PONTIANAK POST — DPD Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kabupaten Sanggau menyambut positif hasil rapat koordinasi (rakor) terkait tata kelola dan harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit di Kementerian Pertanian.
Meski demikian, Apkasindo juga menyoroti lambannya respons Pemerintah Kabupaten Sanggau terhadap anjloknya harga sawit serta mempertanyakan kontribusi nyata perusahaan perkebunan sawit bagi masyarakat.
Ketua DPD Apkasindo Kabupaten Sanggau, Mahathir Muhammad, mengatakan rakor tersebut menjadi langkah positif karena persoalan harga sawit mulai mendapat perhatian pemerintah.
Namun, menurut dia, langkah itu seharusnya dilakukan lebih cepat mengingat sektor sawit menjadi penopang utama perekonomian masyarakat di Kabupaten Sanggau.
“Kami menyambut baik hasil rakor ini. Tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa respons pemerintah daerah Kabupaten Sanggau, khususnya pimpinan daerah, terkesan lamban ketika harga sawit jatuh dan petani mulai menjerit,” ujar Mahathir, Kamis (28/5).
Mahathir menilai, sebagai salah satu daerah penghasil sawit terbesar di Kalbar, Pemerintah Kabupaten Sanggau seharusnya berada di garda terdepan dalam menyuarakan kepentingan petani dan menjaga stabilitas harga TBS di lapangan.
Ia juga menilai pemerintah daerah perlu lebih aktif memastikan persoalan yang dihadapi petani mendapat perhatian serius.
Transparansi CSR Dipertanyakan
Selain persoalan harga, Mahathir turut menyoroti minimnya keterbukaan perusahaan perkebunan sawit terkait pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR).
Menurut dia, hingga kini belum ada laporan yang jelas mengenai kontribusi perusahaan sawit terhadap pembangunan daerah maupun kesejahteraan masyarakat.
“Karena sampai saat ini tidak ada rilis jelas CSR perusahaan sawit di Sanggau sebagai bentuk keterbukaan publik. Apa yang dipersembahkan kepada masyarakat Sanggau? Jangan hanya sebatas seremonial yang tidak berdampak atau hanya dinikmati segelintir orang,” tegasnya.
Mahathir berharap aparat penegak hukum turut memeriksa pelaksanaan program CSR perusahaan sawit agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Minta Evaluasi Tata Kelola PKS
Mahathir juga meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Kabupaten Sanggau.
Menurutnya, perlu dipastikan keberadaan perusahaan sawit benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat luas, bukan hanya menguntungkan kelompok tertentu.
“Perlu kita adakan evaluasi total tentang tata kelola keberadaan PKS. Benar-benar berdampak bagi masyarakat atau justru hanya memberi manfaat kepada segelintir pejabat pemerintah daerah saja,” ujarnya.
Ia bahkan mengkritik peran kepala daerah yang terkesan hanya sebatas menghadiri agenda seremonial tanpa memastikan manfaat investasi sawit dirasakan masyarakat.
“Yang masyarakat butuhkan itu keberpihakan nyata terhadap petani dan kepastian manfaat investasi sawit bagi daerah,” sindirnya.
Apkasindo berharap hasil rakor TBS sawit tidak berhenti pada tahap pembahasan, tetapi diikuti langkah konkret pemerintah daerah dalam melindungi petani serta memastikan transparansi dan kontribusi perusahaan sawit bagi masyarakat Kabupaten Sanggau. (agg)
Editor : Hanif