Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Guna mengetahui sejauh mana persiapan untuk pelaksanaan pilkades serentak di tahun ini, Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ketapang melakukan rapat kerja dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (PMPD) Ketapang. Rapat dilaksanakan di Ruang Rapat I Sekretariat DPRD Ketapang pada Selasa (9/2). Rapat dipimpin Ketua Komisi I, Ismanto, didampingi Sekretaris Komisi I, Akim, dan beberapa anggota Komisi I yakni, Yang Kim, dan Fathol Bari.
Kepala Dinas PMPD Kabupaten Ketapang, Heryandi, memaparkan rancangan jadwal tahapan pemilihan kepala desa di Ketapang. Sesuai Peraturan Daerah Ketapang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, selain itu surat yang disampaikan kepada Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Nomor 140/478/DPMPD-C tanggal 20 November 2020, dari terdapat 91 desa dari 18 kecamatan akan melaksanakan pemilihan kades serentak.
Sedangkan rancangan jadwal tahapan persiapan seperti, sosialisasi pelaksaaan, pembentukan panitia, penyampaian jadwal, penyampaian SK, bimtek panitia dan sebagainya, akan dijadwalkan 1 Maret – 3 April. Selanjutnya pendaftaran dan penetapan pemilih hingga pemgumuman 5 April-2 Mei. Tahap pencalonan meliputi penerimaan pendaftar bakal calon, kelengkapan syarat administrasi hingga, penambahan bakal calon, penyampaian daftar calon kepala desa akan dilakukan 3 Mei – 20 Juli 2021.
Sedangkan kampaye dan masa tenang 21 – 31 Juli. Pemungutan dan penghitungan suara akan dilaksanakan antara 31 Juli hingga 2 Agustus. Sementara penetapan calon depala desa hinggga penyelesaian sengketa 2 – 7 Agustus. Pengesahan keputusan pengangkatan kades 9 – 13 Agustus. Selanjutnya untuk pelantikan akan dilakukan pada 16 Agustus 2021.
"Rancangan jadwal ini belum finish, namun sudah kami bahas dengan asisten sekda dan bagian hukum dan sudah disepakati, namun dimungkinkan ada perubahan sedikit waktu yang akan dipres lagi dan akan difinalkan oleh sebuah kepanitiaan yang dibentuk oleh Bupati Ketapang dengan keanggotaan di antaranya Forkopimda. Ini akan segera kita bahas," kata Heryandi.
Dia menjelaskan, SK kepanitian tingkat kabupaten sedang dalam proses dan sudah disampaikan ke bagian hukum. Setelah kepanitiaan itu terbentuk akan dilakukan rapat dengan panitia tingkat kabupaten sesuai dengan amanah Pemendagri Nomor 72 tahun 2020 bahwa Bupati membentuk kepanitiaan tingkat kabupaten yang beranggotakan Forkopimda yang di dalamnya termasuk Ketua DPRD Ketapang.
Dia menambahkan, selanjutkan akan dibentuk sub kepanitiaan di kecamatan yang beranggotakan Forkopimcam dan unsur OPD yang menangani satgas Covid-19. Untuk kepanitiaan tingkat desa akan dibentuk oleh BPD dari panitian tingkat desa. Panitia tingkat desa inilah yang akan melakukan proses tahapan mulai dari pemutahiran data pemilih dan juga pencalonan (penerimaan calon kades).
"Terkait pelaksanaan Pilkades tahun ini mudah-mudahan pandemi Covid-19 tidak semakin parah. Dikwatirkan sesuai Surat Kementrian Dalam Negeri apabila di negara kita atau suatu daerah tidak terkendali maka pilkades ini dapat ditunda. Kemungkinan sampai tahun depan," paparnya.
Ketua Komisi I DPRD Ketapang, Ismanto, mengapresiasi apa yang telah dipaparkan terkait rancangan jadwal yang telah dipersiapkan untuk terselenggaranya pilkades serentak di tahun 2021. Dia berharap agar jadwal yang telah dibuat dapat terlaksana walaupun pada masa pandemi Covid-19.
Sekretaris Komisi I, Akim, meminta terkait syarat evaluasi calon kepala desa harus benar-benar disosialisasikan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Terutama berkas adminitrasi calon kepala desa seperti, keabsahan ijazah yang dimiliki calon. "Di sini perlunya keterlibatan dinas pendidikan dalam hal verifikasi berkas tersebut agar tidak ada muncul masalah di kemudian hari," harapnya. (afi)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



