Kekurangan Guru Agama Buddha, Pemkab Sambas Surati Menag

SAMBAS – Pemerintah Kabupaten Sambas akan segera mengirimkan surat resmi kepada Kementerian Agama RI terkait kekurangan tenaga guru agama Buddha. Hal tersebut menindaklanjuti masukan sejumlah tokoh agama Buddha yang ada di daerah ini. “Guru Agama Buddha ini menjadi kewenangan Kementerian Agama RI, tapi nanti saya akan kirim surat resmi ke Kementerian Agama terkait penambahan Guru Agama Buddha,” kata Bupati Sambas, Satono saat menghadiri perayaan Dharma Santi Waisak 2567 BE/2023 di Gedung Serbaguna Desa Lumbang Kecamatan Sambas, Selasa (20/6).

Apa yang dilakukan, menjadi salah satu upaya agar pemerintah pusat dalam hal ini kementerian terkait. Bisa memberikan tambahan untuk tenaga guru agama Buddha di Kabupaten Sambas. “Sebenarnya masalah ini sudah lama dibicarakan, jadi nanti secara resmi surat tersebut akan saya teken dan dikirim ke Menteri Agama RI,” sebut Satono.

Sementara dalam perayaan Dharma Santi, menjadi perdana di Kabupaten Sambas. Sehingga Pemkab Sambas menyambut baik dan berterima kasih kepada semua pihak yang melaksanakan kegiatan ini. “Sambas adalah kabupaten yang majemuk penduduknya, banyak agama, suku ras bangsa, namun tetap bersatu padu membangun daerah menuju Sambas Berkemajuan,” ujar Bupati Sambas.

Sebagai daerah dengan wilayah luas dan populasi terpadat kedua di Kalimantan Barat setelah Kota Pontianak. Membangun Sambas tak bisa hanya Bupati dan Wakil Bupati. Tapi perlu kerjasama seluruh pihak, termasuk umat Buddha.

“Sering saya sampaikan, Sambas saat ini memiliki populasi penduduk sekitar 647 ribu jiwa tersebar di 19 kecamatan, 193 desa, atau kampung 200 san, sehingga maju mundurnya Kalbar, juga tergantung dari Kabupaten Sambas, termasuk seluruh umat Buddha yang harus terus mendukung pembangunan,” katanya.

Sambas, sebutnya, di era 80 an, banyak pejabat eselon II di Pemprov Kalbar. Tapi saat ini, tak lebih dari sepuluh orang, sehingga ini harus menjadi perhatian bersama. “Kedepannya, warga Kabupaten Sambas bisa mengisi kursi pemerintahan di Pemprov Kalbar,” tutupnya. (fah)