Oleh: Karina Oktriastra, S.IP, M. Tr.A.P*
KEPERCAYAAN publik terhadap birokrasi tidak dibangun hanya melalui pelayanan yang cepat, tetapi juga melalui keyakinan bahwa setiap keputusan diambil secara profesional, adil, dan bebas dari kepentingan pribadi. Ketika persepsi tersebut mulai melemah, birokrasi menghadapi tantangan yang jauh lebih besar daripada sekadar persoalan efisiensi, yakni hilangnya legitimasi publik.
Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia yang diterbitkan Transparency International Indonesia pada 2025 berada pada skor 34 dari 100. Kondisi ini menjadi alarm keras bagi pemberantasan korupsi di Indonesia. Menurunnya peringkat Indonesia ke posisi 109 dari 182 negara yang disurvei mencerminkan memburuknya integritas di sektor publik, kemunduran tata kelola pemerintahan, dan lemahnya penegakan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi birokrasi tidak cukup hanya berbicara mengenai digitalisasi dan penyederhanaan prosedur, tetapi juga mengenai budaya organisasi, profesionalisme, dan integritas aparatur.
Dalam setiap organisasi pemerintahan, loyalitas kepada pimpinan sering dianggap sebagai salah satu nilai utama. Loyalitas dipahami sebagai kesediaan untuk menjalankan kebijakan dan arahan pimpinan secara disiplin dan konsisten. Dalam batas tertentu, loyalitas dapat menjadi fondasi stabilitas organisasi. Tanpa koordinasi dan kepatuhan terhadap struktur serta komando, pemerintahan akan sulit berjalan secara efektif. Namun, ketika loyalitas dimaknai secara sempit sebagai kepatuhan tanpa ruang untuk berpikir kritis, birokrasi berisiko kehilangan salah satu fungsi terpentingnya, yaitu memberikan pertimbangan profesional bagi para pengambil keputusan maupun dalam perumusan kebijakan publik.
Edgar H. Schein dalam Organizational Culture and Leadership (2017) menjelaskan bahwa perilaku pegawai merupakan cerminan dari nilai dan kebiasaan yang terus direproduksi oleh organisasi. Jika budaya kerja lebih menghargai kepatuhan administratif daripada inisiatif dan inovasi, organisasi berpotensi menghasilkan aparatur yang bekerja untuk memenuhi prosedur, bukan menyelesaikan persoalan publik. Sebaliknya, ketika organisasi memberi ruang bagi kompetensi, dialog profesional, dan akuntabilitas, birokrasi akan berkembang menjadi institusi yang adaptif dan dipercaya masyarakat.
Max Weber dalam Economy and Society (1992) menjelaskan bahwa birokrasi modern dibangun atas dasar rasionalitas, aturan, dan profesionalisme. Birokrat tidak hanya sekadar menjalankan perintah, tetapi juga menjalankan fungsi keahlian (expertise) yang membantu negara mengambil keputusan secara lebih rasional. Dalam praktik pemerintahan, hubungan antara loyalitas dan profesionalisme memang tidak selalu mudah dijaga. Banyak birokrat berada dalam posisi yang tidak sederhana. Di satu sisi, mereka harus loyal kepada pimpinan politik yang dipilih secara demokratis, sementara di sisi lain memiliki tanggung jawab profesional kepada kepentingan publik. Dwight Waldo dalam The Administrative State (1984) menyebut dilema ini sebagai ketegangan antara administrative neutrality dan political responsiveness. Birokrasi harus responsif terhadap kebijakan politik, tetapi tidak boleh kehilangan integritas profesionalnya.
Masalah akan muncul jika budaya organisasi terlalu menekankan kepatuhan vertikal. Dalam kondisi seperti ini, ruang bagi perbedaan pandangan sering kali menyempit. Kritik internal dipandang sebagai pembangkangan, sementara diskusi substantif mengenai kebijakan menjadi semakin jarang. Padahal, dalam organisasi yang sehat, loyalitas tidak identik dengan sikap "asal mengikuti". Loyalitas juga harus disertai keberanian untuk menyampaikan pertimbangan profesional sebelum keputusan diambil, kemudian melaksanakan keputusan tersebut secara penuh setelah diputuskan. Dengan kata lain, ruang untuk berpikir dan ruang untuk melaksanakan merupakan dua tahapan yang sama pentingnya dalam tata kelola pemerintahan.
