PONTIANAK POST - Adanya penurunan besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Sambas di Tahun Anggaran 2026. Diharapkan tetap mengedepankan program program prioritas yang mengedepankan kepentingan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Anggota DPRD Kabupaten Sambas Supni Alatas, belum lama ini. Dirinya berharap, di tengah adanya penurunan besaran anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Tahun Anggaran 2026 Kabupaten Sambas sebesar Rp1,7 Triliun, sesuai yang sudah disetujui antara DPRD serta Pemkab Sambas. Dimana pada TA 2025, APBD Kabupaten Sambas berkisar Rp2,2 Triliun.
Meski adanya kondisi keuangan yang menurun lantaran adanya pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat yang itu juga dialami provinsi, kabupaten kota yang lain di Indonesia.
“Kami di DPRD Kabupaten Sambas berharap, adanya pengurangan anggaran ini, tetap mengedepankan program prioritas yang tentunya dampaknya bisa langsung dirasakan masyarakat,” katanya.
Anggota DPRD Kabupaten Sambas Yakob Pujana menyampaikan adanya pengurangan anggaran atau yang ramai disebut istilah efisiensi, juga memberikan dampak bagi banyak sektor pembangunan. Termasuk dirasakan di Kabupaten Sambas.
“Beberapa program pembangunan fisik di 2025 misalnya, karena adanya efisiensi tak jadi dilaksanakan,” katanya.
Kondisi ini tentunya harus dipahami seluruh elemen, terutama masyarakat. Lantaran, hal itu bukan lah sesuatu yang disengaja, namun karena anggaran yang semestinya di ploting untuk program tersebut terkena efisiensi.
Meski demikian, dirinya sebagai politisi PKB Sambas, percaya di tengah minimnya anggaran daerah. Pemerintah Kabupaten Sambas sudah memiliki rencana dalam rangka percepatan pembangunan.
“Bupati dan Wakil Bupati Sambas tentunya sudah memiliki strategi dalam rangka melaksanakan pembangunan meski ditengah anggaran yang terbatas,” katanya.
Salah satunya yang dilaksanakan Pemkab Sambas, bagaimana melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat. “Benar apa yang dilakukan Pemkab, bagaimana koordinasi dan komunikasi dengan pusat, lantaran pusat lah yang memiliki anggaran besar yang itu bisa dibagikan ke daerah,” katanya.
Selain itu, bagaimana kedepannya memaksimalkan peran dari pihak swasta maupun pihak lainnya agar berperan dalam pembangunan. Misalkan di Kabupaten Sambas ada beberapa perusahaan, yang itu bisa dijadikan mitra dalam rangka percepatan pembangunan.
Kemudian Pemkab, dengan berbagai inovasi bisa menarik investor yang itu bisa membawa modal untuk pembangunan. “Namun apapun modal yang datang, baik investor maupun pihak swasta, harus peduli dengan kondisi masyarakat, sehingga ditengah pembangunan yang ada, tak sampai masyarakat dikorbankan,” katanya. (fah)
Editor : Hanif