Oleh: Uli Arta Siagian*
Jika ekspansi proyek pembangunan di bawah program pangan dan energi terus dijalankan tanpa koreksi kebijakan dan perlindungan lingkungan yang ketat, bencana ekologis akan semakin sering dan meluas. Polanya sudah terlihat hari ini dan ke depan skalanya bisa lebih besar.
Itu berkaitan erat dengan skala proyek pangan dan energi serta terkonsentrasi pada wilayah dengan fungsi ekologis vital. Seperti hutan, gambut, dan daerah aliran sungai.
Proyek pangan dan energi seluas dua juta hektare di Merauke, Papua, misalnya, akan memperparah deforestasi. Juga, meningkatkan risiko banjir tahunan, serta memperluas kemungkinan konflik dengan masyarakat adat.
WALHI juga memproyeksikan Sumatera dan Kalimantan sebagai kawasan dengan potensi bencana ekologis tinggi, dampak dari deforestasi masif, pembukaan lahan skala besar, serta aktivitas pertambangan dan perkebunan di wilayah hulu.
Banjir yang berulang di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, hingga Papua hari ini adalah indikator awal. Jika ekspansi izin terus digenjot, bencana serupa akan terjadi lebih sering, bahkan di lokasi yang sama.
Perlu diingat juga potensi eskalasi konflik sosial yang menyertai bencana ekologis. Hilangnya wilayah kelola dan sumber penghidupan akibat proyek pangan dan energi akan memperdalam pemiskinan struktural masyarakat lokal. Buntutnya, hal tersebut dapat memicu konflik horizontal, kriminalisasi warga, hingga kekerasan berbasis negara terhadap masyarakat yang mempertahankan ruang hidup.
Sempitnya Ruang Demokrasi
Dalam proyeksi jangka pendek hingga menengah, jangan lupakan juga menyempitnya ruang demokrasi yang akan memperparah situasi. Dengan berlakunya KUHP dan KUHAP baru, warga terdampak maupun publik yang menyuarakan kritik semakin rentan dikriminalisasi.
Untuk mencegah skenario terburuk tersebut, pemerintah perlu didesak agar segera melakukan koreksi struktural, antara lain evaluasi menyeluruh terkait perizinan di wilayah ekosistem penting.
Perlu ditekankan juga pentingnya koreksi kebijakan, termasuk regulasi yang selama ini mempermudah investasi, namun melemahkan instrumen lingkungan dan penegakan hukum. Tanpa langkah tersebut, saya khawatir kalau agenda pangan dan energi justru akan menjadi sumber krisis ekologis baru. (*)
*) Kepala Divisi Kampanye Eksekutif Nasional WALHI
Editor : Hanif