Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Para mahasiswa menyampaikan beberapa tuntutan mengkritisi kebijakan pemerintah. Di antaranya kenaikan harga BBM subsidi yang dampaknya membuat beban ekonomi masyarakat. Selain itu perekonomian yang masih dalam pemulihan akibat pandemi Covid-19, mahasiswa meminta pemerintah bijak dalam mengambil keputusan tersebut.
Kenaikan harga BBM ini dianggap mereka akan menyengsarakan masyarakat. Ditambah lagi harga tandan buah segar (TBS) sawit yang masih rendah, menurut dia, membuat masyarakat, khususnya para petani, delima dalam situasi sekarang.
Para mahasiswa tersebut ditemui Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ketapang, Suprapto, dan Mathoji, didampingi Ketua Komisi IV, Achmad Sholeh. Selanjutnya perwakilan mahasiswa melakukan pertemuan dengan pimpinan DPRD di Ruang Ketua DPRD Kabupaten Ketapang, guna mendengar sekaligus menyerahkan tuntutan mahasiswa yang mewakili suara masyarakat.
Di antara tuntutannya, mahasiswa menolak kenaikan harga BBM subsidi, mengotrol kelangkaan minyak solar, mengkaji ulang food estate 10 proyek strategis pemerintah di Kabupaten Ketapang, mengusulkan penambahan SPBU di setiap kecamatan, pengawasan terkait dengan distribusi dan penyedia/pangkalan gas LPG yang membuat harga melunjak tinggi dan tidak merata.
Wakil Ketua DPRD, Mathoji, mengatakan, selaku perwakilan rakyat tentunya mereka menyambut baik atas maksud dan tujuan mahasiswa. “Tentunya dalam hal problematik yang terjadi di masyarakat kami tidak tinggal diam. Upaya-upaya telah kami perjuangkan tentunya bukan di lapangan atau di jalan, namun di ruang rapat yang kami bahas dengan pemerintah daerah, karena ini memang tugas dan fungsi DPRD,” kata Mathoji.
Dia menjelaskan, menyangkut dengan kenaikan harga BBM subsidi merupakan kebijakan Pemerintah Pusat. Namun, pihaknya akan menyampaikan ke DPRD tingkat I sebagai DPRD perwakilan DPRD kabupaten/kota. “Kita berdoa saja semoga harapan atas tuntutan dapat ditindaklanjuti. Selain itu, saya mengucapkan terima kasih dan sangat mengapresiasi sudah sekian kalinya ujukrasa secara tertib dan tidak anarkis,” ucap Mathoji.
Dari beberapa tuntutan yang disampaikan, menurutnya, tidak bisa digabungkan dalam satu kesatuan. Dijelaskan dia bahwa perlu dipisahkan apa yang menjadi tugas dan fungsi DPRD kabupaten/kota sebagai pengawasan. “Kita berusaha bersama-sama menyuarakan permasalahan ini kepada DPR Republik Indonesia sebagai perwakilan DPRD tingkat kabupaten,” ujarnya. (afi)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



