PONTIANAK POST - Kabut asap tebal yang menyelimuti Kota Singkawang dalam sepekan terakhir mulai menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Aktivitas warga terganggu, kualitas udara memburuk, dan Pemerintah Kota Singkawang telah meliburkan anak-anak sekolah selama kurang lebih satu minggu sebagai langkah antisipasi dampak asap akibat kebakaran lahan di Singkawang maupun asap kiriman dari daerah lain.
Anggota DPRD Singkawang Sumberanto Tjitra meminta pemerintah daerah tidak hanya memperhatikan dampak kabut asap terhadap masyarakat, tetapi juga kondisi petugas dan relawan yang berada di garis depan memadamkan kebakaran.
“Kondisi ini semestinya menjadi perhatian serius pemerintah daerah, bukan hanya dalam penanganan dampak asap terhadap masyarakat, tetapi juga terhadap para petugas dan relawan yang berada di garis depan memadamkan kebakaran,” kata Sumberanto, baru-baru ini.
Baca Juga: Bukan Cuma Kabut Asap Tetangga, El Nino Bikin Singapura Diserbu Nyamuk dan Kecoak
Ia juga mengimbau masyarakat tidak menganggap remeh kondisi kabut asap. Warga yang harus beraktivitas di luar rumah, menurutnya, perlu menggunakan masker untuk mengurangi paparan asap dan partikel polutan.
“Bagi warga yang harus melakukan aktivitas di luar rumah, penggunaan masker sangat dianjurkan sebagai langkah perlindungan dari paparan asap dan partikel polutan,” pintanya.
Menurutnya, kelompok rentan, terutama anak-anak, lansia, serta masyarakat yang memiliki gangguan pernapasan juga perlu mendapat perhatian khusus.
Di tengah persoalan kabut asap tersebut, Sumberanto menyoroti peran Badan Pemadam Kebakaran Swasta (BPKS) yang turut berjibaku di lapangan memadamkan kebakaran lahan.
Baca Juga: Kabut Asap Memburuk, Wali Kota Cek Kesiapan RS Pontianak Antisipasi Lonjakan Kasus ISPA
Para personel BPKS mengerahkan tenaga, waktu, kendaraan, dan peralatan dalam kondisi lapangan yang tidak mudah. Mereka bekerja di tengah panas dan asap dengan risiko keselamatan.
“Pertanyaannya, sejauh mana pemerintah daerah memberikan dukungan yang layak kepada mereka? Pemerintah Kota Singkawang sudah seharusnya memberikan perhatian dan dukungan anggaran yang lebih besar kepada BPKS. Sebab, kontribusi mereka dalam membantu penanganan kebakaran secara langsung turut meringankan beban pemerintah daerah,” ujarnya.
Sumberanto mengatakan, kebutuhan operasional BPKS seperti BBM untuk kendaraan pemadam, konsumsi personel, serta kebutuhan lainnya semestinya menjadi perhatian pemerintah.
Menurutnya, dukungan dari dunia usaha dan pengusaha di Singkawang patut diapresiasi. Namun, kebutuhan operasional BPKS jangan sampai sepenuhnya bergantung pada dukungan pihak swasta.
“Pemerintah daerah harus hadir. Apalagi para personel BPKS pada praktiknya telah memberikan pengorbanan untuk membantu pemerintah menangani kebakaran,” katanya.
“Mereka bekerja bukan semata-mata untuk kepentingan kelompoknya, tetapi demi keselamatan masyarakat dan lingkungan Kota Singkawang,” ungkapnya.
Baca Juga: Karhutla di Pangmilang Singkawang Capai 2 Hektare, Water Canon Polres Dikerahkan
Sumberanto menilai, meski BPKS merupakan unsur pemadam kebakaran swasta, ketika turun membantu pemerintah menghadapi kebakaran lahan dan bencana asap, pemerintah perlu memberikan dukungan yang proporsional.
Karena itu, ia meminta Pemkot Singkawang mengevaluasi kembali pola dukungan kepada BPKS, termasuk mengalokasikan anggaran operasional yang lebih memadai.
“Pengorbanan para personel BPKS tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang biasa,” tegasnya.
Ia mengatakan personel BPKS bekerja di lapangan dengan risiko yang nyata dan menjalankan pekerjaan yang berada di luar tugas pokok mereka demi membantu masyarakat.
Baca Juga: Kualitas Udara Memburuk Imbas Karhutla, Pemkot Singkawang Bagikan 3.300 Masker
Menurut Sumberanto, persoalan kabut asap dapat menjadi momentum bagi Pemkot Singkawang untuk memperkuat sinergi dengan seluruh unsur pemadam kebakaran, termasuk BPKS. Pemerintah, BPKS, dunia usaha, dan masyarakat dinilai perlu bersama-sama menghadapi ancaman kebakaran lahan.
“Pada akhirnya, yang dibutuhkan bukan sekadar ucapan terima kasih kepada para pemadam dan relawan, tetapi dukungan nyata berupa kebijakan, anggaran, fasilitas, dan operasional yang memadai,” tutupnya. (har)
Editor : Miftakhair