Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

KPR Bersubsidi Berkah Usaha Roti

S
Penulis: Syahriani Siregar❯
Deden sedang menyelesaikan pesanan pelanggan di tempat usahanya. Ia merupakan salah satu debitur, yang merupakan pelaku UMKM yang mengajukan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) di BTN (Ramses/Pontianak Post)
Deden sedang menyelesaikan pesanan pelanggan di tempat usahanya. Ia merupakan salah satu debitur, yang merupakan pelaku UMKM yang mengajukan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) di BTN (Ramses/Pontianak Post)
Bagi perantau, rumah menjadi kebutuhan penting bagi Deden Hindarudin. Apalagi dia berniat menetap di Pontianak untuk merintis usahanya. Beruntung Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi dari Bank Tabungan Negara (BTN) membantunya. Dia bisa memiliki rumah di Kalimantan Barat.

Ramses Tobing, Pontianak

“LEGA sekali rasanya,” ujar Deden Hindarudin atau akrab disapa Deden saat pengajuan KPR bersubsidi disetujui Bank BTN.

Deden berasal dari Bandung, Jawa Barat. Pria berusia 23 tahun ini sudah enam tahun berada di Pontianak. Tepatnya dia tiba di Pontianak setelah lulus SMA dan melanjutkan kuliah di Universitas Tanjungpura, Fakultas FKIP Jurusan PPKN.

Dua tahun di Pontianak, Deden merintis usaha. Dia membuka Roti Bakar Bandung.

"Karena roti bakar ini menjadi ciri khas daerah asal ya, makanya saya buka ini,” kata Deden di tempat usahanya Jalan Pangeran Natakusuma, Pontianak Kota, Senin (14/2) malam.

Saat dikunjungi, Deden sedang sibuk membuat roti bakar. Tangannya lincah menari di atas wajan antilengket saat membuat roti bakar. Sesekali roti bakar itu dibolak-baliknya. Tercium aroma sedap dari roti bakar yang sudah diolesi mentega dan varian toping. Meski dirundung gerimis hujan, pelanggan datang silih berganti.

Tempat usaha milik Deden berbentuk gerobak dari bahan aluminium. Etalase kaca bagian atas. Dibalik etalase itu, terpanjang tumpukan roti. Selain pembeli yang datang langsung, ada juga yang membeli melalui ojek online.

Deden menyebutkan hasil dari usaha itu yang ditabung dan dijadikan pembayaran uang muka untuk membeli rumah.

“Tidak ingat juga sudah berapa lama mengumpulkan uangnya. Begitu dirasa cukup, uang itu dijadikan DP,” kata Deden.

Awalnya Deden khawatir pengajuan KPR bersubsidinya ditolak. Sebagai pelaku usaha kecil mikro, pendapatan sudah pasti turun naik. Beda halnya dengan pekerja. Mereka memiliki penghasilan tetap dengan nilai tertentu setiap bulan.

Belum lagi pandemi Covid-19 melanda. Deden ikut merasakan dampaknya. Saat tahun 2020, omsetnya sempat turun drastis. Turun hingga 60 persen. Namun ia tetap optimis. Perlahan-lahan situasi ekonomi membaik meski masih di tengah pandemi Covid-19.

Deden membulatkan tekadnya. Niat memiliki rumah sendiri semakin kuat. Menurutnya, dengan memiliki rumah sendiri, ia tak harus tinggal di rumah mertua disaat menikah nanti.

“Jadi sudah punya rumah sendiri. Bersama istri tinggal di rumah sendiri dan tidak di rumah mertua,” harap Deden.

Selain itu tak perlu lagi keluar biaya untuk mengontrak. Meski membayar, namun rumah yang dihuni itu bukan milik pribadi. Beda halnya dengan sekarang. Uang yang dikeluarkannya setiap bulan untuk mengangsur kreditan rumah sendiri.

Sudah enam bulan Deden mengangsur kredit rumah. Perbulannya Rp1.050.000. Ia membeli rumah di Jalan Swadaya, Kecamatan Sungai Kakap, Kubu Raya. Sebuah kawasan yang saat ini sedang ramai-ramainya pembangunan perumahan. Rumah yang dibelinya itu milik Fachry Properti.

Deden tahu di kawasan tersebut ada perumahan dari media sosial. Ia lantas menghubungi marketing perumahan. Sekaligus survei lokasi perumahan yang akan dibeli.

Ia menyebutkan biaya yang dikeluarkan sekitar Rp20 jutaan. Uang itu sudah termasuk DP rumah, akad, pajak, serta kebutuhan administrasi lainnya. Sementara harga rumahnya Rp160 jutaan.

“Awalnya bayar Rp2 juta dulu. Diproses dulu. Setelah itu disetujui baru kemudian disebutkan akad dan pajak dan kebutuhan lainya. Saya hitung-hitung sekitar Rp20 jutaan,” cerita Deden.

Saat akan proses pengajuan KPR, Deden menjatuhkan pilihan kepada BTN. Selain karena BTN memang terkonsentrasi pembiayaan kepemilikan rumah, khususnya subsidi, pertimbangan suku yang ditawarkan juga tidak berubah.

“Bank-bank lain ada yang mengikuti pasar. Sehingga ketika suku bunga naik, maka angsuran juga naik. Sementara di BTN tidak. Sekarang angsuran saya satu jutaan, beberapa tahun lagi juga tetap sama,” jelas Deden.

Persyaratan administrasi pun harus dilengkapi saat pengajuan. Seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), rekening koran hingga berkaitan dengan perizinan usaha yang dikelola. Beruntungnya, Deden sudah lama memiliki KTP Pontianak. Perubahan administrasi kependudukan itu dilakukan sejak masih kuliah. Apalagi saat itu hal-hal berkaitan dengan administrasi kuliah mesti menggunakan KTP.

Setelah syarat lengkap, dibantu marketing perumahan pengajuan KPR pun dilakukan. Deden menyebutkan ia harus melewati tiga kali wawancara saat pengajuan.

Karena pandemi Covid-19, proses wawancara dilakukan via telepon. Usai wawancara pertama, Deden belum juga mendapatkan tentang pengajuannya. Namun, tak lama ia kembali dihubungi via telepon. Kali ini wawancara kedua. Namun, sama juga. Usai diwawancara ia masih menunggu konfirmasi lanjutan tentang pengajuannya. Sementara, tempat usahanya sudah di survei tim dari BTN.

Barulah titik terang didapatkan setelah proses wawancara ketiga. Saat dihubungi via telepon, ia kembali diwawancara. Ia ditanya terkait omset usaha, tempat usaha serta iklim usahanya dikala pandemi.

“Saya bilang apa adanya saja. Hasilnya segini dalam satu malam. Lokasinya disini, meskipun dari yang wawancara sempat meragukan,” kata Deden.

Lagi, Deden masih dalam penantian. Sampai akhirnya ia mendapat konfirmasi melalui SMS dan telepon. Deden begitu senangnya mendapat kabar jika pengajuannya disetujui.

“Lega setelah dapat kabar pengajuan disetujui. Saya langsung kabari orangtua di kampung,” kata Deden.

Deden menyebutkan terhitung enam bulan dari proses penyerahan DP, pengajuan disetujui hingga menerima kunci. Ia kerap harap-harap cemas jika ditolak. Kini sudah enam bulan ia menghuni rumah yang dibelinya.

Bagi Deden, ia sudah menapaki satu langkah untuk masa depan. Rumah sudah dimilikinya. Ia tak harus menyiapkan uang setiap bulan untuk disisihkan membayarkan kontrak yang dibayar pertahun. Uang itu kini digunakan untuk membayar rumah yang sudah menjadi miliknya.

OTS Officer BTN Cabang Pontianak Muhammad Adinaufal (29) mengatakan pihak bank melakukan survei sebelum pengajuan KPR diterima calon debitur. Survei itu dilakukan untuk memastikan sejumlah persyaratan yang dilampirkan debitur benar adanya.

“Dan itu tugas yang kami lakukan sebagai tim survei,” kata Naufal saat diwawancarai Pontianak Post.

Ia menyebutkan dari sejumlah pengajuan yang disurveinya lebih dominan pekerja dibandingkan pelaku usaha seperti UMKM. Khusus pekerja dilanjutkannya, persyaratan yang mesti dilengkapi antara lain Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Nomor Pokok Wajib Pajak, Surat Keterangan Kerja, Slip Gaji dan Rekening Koran.

Sedangkan pelaku UMKM mesti memiliki kelengkapan seperti surat keterangan dari desa atau kelurahan terkait usaha, rekening koran, dan laporan neraca laba rugi usaha.

“Kalau yang diajukan itu adalah KPR bersubsidi maka mesti ada surat keterangan belum memiliki rumah dari desa atau kelurahan,” terang Naufal.

Ia menambahkan proses survei dilakukan setelah pihaknya menerima berkas. Jika itu pekerja, maka proses survei dilakukan di kantor. Sedangkan bila yang mengajukan UMKM maka tempat usahanya yang dilakukan survei.

Naufal menyebutkan dalam satu hari pihaknya memiliki batasan untuk melakukan survei pengajuan KPR.

“Minimal lima dan maksimal sepuluh. Artinya setelah kami menerima, saat itu juga harus dilakukan surveinya,” terang Naufal.

Namun dilanjutkannya sebelum survei dilakukan biasanya debitur akan menjalani tahapan wawancara. Tahapan wawancara pertama dilakukan untuk memverifikasi berkas yang dilampirkan debitur.

Setelah itu baru dilakukan survei. Namun pengajuan itu tidak langsung disetujui. Proses wawancara dilakukan lagi oleh petugas analisis.

“Karena masih situasi pandemi, jadi wawancara via telepon. Setelah semua tahapan itu tuntas baru ditarik kesimpulan apakah pengajuan disetujui atau tidak,” jelas Naufal.

Di lain tempat, BTN Cabang Pontianak mencatat realisasi KPR di tahun 2021 mengalami perbaikan dan peningkatan karena mengikuti kondisi ekonomi yang semakin baik. Pihaknya bisa menyalurkan KPR sekitar 2.700 unit rumah. Angka itu memang lebih tinggi dibandingkan tahun 2020. Hanya 2.355 unit rumah.

Kepala BTN Cabang Pontianak, Fikri Gazali menjelaskan peningkatan itu selain karena perbaikan kondisi ekonomi juga didukung dengan stimulus-stimulus pemerintah di bidang ekonomi dan kesehatan serta proses transformasi bisnis Bank BTN yang sudah berjalan cukup baik.

Sementara 2020 merupakan tahun yang cukup berbeda dalam realisasi KPR. Perbedaan karena Pandemi Covid 19. Kendati demikian BTN masih tetap bisa menyalurkan KPR bagi masyarakat.

“Secara YoY, realisasi KPR tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 37,7 persen dibandingkan realisasi tahun 2020. Kenaikan tersebut didominasi oleh kenaikan realisasi produk KPR Subsidi,” kata Fikri di Pontianak.

Ia menjelaskan di tahun pandemi, skema perumahan bersubsidi masih sama. Suku bunga dan minimal DP untuk KPR Subsidi masih sama yaitu suku bunga 5 persen dan DP minimal bisa 1 persen.

Sedangkan skema segmentasi KPR Subsidi saat ini terbagi tiga jenis, yaitu KPR Tapera untuk ASN, KPR Subsidi FLPP untuk Fixed Income Non ASN, dan KPR Subsidi BP2BT untuk Wiraswasta (non fixed income).

Selain itu dilanjutkannya juga ada program bantuan uang muka untuk pengajuan KPR bersubsidi. Bantuan uang muka berbentuk SBUM (Subsidi Bantuan Uang Muka) dengan tambahan Rp4.000.000.

Bantuan ini bisa mengurangi plafon kredit pemohon. Misalnya, jika uang muka pemohon Rp7.000.000, dengan adanya program SBUM maka uang muka pemohon menjadi Rp11.000.000.

“Sehingga plafon kredit bisa lebih kecil sehingga angsuran lebih ringan,” terang Fikri.

Fikri melanjutkan pihaknya tidak melakukan pembatasan untuk sektor industri tertentu dalam pengajuan KPR di tengah pandemi Covid-19. Termasuk untuk UMKM. Namun dengan catatan, usaha tersebut bisa bertahan di tengah kondisi ekonomi yang menurun akibat pandemi Covid 19.

Sementara pengajuan kredit dapat dilayani baik secara online maupun on-site. Hanya saja, saat ini pengajuan kredit masih didominasi calon debitur yang datang secara langsung ke Bank BTN.

Namun dilanjutkannya selama pandemi Covid-19 proses wawancara dilakukan secara online. Untuk pengajuan kredit secara online, Bank BTN memiliki Portal BTN Properti, dimana portal tersebut tidak hanya bisa untuk pengajuan secara online tetapi bisa juga untuk mencari informasi tentang pilihan perumahan yang tersedia dan juga simulasi KPR.

Ketua Real Estate Indonesia DPD Kalimantan Barat Muhammad Isnaini mengatakan pengembang yang tergabung dalam organisasi properti ini mampu menjual rumah di tahun 2021 sebanyak 4.913 unit.

Diakuinya jumlah yang meningkat dibandingkan tahun 2020. Saat itu para pengembang yang tergabung di-REI hanya mampu menjual sekitar 3.500 unit rumah se-Kalimantan Barat.

“Tahun 2021 pandemi relatif lebih stabil sehingga penjualan rumah meningkat,” kata Isnaini saat diwawancarai Pontianak Post.

Sementara jika berdasarkan daerah, penjualan rumah masih didominasi Kabupaten Kubu Raya. Sekitar 71 persen realisasi penjualan rumah itu ada Kubu Raya. Jumlahnya ada 3.083 unit di tahun 2021.

Daerah lainya seperti Ketapang 621 unit rumah. Singkawang 616 unit rumah. Lalu Pontianak 385 unit rumah, Mempawah 19 unit rumah, Bengkayang 438 unit rumah, dan Landak 55 unit rumah.

“Dari total semuanya 90 persen adalah rumah subsidi,” terang Isnaini.

Ia menyebutkan pengembang melakukan berbagai strategi agar bisa mendongkrak penjualan perumahan. Seperti memberikan diskon, gratis BPHTB, biaya AJB, balik nama dan biaya bank.

“Pengembang banyak memberikan promo, diskon dan bonus untuk mendongkrak penjualan karena daya beli belum seutuhnya pulih,” kata dia.

Sedangkan stok kavling di tahun 2021 sebanyak 10.219. Tahun 2022 stok itu bertambah 7.182 unit. Hingga Januari 2022 kemarin baru realisasi 832 unit stok kavling. Pihaknya berharap hingga akhir tahun minimal bisa menjual rumah mencapai 5.000.

“Minimal sama dengan tahun 2021 karena setiap tahunnya kami juga punya target. Tahun 2021 targetnya 4.000 meski sempat tidak pede memasang target karena situasi pandemi membuat semua tidak pasti,” kata Isnaini.

Sementara untuk lokasi disebutkan Isnaini ada tiga yang saat ini menjadi sasaran utama pengembang. Antara lain kawasan Jalan Perdamaian, Desa Kapur, dan Sungai Kakap.

Isnaini menyebutkan tiga kawasan ini berada di Kubu Raya, sebagai kabupaten yang masih mendominasi untuk penjualan rumah bersubsidi. Meski demikian para pembelinya adalah mereka yang tinggal atau domisili di Kota Pontianak.

“Harga tanah di Pontianak tinggi sehingga sulit untuk dibangunkan KPR bersubsidi. Pilihannya di tiga daerah itu sehingga MBR-nya di Pontianak, tapi beli perumahan di Kubu Raya,” kata dia.

Namun dilanjutkannya ada beberapa kawasan yang masih memungkinan untuk dibangun perumahan subsidi. Antara lain di Jalan Kebangkitan Nasional, Jalan 28 Oktober dan Jalan Selat Panjang. Ketiga kawasan ini ada di Pontianak Utara. Sementara harga perumahan subsidi sendiri sekitar Rp160 jutaan.

