Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Ketapang Setujui Raperda Menjadi Peraturan Daerah

M
Penulis: Misbahul Munir S❯
MOTOR KELOTOK: Sejumlah petugas saat melakukan penjagaan di Pelabuhan Teluk Batang, Kecamatan Teluk Batang. Pelabuhan ini menjadi berlabuhnya motor kelotok yang datang dari Dermaga Rasau Jaya, Kubu Raya. ISTIMEWA
MOTOR KELOTOK: Sejumlah petugas saat melakukan penjagaan di Pelabuhan Teluk Batang, Kecamatan Teluk Batang. Pelabuhan ini menjadi berlabuhnya motor kelotok yang datang dari Dermaga Rasau Jaya, Kubu Raya. ISTIMEWA
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022

KETAPANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ketapang menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Ketapang 2022 untuk ditetapkan menjadi Perda. Persetujuan tersebut mereka sampaikan dalam Sidang Paripurna DPRD, beberapa waktu lalu.

"Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah telah pembahasan dan mengkaji terhadap Raperda ini, sehingga DPRD Ketapang memberikan persetujuan dan penetapannya menjadi Perda Kabupaten Ketapang," ungkap Ketua DPRD Ketapang, M. Febriadi saat memimpin Sidang Paripurna.

Febriadi menegaskan, atas dasar pemberian persetujuan fraksi-fraksi terhadap penetapan Raperda dimaksud, maka DPRD Ketapang memberikan persetujuan untuk menetapkan Raperda Ketapang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Ketapang tahun anggaran 2022 menjadi Perda.

Sekretaris DPRD Ketapang, Agus Hendri, membacakan konsep Keputusan DPRD Ketapang tentang persetujuan Raperda menjadi Perda tersebut. Menurutnya, keputusan persetujuan berdasarkan peraturan yang ada.

Ketua DPRD bersama unsur pimpinan DPRD Ketapang lainnya menandatangani Keputusan DPRD Kabupaten Ketapang dan menyerahkannya kepada Bupati Ketapang yang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang, Alexander Wilyo. (afi)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Empat Perda Disetujui, Wabup Susana Harapkan Jadi Landasan Mewujudkan Sanggau Maju

Empat Perda Disetujui, Wabup Susana Harapkan Jadi Landasan Mewujudkan Sanggau Maju

Wabup Susana Herpena mengapresiasi persetujuan empat Raperda inisiatif DPRD Sanggau demi dorong kesejahteraan rakyat dan ekonomi.

Berstatus Ilegal Akibat Tak Masuk Perda, Gaji 9 Kepala Dusun di Kapuas Hulu Terancam Macet

Berstatus Ilegal Akibat Tak Masuk Perda, Gaji 9 Kepala Dusun di Kapuas Hulu Terancam Macet

Tidak masuk dalam Perda, sembilan dusun di Kapuas Hulu berstatus ilegal. Imbasnya, para kepala dusun terancam tak menerima gaji bulanan.

Tertibkan Legalitas, Kemenkum Kalbar Fasilitasi DPRD Melawi Susun Perda Badan Hukum Ormas

Tertibkan Legalitas, Kemenkum Kalbar Fasilitasi DPRD Melawi Susun Perda Badan Hukum Ormas

Kemenkum Kalbar fasilitasi DPRD Melawi susun Perda inisiatif terkait legalitas badan hukum Ormas agar tata kelola organisasi lebih tertib.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer