PONTIANAK POST – Tidak banyak masyarakat yang mengetahui Kalimantan Barat pernah menyandang status sebagai daerah istimewa dalam perjalanan sejarah Indonesia. Sebelum terbentuknya provinsi-provinsi seperti saat ini, Kalbar pernah memiliki kedudukan khusus dalam sistem ketatanegaraan yang berlaku pada masa Republik Indonesia Serikat (RIS).
Hal itu disampaikan Chamsyah, ahli sejarah Keraton Kadriyah Pontianak. Menurut dia penyebutan Kalimantan Barat sebagai daerah istimewa terjadi sebelum wilayah tersebut sepenuhnya bergabung ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Status itu lahir pada masa ketika Indonesia masih menggunakan konstitusi RIS setelah pengakuan kedaulatan dari Belanda.
"Pada masa itu Kalimantan termasuk Kalbar pernah disebut sebagai daerah istimewa. Namun status tersebut tidak berlangsung lama karena kemudian Indonesia kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945," ujar Chamsyah saat berbincang-bincang dengan Pontianak Post, belum lama ini.
Chamsyah yang juga alumnus Studi Sejarah PGRI Pontianak ini menjelaskan, perubahan tersebut terjadi setelah Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli. Dekrit ini memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai dasar negara. Sejak saat itu, penyebutan Kalimantan Barat sebagai daerah istimewa tidak lagi digunakan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Berawal dari Penyatuan Kesultanan dan Kerajaan
Berdasarkan catatan sejarah yang diulas dalam kanal YouTube Bimo K.A, embrio Daerah Istimewa Kalimantan Barat bermula pada tahun 1946 ketika berbagai kerajaan dan kesultanan di Kalimantan Barat berupaya membangun pemerintahan yang mampu menjaga stabilitas wilayah pasca-Perang Dunia II dan berakhirnya pendudukan Jepang.
Saat itu terdapat 12 kesultanan dan kerajaan serta tiga daerah neo-swapraja yang tersebar di Kalimantan Barat. Untuk mengisi kekosongan pemerintahan, Sultan Hamid II Alkadrie, penguasa Kesultanan Pontianak, menginisiasi penyatuan seluruh wilayah swapraja tersebut ke dalam satu entitas pemerintahan.
Upaya itu membuahkan hasil. Pada 28 Oktober 1946, para pemimpin kerajaan dan kesultanan menyepakati pembentukan Dewan Kalimantan Barat melalui sebuah deklarasi yang kemudian dikenal sebagai Deklarasi Dewan Kalimantan Barat.
Lahirnya Daerah Istimewa Kalimantan Barat
Baca Juga: Deputi LAN Apresiasi Komitmen Gubernur Norsan, Kalbar Ukir Sejarah Jadi Penyelenggara PKN II
Masih berdasarkan penjelasan kanal YouTube Bimo K.A, Dewan Kalimantan Barat kemudian berkembang menjadi pemerintahan yang lebih kuat. Para penguasa lokal sepakat meningkatkan statusnya menjadi Daerah Istimewa Kalimantan Barat (DIKB).
Pengesahan DIKB dilakukan pada 12 Mei 1947 di Pontianak. Dalam struktur pemerintahan tersebut, Sultan Hamid II dipercaya menjadi pemimpin utama yang didampingi sejumlah tokoh dari kerajaan dan kesultanan lainnya.
Keunikan DIKB terletak pada bentuk pemerintahannya. Jika Daerah Istimewa Yogyakarta berakar pada satu kerajaan besar, maka Daerah Istimewa Kalimantan Barat merupakan gabungan berbagai kesultanan dan kerajaan yang menyatukan diri dalam satu pemerintahan.
Baca Juga: Mengungkap Sejarah Masjid Batu Teluk Pakedai yang Dibangun Tanpa Kayu
Menjadi Bagian Republik Indonesia Serikat
Pada 7 Juli 1948 dibentuk Majelis Permusyawaratan Federal atau BFO yang beranggotakan para pemimpin negara bagian dan daerah otonom di Indonesia. Daerah Istimewa Kalimantan Barat menjadi salah satu bagian penting dalam struktur tersebut.
Menurut catatan yang dipaparkan Bimo K.A, Sultan Hamid II kemudian terpilih sebagai Ketua BFO pada 13 Januari 1949. Dalam kapasitas tersebut, ia terlibat dalam berbagai proses politik yang mengarah pada pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda.
Baca Juga: Ini Asal-Usul Nama Borneo dan Kalimantan yang Jarang Diketahui
Sultan Hamid II juga tercatat menghadiri Konferensi Meja Bundar bersama Perdana Menteri RIS Mohammad Hatta. Konferensi tersebut menjadi tonggak penting yang berujung pada pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat oleh Belanda pada 27 Desember 1949.
Berakhirnya Status Daerah Istimewa
Meski memiliki kedudukan penting dalam RIS, keberadaan Daerah Istimewa Kalimantan Barat tidak berlangsung lama. Seiring menguatnya dukungan terhadap bentuk negara kesatuan, berbagai daerah mulai mendorong pembubaran sistem federal.
Baca Juga: Kisah Lahirnya Nama Indonesia dan Peran Pemuda dalam Sejarah Kebangsaan
Gelombang demonstrasi dan tekanan politik terjadi di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Pemerintah NKRI juga berupaya mendorong daerah-daerah bagian RIS untuk bergabung ke dalam negara kesatuan.
Puncaknya terjadi pada 17 Agustus 1950 ketika Republik Indonesia Serikat resmi dibubarkan. Seluruh negara bagian dan daerah otonom, termasuk Daerah Istimewa Kalimantan Barat, kemudian melebur ke dalam NKRI.
Menjadi Provinsi Kalimantan Barat
Baca Juga: Sejarah Bendera Indonesia dan Makna Mendalam Dibalik Warna Merah Putih
Setelah pembubaran RIS, wilayah bekas Daerah Istimewa Kalimantan Barat sempat menjadi bagian dari Provinsi Kalimantan yang beribu kota di Banjarmasin.
Dalam perkembangan berikutnya, wilayah tersebut resmi berdiri sebagai Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 1957 dengan Pontianak sebagai ibu kota.
Meski status daerah istimewa telah berakhir, keberadaan keraton dan kesultanan di Kalimantan Barat masih diakui sebagai bagian dari warisan sejarah dan budaya. Hingga kini, institusi tersebut tetap menjadi penjaga tradisi yang mengingatkan masyarakat bahwa Kalimantan Barat pernah memainkan peran penting dalam salah satu babak penting perjalanan bangsa Indonesia.
Editor : Silvina