco, kesempatan mengikuti seleksi PNS tidak hanya ditujukan bagi guru sekolah, tetapi juga mencakup guru madrasah dan guru taman kanak-kanak (TK).
"Kami sudah sampai pada finalisasi hasil rapat mengenai status guru P3K paruh waktu, P3K yang mau jadi PNS di lingkungan Kemendikdasmen, termasuk guru madrasah negeri dan guru TK," kata Dasco usai rapat dengan pemerintah di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (18/8).
Baca Juga: Status PPPK Guru Dialihkan Jadi Pegawai Pemerintah Pusat, Ini Ketentuannya
Hampir 1 Juta Guru Berstatus PPPK
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyampaikan jumlah guru yang saat ini berstatus PPPK mencapai 995.245 orang.
Sementara itu, terdapat 231.246 guru yang berstatus PPPK paruh waktu. Di sisi lain, pemerintah memproyeksikan kebutuhan pemenuhan guru nasional sebanyak 526.689 formasi.
Kebutuhan tersebut mencakup guru untuk sekolah berbagai tingkatan, madrasah, Sekolah Rakyat hingga Sekolah Garuda.
Baca Juga: Status PPPK Guru Dialihkan ke Pemerintah Pusat, Menkeu Pastikan Fiskal Tetap Aman
PPPK Paruh Waktu Berkesempatan Jadi Penuh Waktu
Rini menjelaskan guru yang berstatus PPPK paruh waktu akan memiliki kesempatan untuk diangkat menjadi PPPK penuh waktu.
Selanjutnya, guru yang berstatus PPPK penuh waktu akan diberi kesempatan mengikuti seleksi PNS pada awal 2027.
"Nanti kita buka untuk kebutuhan proyeksi guru nasional tahun 2026, termasuk di dalamnya untuk kebutuhan Sekolah Rakyat dan Sekolah Terintegrasi dan juga Sekolah Garuda," kata Rini.*
Editor : Uray RonaldSumber : Antara