Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Ketapang Dorong Pemerintah Benahi Pertanian

M
Penulis: Misbahul Munir S❯
 Achmad Sholeh 
 Achmad Sholeh 
KETAPANG – Ketua Komisi IV DPRD Ketapang, Achmad Sholeh, mengatakan ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dibenahi dalam sistem pertanian di Ketapang. Di antaranya, masa tanam atau panen padi baru bisa dilakukan dua kali dalam setahun. Kemudian, belum adanya embung di lahan pertanian, sistem irigasi atau pengairan masih tadah hujan, status lahan petani banyak yang menggarap lahan dengan sistem sewa, serta kewenangan pengelolaan irigasi yang belum terintegrasi dengan OPD lain.

Menurut Sholeh, permasalahan ini harus segera dicarikan solusi untuk meningkatkan pertanian di Ketapang. "Banyak alih fungsi lahan dan ini tantangan bagi penyuluh agar lebih intens dalam pendampingan. Para petani belum siap dalam menerima teknologi yang masuk, sehingga perlu tangan-tangan dingin penyuluh," katanya, belum lama ini.

Sholeh menilai, kurangnya tenaga penyuluh dalam mendampingi menjadi permasalahan juga. Oleh karena itu, dirinya mengusulkan adanya penambahan jumlah penyuluh agar nawa cita pemerintah untuk swasembada pangan bisa tercapai. "Saya berharap agar berbagai permasalahan yang ada saat ini dapat diintegrasi dari berbagai OPD terkait, sehingga tujuan yang baik bisa tercapai," harapnya.

Dia menjelaskan, untuk kegiatan-kegiatan yang harus dilanjutkan, baik fisik maupun pembangunan SDM pelaku utama. Pihaknya membutuhkan informasi tentang tempat dan lokasi pelaksanaan, agar mudah merencanakan dan menyampaikannya kepada OPD terkait, sehingga dapat bersentuhan langsung dengan penerima manfaat.

"Ke depannya kegiatan sekolah lapangan di kecamatan masih akan dianggarkan. Selain itu, untuk membantu petani pihaknya akan mengalokasikan beberapa alsintan untuk membantu petani terutama combine harvester agar petani lebih mudah," ungkapnya.

Sholeh juga mendorong pemerintah agar memberikan jaminan penyerapan hasil pertanian masyarakat, sehingga masyarakat tetap giat melakukan usaha tani. "Kami akan mendorong pemerintah juga agar penyuluh pendamping yang sudah berpengalaman agar diteruskan, baik sebagai tenaga honor daerah maupun sebagai tenaga ASN dengan catatan apabila adanya alokasi dari OPD terkait," pungkasnya. (afi)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

DPRD Ketapang Siapkan Raperda UMKM, Dorong Pelaku Usaha Lokal Naik Kelas

DPRD Ketapang Siapkan Raperda UMKM, Dorong Pelaku Usaha Lokal Naik Kelas

DPRD Ketapang siapkan Raperda UMKM untuk memperkuat akses permodalan, pembinaan, pemasaran, dan daya saing usaha lokal.

DPRD Banyumas Sambangi DPRD Ketapang, Bahas Pengawasan Program Pembangunan Daerah

DPRD Banyumas Sambangi DPRD Ketapang, Bahas Pengawasan Program Pembangunan Daerah

DPRD Banyumas dan DPRD Ketapang bertukar informasi tentang pengawasan program pembangunan daerah, mulai infrastruktur hingga pertanian.

Dua Raperda Ketapang Disetujui Tujuh Fraksi, Nasib PKL dan Peredaran Minuman Beralkohol Disorot

Dua Raperda Ketapang Disetujui Tujuh Fraksi, Nasib PKL dan Peredaran Minuman Beralkohol Disorot

DPRD Ketapang membahas dua Raperda tentang penataan PKL dan pengawasan minuman beralkohol, dengan tujuh fraksi menyatakan dukungan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer