Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kajati Kalbar Ajak Perangi Korupsi

S
Penulis: Super_Admin❯
Masyhudi Kajati Kalbar
Masyhudi Kajati Kalbar
KEPALA Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Masyhudi genap berusia  53 tahun pada 17 Juni kemarin. Beragam pengalaman ditempuh pria yang berkarier di kejaksaan  sejak 1995 ini.

Pria kelahiran Semarang ini dikenal sebagai sosok yang berintegritas dan berwawasan. Masyhudi menjadi Kajati Kalbar sejak Desember 2020. Sebelumnya, pernah menjabat Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta sejak 24 Oktober 2016, Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung RI sejak 24 Oktober 2017, Kepala Kejaksaan Tinggi Yogyakarta sejak 14 Oktober 2019, dan Inspektur V pada Jaksa Agung Muda bidang Pengawasan sejak 29 Mei 2020.

Saat menginjakkan kakinya di tanah Khatulistiwa, lulusan Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjajaran Bandung ini langsung bekerja secara optimal. Membangun koordinasi yang baik dengan pegawai untuk menjalankan tugas, wewenang serta fungsi Kejaksaan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Masyhudi juga aktif mengampanyekan pentingnya mencegah korupsi. Menurut dia, pencegahan tindak pidana korupsi melalui pendekatan pencegahan dan edukatif dalam berbagai kegiatan perlu dilakukan. Terutama terhadap generasi  muda yang diharapkan menjadi agen perubahan.  Harapannya timbul budaya anti korupsi dengan melibatkan semua elemen bangsa. Ini juga sesuai arahan Presiden RI untuk menegakkan budaya anti korupsi di Indonesia.

Masyhudi berpesan hendaknya niat dalam pengelolaan keuangan harus benar dan tepat sasaran sesuai dengan aturan. Tahun 2020, menurut indeks transparansi internasional penanganan korupsi di Indonesia masih jelek dan dinilai penangannya merosot. Meskipun penyelidikan dan penanganan kasus korupsi telah banyak dilakukan. Maka, kata Masyhudi penegakan hukum yang tegas, terus menerus,konsisten dan berkelanjutan harus dilakukan untuk meningkatkan penindakan dan penangan kasus tindak pidana korupsi ke depannya.

Dalam kepemimpinannya, juga berhasil menangkap sejumlah buronan kasus korupsi yang melarikan diri dari Kalimantan Barat. Menurut Masyhudi, pihaknya melalui tim Tangkap Buron, akan terus bekerja dan mengumpulkan informasi terkait keberadaan para buron. Bekerja secara maksimal agar buron ini dapat ditangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dia juga akan bertindak tegas bagi para buronan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Termasuk jika para buron ini melakukan perlawanan.

Munculnya paham radikal, juga menjadi perhatian serius bagi Alumni SD Muhammadiyah Susukan Semarang ini. Menurutnya, perilaku radikal ini muncul dari pemahaman yang keliru terhadap agamanya. Serta kurangnya pemahaman terhadap hak azasi manusia. Padahal, harus saling menghargai pendapat. Tidak ada satu agama pun, terutama dalam agama Islam yang mengajarkan kekerasan. Paham radikalisme ini paham yang sesat.

Tidak hanya itu, Masyhudi juga turut peduli terhadap kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat. Sebab itu, ia pernah menginisiasi kegiatan Coffee Morning bersama forkopimda Provinsi Kalbar dan Pengusaha untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan.  Menurutnya, perlu adanya solusi permanen agar kejadian kebakaran hutan dan lahan tidak berulang. Diharapkan ada kesepahaman dan kesepakatan antara pengusaha, masyarakat dan pemerintah dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan. Bahkan sebagai penegak hukum, Masyhudi siap melakukan penuntutan maksimal bagi korporasi yang menjadi penyebab kebakaran hutan dan lahan.

Karier Masyhudi didukung pendidikan kedinasan yang didapatkannya. Mulai dari Diklat Pembentukan Jaksa (PPJ) lulus tahun 1995, kursus Dasar Intel (Sussar Intel) di SIS BIA Cilendek-Bogor lulus 1998, hingga Pendidikan dan Pelatihan Staf dan Pimpinan Administrasi Tingkat Pertama (Diklat SPAMA) PIM III lulus Tahun 2005. Pendidikan dan Pelatihan Staf dan Pimpinan Administrasi Tingkat (Diklat SPAMEN) PIM II lulus tahun 2013. Pendidikan dan Pelatihan Kepimpinan Nasional (PKN TK.I) PIM I lulus Tahun 2020. (mrd)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

RUU Perampasan Aset: Negara Bisa Rampas Hasil Kejahatan tanpa Menunggu Vonis

RUU Perampasan Aset: Negara Bisa Rampas Hasil Kejahatan tanpa Menunggu Vonis

RUU Perampasan Aset membuka peluang negara merampas hasil kejahatan tanpa menunggu vonis pidana terhadap pelaku, dengan tetap menjamin perli

Kasus Korupsi Ratusan Juta Dana Tenaga Kerja Asing, Pejabat Disnakertrans Kalbar Siap Disidang!

Kasus Korupsi Ratusan Juta Dana Tenaga Kerja Asing, Pejabat Disnakertrans Kalbar Siap Disidang!

Ditreskrimsus Polda Kalbar tuntaskan penyidikan korupsi retribusi Tenaga Kerja Asing (TKA) di Disnakertrans Kalbar. Kerugian negara capai Rp

Menakar Moralitas Birokrasi: Menolak Normalisasi Korupsi di Tengah Tekanan Rupiah

Menakar Moralitas Birokrasi: Menolak Normalisasi Korupsi di Tengah Tekanan Rupiah

Kasus korupsi pengadaan motor listrik Badan Gizi Nasional cermin pelemahan sosial rupiah akibat penyalahgunaan kekuasaan

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer