Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Miftahudin Kembalikan Kerugian Negara

S
Penulis: Super_Admin❯
Photo
Photo
Terdakwa Korupsi Pengelolaan Dana GP3K PT. SHS

KETAPANG – Terdakwa kasus korupsi pengelolaan dana gerakan peningkatan produktivitas pangan berbasis korporasi (GP3K) PT. Sang Hyang Seri (SHS), Miftahudin, mengembalikan kerugian negara. Melalui kuasa hukumnya, Miftahudin, dia mengembalikan Rp300 juta kepada negara melalui Kejaksaan Negeri (Kejari) Ketapang, Rabu (28/8).

"Pengembalian kerugian negara ini merupakan tanggung jawab dan itikad baik dari klien kami atas apa yang pernah dinikmatinya," kata kuasa hukum terdakwa, Denie Amiruddin, ditemui usai penyerahan uang dari terdakwa tersebut.

Denie menjelaskan bahwa kliennya menyesali perbuatannya dan berharap dengan itikad baik atas pengembelian kerugian negara ini. kliennya berharap mendapat pertimbangan dari majelis hakim dalam sidang-sidang selanjutnya. "Ini adalah bentuk itikad baik. Kami harap hakim menjadikan ini pertimbangan dalam sidang berikutnya," pinta mantan anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kalbar tersebut.

Sementara Kepala Kkejari (Kajari) Ketapang, Darmabella Tymbasz melalui Kepala Seksi (Kasi) Intel, Agus Supriyanto, mengatakan bahwa kedatangan kuasa hukum terdakwa tersebut dalam agenda menyerahkan uang pengganti. Uang pengganti dimaksud, dijelaskan Kajari, terkait kasus tindak pidana korupsi PT. SHS, sehingga menjerat terdakwa, Miftahudin. "Uang pengganti yang dikembalikan senilai Rp300 juta," ungkapnya.

Dia melanjutkan, uang pengganti tersebut saat ini sudah diterima mereka. Uang tersebut bahkan telah mereka setorkan ke kas negara melalui Bendahara Kejari. Penyerahan sendiri, dipastikan dia, telah disaksikan Jaksa Penuntut Umum serta pihak terdakwa yang diwakili kuasa hukumnya. "Tentunya dengan itikad baik ini, tentu setidaknya dapat menjadi pertimbangan terdakwa dalam menjalani proses hukum yang sedang dijalaninya," paparnya. (afi)

Advertisement
Advertisement
Editor : Super_Admin

Artikel Terkait

RUU Perampasan Aset: Negara Bisa Rampas Hasil Kejahatan tanpa Menunggu Vonis

RUU Perampasan Aset: Negara Bisa Rampas Hasil Kejahatan tanpa Menunggu Vonis

RUU Perampasan Aset membuka peluang negara merampas hasil kejahatan tanpa menunggu vonis pidana terhadap pelaku, dengan tetap menjamin perli

Kasus Korupsi Ratusan Juta Dana Tenaga Kerja Asing, Pejabat Disnakertrans Kalbar Siap Disidang!

Kasus Korupsi Ratusan Juta Dana Tenaga Kerja Asing, Pejabat Disnakertrans Kalbar Siap Disidang!

Ditreskrimsus Polda Kalbar tuntaskan penyidikan korupsi retribusi Tenaga Kerja Asing (TKA) di Disnakertrans Kalbar. Kerugian negara capai Rp

Menakar Moralitas Birokrasi: Menolak Normalisasi Korupsi di Tengah Tekanan Rupiah

Menakar Moralitas Birokrasi: Menolak Normalisasi Korupsi di Tengah Tekanan Rupiah

Kasus korupsi pengadaan motor listrik Badan Gizi Nasional cermin pelemahan sosial rupiah akibat penyalahgunaan kekuasaan

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer