Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Polda Kalbar Soal Ancaman Karhutla: Api Muncul Secara Sengaja, Proses Hukum akan Berjalan

I
Penulis: Idil Aqsa Akbary❯
Kapolda Kalbar, Irjen Pol Pipit Rismanto menghadiri Rapat Koordinasi Penanggulangan Karhutla yang dipimpin Menteri Kehutanan RI di Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (16/4). (ISTIMEWA)
Kapolda Kalbar, Irjen Pol Pipit Rismanto menghadiri Rapat Koordinasi Penanggulangan Karhutla yang dipimpin Menteri Kehutanan RI di Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (16/4). (ISTIMEWA)

Advertisement

Di atas hamparan gambut Kalimantan Barat yang mudah terbakar, ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tak pernah benar-benar pergi. Menjelang musim kemarau 2026, kewaspadaan kembali ditarik ke garis terdepan. 

IDIL AQSA AKBARY, Pontianak

DALAM sebuah rapat koordinasi di Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (16/4), pesan yang mengemuka bukan sekadar pencegahan, tetapi penegakan hukum tanpa kompromi.

Advertisement

Dipimpin Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, forum itu menjadi titik temu kegelisahan sekaligus kesiapan. Di tengah ancaman fenomena El Nino yang berpotensi memperpanjang kemarau, negara seperti sedang mengencangkan sabuknya. Dari pusat hingga daerah, satu komando mulai ditegaskan, yakni api sekecil apa pun tak boleh dibiarkan membesar, baik secara fisik maupun hukum.

Di barisan depan, Kapolda Kalbar, Irjen (Pol) Pipit Rismanto, berdiri dengan sikap tegas. Baginya, karhutla bukan sekadar persoalan lingkungan, melainkan pelanggaran hukum yang harus ditindak tanpa pandang bulu. Instruksi telah diturunkan hingga tingkat Polres dan Polsek, yakni patroli diperketat, edukasi digencarkan, dan ketika api muncul karena kesengajaan, proses hukum akan berjalan.

Advertisement

“Tidak ada toleransi,” ucapnya singkat, namun sarat makna. Pernyataan itu seolah menjadi garis batas baru antara kebiasaan lama membuka lahan dengan cara membakar dan konsekuensi hukum yang kini mengintai lebih dekat.

Namun di lapangan, cerita karhutla bukan hanya soal aparat dan pelaku. Ia juga tentang lanskap gambut yang rapuh, tentang masyarakat yang selama bertahun-tahun hidup berdampingan dengan praktik pembakaran, dan tentang upaya mengubah kebiasaan yang tak selalu mudah. Karena itu, pendekatan yang dilakukan tak melulu represif.

Patroli rutin menyisir wilayah rawan, terutama kawasan gambut yang rentan menyimpan bara di bawah permukaan. Di saat yang sama, edukasi terus didorong agar masyarakat memahami risiko besar dari cara-cara lama yang kini tak lagi bisa ditoleransi.

Di ruang lain, teknologi ikut mengambil peran. Kabid Humas Polda Kalbar, Kombes Bambang Suharyono, menyebut pemantauan titik panas dilakukan secara real-time. Layar-layar pemantau menjadi mata tambahan yang tak pernah tidur, memastikan setiap potensi kebakaran bisa ditangani sebelum berubah menjadi bencana asap lintas wilayah.

Meski demikian, aparat menyadari bahwa mereka tidak bisa bekerja sendiri. Karhutla adalah persoalan lintas batas, melibatkan alam, manusia, dan kebijakan. Karena itu, sinergi menjadi kata kunci yang terus diulang. TNI, Polri, pemerintah daerah, hingga masyarakat diminta bergerak dalam satu irama, tanpa ego sektoral.

Advertisement

Artikel Terkait

Penegakan Hukum Mafia Saham Didorong Ungkap Aktor Besar

Penegakan Hukum Mafia Saham Didorong Ungkap Aktor Besar

Penegakan hukum yang transparan, profesional, dan tanpa pandang bulu diharapkan dapat memberikan efek jera sekaligus memulihkan kepercayaan

RUU Perampasan Aset: Negara Bisa Rampas Hasil Kejahatan tanpa Menunggu Vonis

RUU Perampasan Aset: Negara Bisa Rampas Hasil Kejahatan tanpa Menunggu Vonis

RUU Perampasan Aset membuka peluang negara merampas hasil kejahatan tanpa menunggu vonis pidana terhadap pelaku, dengan tetap menjamin perli

Asap Mengepul tetapi Hukum Menguap

Asap Mengepul tetapi Hukum Menguap

Kebakaran hutan di Kalimantan kembali disorot setelah puluhan korporasi ditetapkan sebagai tersangka karhutla pada 2026.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer