Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemkab Evaluasi Raperda RPJPD Ketapang 2025-2045

A
Penulis: A'an❯
EVALUASI: Ketua DPRD Ketapang dan Kepala Bappeda Ketapang, mengikuti rapat evaluasi Raperda RPJPD 2025-2045 di Pontianak, Senin (5/8).
EVALUASI: Ketua DPRD Ketapang dan Kepala Bappeda Ketapang, mengikuti rapat evaluasi Raperda RPJPD 2025-2045 di Pontianak, Senin (5/8).

KETAPANG - Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 Kabupaten Ketapang dievaluasi.


Advertisement

Evaluasi dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalbar, Senin (5/8). Evaluasi ini dihadiri sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang. Di antaranya Kepala Bappeda Ketapang, Harto, dan Ketua DPRD Kabupaten Ketapang, M Febriadi.

Evaluasi ini dilaksanakan guna melaksanakan amanat Pasal 331 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pada rapat tersebut, Bappeda Ketapang mendapat beberapa masukan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat serta dinas terkait. Masukan tersebut disambut baik oleh Kepala Bappeda Kabupaten Ketapang.

Advertisement

Hal ini bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai perspektif dan memastikan rencana pembangunan jangka panjang yang komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Ketua DPRD Ketapang, M Febriadi, memastikan semua koreksi dan masukan dari Pemerintah Provinsi Kalbar dan dinas terkait akan ditindaklanjuti dan diperbaiki oleh Bappeda Ketapang.

"Proses ini bertujuan untuk menyempurnakan rencana pembangunan yang berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan daerah," kata Febriadi.

Advertisement

Dia menjelaskan, evaluasi Rapera RPJPD 2025-2045 Kabupaten Ketapang adalah proses penilaian terhadap rencana strategis yang disusun untuk memandu pembangunan daerah selama 20 tahun kedepan.

"Evaluasi ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa rancangan tersebut telah mempertimbangkan berbagai aspek pembangunan, seperti ekonomi, sosial, lingkungan dan tata kelola, serta sejalan dengan visi dan misi daerah," pungkas Febriadi. (afi)

Advertisement
Editor : A'an
Sumber : Pontianak Post

Artikel Terkait

Sekda Kayong Utara Tekankan Raperda Harus Selaras dengan Pembangunan dan Kebutuhan Masyarakat

Sekda Kayong Utara Tekankan Raperda Harus Selaras dengan Pembangunan dan Kebutuhan Masyarakat

Sekda Erwin Sudrajat menegaskan penyusunan Propemperda Kayong Utara harus mengutamakan kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah.

Pansus DPRD Kalbar Mantapkan Draf Raperda Kratom, Siap Konsultasi ke Dewan Ekonomi Nasional

Pansus DPRD Kalbar Mantapkan Draf Raperda Kratom, Siap Konsultasi ke Dewan Ekonomi Nasional

Raperda Tata Kelola Kratom Kalbar masuk tahap pemantapan. Pansus DPRD bersiap gelar konsultasi lanjutan dengan DEN demi regulasi ideal.

Susun Produk Hukum, Kemenkum Kalbar Fasilitasi DPRD Pontianak Konsultasi Raperda Inisiatif

Susun Produk Hukum, Kemenkum Kalbar Fasilitasi DPRD Pontianak Konsultasi Raperda Inisiatif

Kemenkum Kalbar fasilitasi konsultasi Sekretariat DPRD Pontianak terkait tata cara harmonisasi Raperda inisiatif lewat e-Harmonisasi.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer