Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dalam sidang yang dipimpin Ketua DPRD Ketapang, M. Febriadi tersebut, Farhan mengatakan bahwa terobosan tersebut dilakukan mereka mengingat selama ini pendapatan daerah banyak berasal dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). “Pendapatan yang dihasilkan Pemkab Ketapang banyak berasal dari pajak BPHTB. Sedangkan pendapatan tersebut untuk tahun ke tahun sudah menurun, dikarenakan banyak perusahaan yang sekarang tidak ada melakukan jual beli,” katanya.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah, menurut dia, harus sudah mulai ekspansi mendapatkan sumber pendapatan lainnya. Pemerintah daerah melalui perangkat daerah teknis terkait dipastikan dia, juga harus melakukan perencanaan dan penetapan target pendapatan secara akurat.
Dia menjelaskan, langkahnya dimulai dari pengelolaan proses penerimaan pajak daerah melalui sistem yang terintegrasi dengan stakeholder terkait. Termasuk di dalamnya, disebutkan dia, masyarakat selaku wajib pajak, hingga evaluasi setiap triwulan pelaksanaannya.
“Pemerintah daerah melalui perangkat daerah teknis terkait telah menjalin kerjasama dengan salah satu instansi vertikal. Dalam hal membantu serta mendampingi Pemkab Ketapang dalam melakukan verifikasi dan penagihan pajak daerah,” jelasnya.
Farhan menambahkan, Pemkab Ketapang juga mendorong digitalisasi daerah melalui elektronifikasi transaksi pendapatan. Di antaranya, disebutkan dia, dengan memanfaatkan penggunaan kanal digital dalam memberikan kemudahan dalam pelayanan pajak daerah kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah.
“Serta melalui ekstensifikasi pajak daerah, yaitu dengan melakukan penambahan jumlah wajib pajak yang belum terdaftar dan perluasan objek pajak daerah. Di antaranya seperti melakukan pendataan terhadap perusahaan perkebunan dan pertambangan yang memanfaatkan air tanah dan lain-lain,” ungkapnya.
Sebelumnya, Sekretaris Kabupaten Ketapang, Alexander Wilyo, mengatakan dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ketapang tahun anggaran 2023, jumlah pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp1,7 triliun lebih. “Sumbernya terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah,” kata Alex.
Pada rapat paripurna sebelumnya, Alex memaparkan target tersebut meliputi pendapatan asli daerah sebesar Rp200,3 miliar serta pendapatan transfer Rp1,5 triliun bersumber dari transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar daerah. (afi)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