Fenomena yang menjadi perhatian dan diskusi publik terkait mutasi pegawai di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, termasuk pemberitaan mengenai pengangkatan anggota keluarga dalam jabatan strategis serta pernyataan bahwa pimpinan memiliki kewenangan penuh untuk memindahkan pegawai, kembali membuka diskusi mengenai hubungan antara kewenangan, etika pemerintahan, dan sistem merit. Terlepas dari berbagai penjelasan maupun dasar hukum yang mendasari kewenangan tersebut, persepsi publik menunjukkan bahwa setiap keputusan kepegawaian di sektor publik tidak hanya dinilai dari aspek legalitas, tetapi juga dari aspek kepatutan, transparansi, dan akuntabilitas.
Dalam administrasi publik modern, kewenangan memang merupakan atribut yang melekat pada jabatan. Akan tetapi, kewenangan yang baik adalah kewenangan yang dijalankan melalui mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan. Di sinilah pentingnya membedakan antara rule of authority dan rule of law. Seorang pimpinan memiliki hak untuk mengambil keputusan, tetapi kualitas kepemimpinan justru diukur dari sejauh mana keputusan tersebut didasarkan pada prosedur, kompetensi, dan kepentingan organisasi, bukan semata-mata pada kewenangan formal yang dimilikinya.
Menurut B. Guy Peters dalam The Politics of Bureaucracy (2010), birokrasi modern tidak lagi dipandang sebagai mesin administrasi yang pasif, melainkan sebagai aktor yang turut memengaruhi kualitas kebijakan publik. Karena itu, profesionalisme birokrat menjadi prasyarat agar proses politik menghasilkan kebijakan yang efektif dan akuntabel. Mark H. Moore (2013) juga menjelaskan bahwa keberhasilan organisasi publik tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap prosedur, tetapi juga dari kemampuan menciptakan public value. Nilai publik tersebut hanya dapat dihasilkan apabila birokrasi memiliki kapasitas profesional untuk memberikan pertimbangan yang objektif kepada para pengambil keputusan.
Sistem merit bukan sekadar mekanisme administratif dalam pengelolaan ASN, melainkan instrumen untuk memastikan bahwa jabatan publik diisi oleh individu yang memiliki kompetensi, integritas, dan rekam jejak terbaik. Ketika promosi atau mutasi lebih dipersepsikan sebagai hasil kedekatan personal daripada kinerja, kepercayaan pegawai terhadap organisasi akan menurun. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut berpotensi melemahkan motivasi aparatur yang memiliki kinerja baik sekaligus mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi.
Pada akhirnya, birokrasi yang kuat bukanlah birokrasi yang dipenuhi orang-orang yang selalu mengatakan "siap", melainkan birokrasi yang dipimpin oleh kepemimpinan yang bersedia mendengar argumentasi yang rasional sebelum mengambil keputusan. Sistem birokrasi juga diharapkan mampu menghasilkan keputusan-keputusan politik yang lebih baik. Seorang birokrat yang berpikir tidak sedang mengurangi kewibawaan pimpinan, melainkan sedang memperkuat kualitas kepemimpinan itu sendiri.
Di tengah upaya mewujudkan birokrasi kelas dunia sebagaimana menjadi arah Reformasi Birokrasi Nasional, keseimbangan antara loyalitas, profesionalisme, dan meritokrasi merupakan prasyarat yang tidak dapat dipisahkan. Negara membutuhkan aparatur yang disiplin dalam menjalankan keputusan, tetapi juga memiliki keberanian intelektual untuk berpikir, menganalisis, dan memberikan masukan terbaik bagi kepentingan publik. Pada akhirnya, kesetiaan tertinggi seorang birokrat bukan hanya kepada pimpinan yang sedang menjabat, melainkan kepada negara, hukum, dan masyarakat yang dilayaninya.**
*Penulis adalah Sekretaris Kelurahan Benuamelayu Laut.
Editor : Rafael B. Junior