PONTIANAK POST – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sanggau menyoroti lambannya realisasi program pemerintah daerah yang kerap menumpuk di akhir tahun anggaran. Kondisi yang terus berulang setiap tahun ini dinilai menghambat efektivitas pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Ketua DPRD Sanggau, Hendrikus Hengki, menyatakan pihaknya telah menjadwalkan rapat evaluasi lintas komisi untuk memanggil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki rapor merah dalam realisasi kegiatan.
"Kami ingin mengetahui kendala teknis mengapa lambannya realisasi kegiatan ini seolah menjadi rutinitas tahunan. Hal ini akan kami evaluasi secara mendalam," tegas Hengki kepada awak media, Senin (5/1).
Hengki menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD dalam memastikan pelaksanaan APBD berjalan tepat waktu. Menumpuknya serapan anggaran di akhir tahun dianggap sebagai pekerjaan rumah (PR) besar bagi pemerintah daerah yang harus segera dicarikan solusinya.
“Siklus APBD yang selalu menumpuk di akhir tahun harus dibahas serius. Kami tidak ingin fungsi pengawasan hanya bersifat formalitas, sementara persoalan di lapangan tetap sama,” ujarnya.
Selain mengevaluasi kinerja, rapat tersebut bertujuan menyusun strategi percepatan serapan anggaran untuk tahun anggaran 2026 dan 2027. DPRD Sanggau mendorong pemerintah daerah agar pola penyerapan dilakukan secara merata sejak awal tahun guna menghindari risiko kegagalan proyek akibat keterbatasan waktu di penghujung tahun.
"Kita tidak ingin persoalan ini terus berulang. Fokus kita adalah menyiapkan strategi yang tepat agar serapan anggaran tahun ini dan tahun depan jauh lebih sehat dan tepat sasaran," pungkasnya. (*)
Editor : Hanif