PONTIANAK POST - Permasalahan ketidaktepatan sasaran bantuan sosial masih menjadi tantangan dalam penanganan kemiskinan di Kabupaten Sintang. Pemerintah Kabupaten Sintang menilai pengelolaan data yang belum terintegrasi menjadi salah satu penyebab program bantuan belum sepenuhnya tepat sasaran.
Staf Ahli Bupati Sintang Bidang Perekonomian, Pembangunan, dan Keuangan, Helmi, menuturkan data yang akurat menjadi fondasi utama dalam penyusunan kebijakan pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan.
“Tanpa data yang akurat, kebijakan yang kita buat ibarat berjalan dalam kegelapan,” ujar Helmi, Senin (11/5).
Helmi menilai saat uni, masih ditemukan persoalan berupa bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, tumpang tindih program pengentasan kemiskinan, hingga masyarakat miskin yang belum menerima bantuan. Kondisi tersebut, kata dia, bukan disebabkan kurangnya upaya pemerintah, melainkan karena data yang digunakan belum tersinkronisasi secara optimal.
Baca Juga: Kabar Gembira, Tiga Desa di Kapuas Hulu Masuk Nominasi Kampung Nelayan Merah Putih 2026
“Seringkali kita dihadapkan pada permasalahan ketidaktepatan sasaran bantuan sosial, program kemiskinan yang tumpang tindih atau justru ada masyarakat miskin yang belum tersentuh bantuan. Hal ini terjadi bukan karena kita tidak bekerja, melainkan karena data yang kita gunakan belum terintegrasi dengan baik,” tutur Helmi.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkab Sintang mendorong optimalisasi penggunaan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation (SIKS-NG).
"Aplikasi ini digunakan untuk menginput sekaligus memperbarui data kemiskinan di tingkat desa dan kelurahan agar lebih akurat dan mudah diakses lintas sektor," terangnya.
Helmi menjelaskan, SIKS-NG dirancang sebagai instrumen pengelolaan informasi kemiskinan yang efisien dan terpadu. Sistem tersebut diharapkan mampu mendukung proses perencanaan hingga pelaksanaan program bantuan sosial secara lebih tepat sasaran.
“Dengan fokus pada keakuratan dan ketepatan, aplikasi ini bertujuan menyediakan sarana efektif bagi pihak terkait dalam mengumpulkan dan memperbaharui data kemiskinan di tingkat lokal,” katanya.
Baca Juga: One UI 8.5 Resmi Meluncur! Ini Daftar HP Samsung yang Dapat Update dan Fitur AI Terbarunya
Ia berharap operator SIKS-NG di seluruh desa dan kelurahan memahami mekanisme pemutakhiran data sehingga Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Kabupaten Sintang dapat menjadi basis data yang terpercaya.
Selain itu, Helmi juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam pengelolaan data kemiskinan. Menurutnya, tanggung jawab validasi data tidak dapat dibebankan hanya kepada Dinas Sosial, melainkan memerlukan keterlibatan pemerintah desa, kelurahan, kecamatan, hingga organisasi perangkat daerah.
“Data yang valid adalah basis utama dalam menentukan sasaran program bantuan dan subsidi. Data harus real time dan mencerminkan kondisi lapangan,” tutupnya. (nda)
Editor : Hanif