PONTIANAK POST – Sebelum menjadi salah satu pimpinan PKI di Kalimantan Timur, Sayid Fahrul Baraqbah tercatat pernah terlibat dalam perjuangan melawan Belanda. Perjalanan politiknya dimulai sejak masa revolusi dan berlanjut hingga periode Demokrasi Terpimpin.
Riwayat tersebut ditulis Tirto dalam artikel Sayid dan Komunis dari Kalimantan karya Petrik Matanasi.
Menjadi Gerilyawan pada 1945
Baca Juga: Kisah Sayid Fahrul Baraqbah, Keturunan Arab dari Kalimantan yang Bergabung dengan PKI
Fahrul Baraqbah lahir pada 1925 dan hanya menyelesaikan pendidikan dasar di Hollandsch Inlandsche School (HIS).
Pada 1945, ia menjadi salah satu gerilyawan anti-Belanda di Samarinda. Ketika posisi Belanda semakin kuat dan menekan para pejuang pro-Republik di Kalimantan Timur, Fahrul kemudian melarikan diri ke Jawa Timur.
Di wilayah tersebut, ia bergabung dengan laskar bersenjata Pemuda Sosialis Indonesia atau Pesindo yang dikenal dekat dengan Amir Sjarifuddin.
Baca Juga: Mengungkap Kekerasan PKI Madiun 1948 : Ulama Diburu, Santri Terancam, Pesantren Dibakar
Terlibat dalam Politik Masa Revolusi
Pada 1947, Fahrul pernah ditempatkan di Yogyakarta. Setahun kemudian, ia terlibat dalam Front Demokrasi Rakyat dan Peristiwa Madiun.
Setelah melewati masa revolusi, Pesindo berubah menjadi Pemuda Rakyat. Fahrul kemudian kembali ke kampung halamannya pada awal 1950.
Baca Juga: Menjelang Pemilu 1955, PKI Perkuat Organisasi dan Aktivitas Politik
Di Kalimantan Timur, ia menjadi salah satu pimpinan Comite Daerah Besar PKI Kalimantan Timur. Pengaruhnya juga disebut cukup kuat di kalangan buruh minyak di Balikpapan.
Mendukung Nasionalisasi Perusahaan Asing
Dalam pidatonya pada Kongres Nasional Ke-VI PKI pada 7-14 September 1959 di Jakarta, Fahrul menyampaikan pandangan politik yang menentang keberadaan kekuasaan feodal dan mendukung nasionalisasi perusahaan asing.
Baca Juga: PKI Setelah Kemerdekaan, Begini Catatan D.N. Aidit tentang Peristiwa Madiun 1948
Salah satu yang menjadi sorotannya adalah Koninklijke Paketvaart Maatschappij atau KPM, perusahaan pelayaran Belanda yang telah beroperasi sejak 1888.
Fahrul menilai keraguan pemerintah dalam mengambil alih KPM berdampak terhadap kehidupan masyarakat Kalimantan Timur yang bergantung pada kebutuhan pokok dari luar daerah.
Pandangan tersebut memperlihatkan posisi politik Fahrul yang mengaitkan perjuangan politiknya dengan sikap anti-Belanda dan anti-imperialisme.