“Di sana, harga tanah masih terjangkau untuk perumahan subsidi,” kata Isnaini.

Menurutnya kebutuhan rumah atau backlog masih tinggi. Dalam catatan REI kebutuhan itu sekitar 11.000 unit setiap tahun. Namun terus bertambah seiring dengan pertambahan jumlah penduduk yang pesat.

“Misalnya tahun ini 11.000 unit, nanti akan berkurang ketika bisa direalisasikan penjualan 5.000 unit, tapi kebutuhan di tahun depan juga bertambah karena ada pasangan baru, kebutuhan rumah baru, warga yang perlu rumah juga bertambah,” terang Isnaini.

Namun dilanjutkannya daya beli masyarakat untuk perumahan itu tak lepas dari pengaruh harga komoditas.

“Kalau di Kalbar dipengaruhi oleh harga komoditas seperti karet dan sawit. Harga komoditas naik maka daya beli naik juga,” imbuh Isnaini.

Sementara itu dalam situs Kementerian PUPR, https://pu.go.id/ disebutkan realisasi Program Sejuta Rumah berhasil membangun 1.105.707 unit rumah di seluruh Indonesia.

Adapun rinciannya 826.500 unit rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan 279.207 unit rumah non MBR. Sedangkan rincian capaian rumah MBR terdiri dari hasil pembangunan rumah yang dilaksanakan Kementerian PUPR sebanyak 341.868 unit, kementerian/lembaga lainnya 3.080 unit, pemerintah daerah 43.933 unit, pengembang perumahan 419.745 unit, CSR Perumahan 2.270 unit dan masyarakat 15.604 unit.

Sedangkan rumah untuk non MBR berasal dari hasil pembangunan rumah yang dilaksanakan pengembang perumahan sebanyak 244.010 unit dan masyarakat sebanyak 35.197 unit.

Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan mencatat angka capaian Program Sejuta Rumah pada tahun 2015 sebanyak 699.700 unit, tahun 2016 sebanyak 805.169 unit, tahun 2017 sebanyak 904.758 unit. Selanjutnya di tahun 2018, Program Sejuta Rumah mencapai 1.132.621 unit, tahun 2019 mencapai 1.257.852 unit dan tahun 2020 lalu saat pandemi COVID-19 melanda jumlahnya 965.217 unit rumah.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan Program Sejuta Rumah terus dilaksanakan agar setiap warga negara Indonesia dapat memiliki dan tinggal di rumah yang layak huni. Terlebih di masa Pandemi COVID-19 ini rumah menjadi salah satu hal penting bagi masyarakat agar bisa terhindar dari penularan virus. (*)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

BTN Pastikan Temuan BPK Rp1,3 Triliun Bukan Kredit Fiktif: Klaim dari Jualan Rumah dan Fasilitas Pembiayaan Nyata

BTN Pastikan Temuan BPK Rp1,3 Triliun Bukan Kredit Fiktif: Klaim dari Jualan Rumah dan Fasilitas Pembiayaan Nyata

BTN menegaskan temuan BPK senilai Rp1,3 triliun bukan kredit fiktif karena objek rumah dan pembiayaan nyata.

PNM Dukung Perempuan Pontianak Kembangkan Usaha Berbasis Potensi Lokal

PNM Dukung Perempuan Pontianak Kembangkan Usaha Berbasis Potensi Lokal

PNM mendukung perempuan pelaku UMKM di Pontianak mengembangkan usaha melalui pendampingan, promosi produk lokal, dan fasilitas ramah ibu, se

BCA Fasilitasi Sertifikasi Halal Gratis bagi 39 UMKM di Pontianak, Dorong UMKM Berdaya Saing

BCA Fasilitasi Sertifikasi Halal Gratis bagi 39 UMKM di Pontianak, Dorong UMKM Berdaya Saing

Tingkatkan daya saing produk, BCA fasilitasi sertifikasi halal gratis dan layanan QRIS untuk puluhan UMKM lokal di Pontianak.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer