
KETAPANG - Aliansi Serikat Buruh Kabupaten Ketapang mendatangi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ketapang, Selasa (17/12). Kedatangan para buruh ini diterima langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Ketapang, Achmad Sholeh. Mereka menyampaikan tuntutan terkait upah buruh pada tahun 2025.
Ketua SBSI 1992, Lusminto Dewa, menyampaikan pernyataan sikap dan tuntutan. Di antaranya memperhatikan kenaikan upah minimum yang telah ditetapkan pemerintah sebesar 6,5 persen pasca putusan Mahkamah Konstitusi telah sesuai dengan Undang-Undang dasar 1945 Pasal 27 Ayat (2).
"Sebagai buruh harapan kami nilai Upah Minimum Sektoral (UMSK) Pertambangan dan industri pengolahan biji bauksit Kabupaten Ketapang harus lebih tinggi dari Nilai Upah Minimum Sektor (UMSK) Perkebunan Kelapa Sawit, karena sektor pertambangan setelah dikelola tidak dapat diperbaharui seperti sektor perkebunan," kata Dewa.
Dia juga meminta bahwa UMSK Pertambangan dan industri pengolahan biji bauksit belum pernah ditetapkan melalui sidang pleno Dewan Pengupahan. Baru pasa 2025 hendak diterapkan berdasarkan Permenaker Nomor 16 Tahun 2024.
"Kami buruh meminta untuk ditetapkan sebesar Rp3.700.000 berdasarkan karakteristik dan resiko yang berbeda dari sektor lainnya. Serta tuntutan pekerjaan yang lebih berat butuh keahlian/spesialisasi khusus pada sektor tersebut. Sementara untuk UMSK Perkebunan sebesar Rp3.500.000," ungkapnya.
Dewan meminta kepada Ketua DPRD Kabupaten Ketapang segera menyurati bupati dan gubernur agar upah sektor pertambangan yang diusulkan Dewan Pengupahan dari unsur serikat pekerja dengan pertimbangan azas Kebutuhan Hidup Layak (KHL) bagi buruh di Kabupaten Ketapang segera ditetapkan.
"Apabila tuntutan kami tidak dapat dipenuhi, maka kami meminta kepada Ketua DPRD Kabupaten Ketapang segera menyurati bupati dan gubernur untuk menunda penetapan upah sektor pertambangan dan industri pengolahan biji bauksit sementara waktu sebelum dilakukannya rapat kerja anggota DPRD bersama anggota Dewan Pengupahan dan beberapa pimpinan perusahaan sektor pertambangan," paparnya.
Mereka meminta kepada Ketua DPRD Kabupaten Ketapang untuk menindaklanjuti permasalahan ini paling lama delapan hari kerja sejak diterimanya surat ini. "Apabila tuntutan ini tidak dapat diselesaikan, maka kami akan lakukan aksi besar di gedung DPRD," tegasnya.
Menyikapi tuntutan serikat buruh tersebut, Ketua DPRD Ketapang, Achmad Sholeh, mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti terkait penyampaian dari serikat buruh.
"Kami akan melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait tuntutan yang disampaikan oleh rekan-rekan semua. Semoga apa yang menjadi tuntutan rekan-rekan dapat terpenuhi," ungkap Sholeh.
Menyikapi hal ini, DPRD telah melakukan konsultasi dengan kementerian pusat. Dari hasil ini memang dari UMSK upah minimum sektoral harus terlaksana, akan tetapi sampai saat ini belum ada penjelasannya. "Namun demikian selaku Ketua DPRD Ketapang akan tetap konsultasi kembali," lanjut Sholeh. (afi)



