
KETAPANG - Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Heryandi, membuka kegiatan sosialisasi Desa atau Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DKRPPA) Kabupaten Ketapang di salah satu hotel di Kota Ketapang, Selasa (5/11).
Kegiatan ini diselenggarakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Ketapang. Salah satu tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan, serta pemenuhan hak dan perlindungan anak.
Heryandi mengatakan, kegiatan ini juga untuk menumbuhkembangkan kesukarelawanan dan peran aktif masyarakat desa dalam pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.
"Selain itu juga untuk mengintegrasikan upaya peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan, serta pemenuhan hak dan perlindungan anak dalam perencanaan pembangunan desa yang tertuang dalam RPJM Desa dan RKP Desa," kata Heryandi.
Dengan demikian, desa atau kelurahan dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakatnya, khususnya perempuan dan anak. Desa juga diharapkan bisa memenuhi hak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi serta tersedianya sarana dan prasarana publik yang ramah perempuan dan anak.
"Dengan mewujudkan desa atau kelurahan yang ramah perempuan dan peduli anak, maka dapat mengoptimalkan sumber daya perempuan dan anak dalam pembangunan desa," ungkapnya.
Berdasarkan survei pengalaman hidup perempuan nasional 2021, menunjukkan satu dari empat perempuan pernah mengalami kekerasan selama hidupnya. Berdasarkan survei nasional pengalaman hidup anak dan remaja 2021 yang menyatakan bahwa empat dari sepuluh anak perempuan dan tiga dari sepuluh anak laki-laki pernah mengalami satu jenis kekerasan atau lebih sepanjang hidupnya.
Selain itu, perempuan dan anak memiliki potensi dan peran besar dalam pembangunan desa serta memiliki daya tahan yang tinggi di masa kritis. "Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah dan desa," paparnya.
Heryandi berharap, melalui pelaksanaan DKRPPA dapat menjadi sebuah upaya konkret dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, dan perlindungan khusus anak di desa maupun kelurahan.
Dia juga berharap, agar perempuan dan anak menjadi lebih berdaya dalam memanfaatkan sumber daya pembangunan desa maupun kelurahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
"Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ini sejalan dengan SDGs Desa, karena seluruh aspek pembangunan harus dirasakan manfaatnya oleh warga Desa tanpa ada yang terlewat," pungkasnya. (afi)



