Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Ketapang Tetapkan Target PAD 2026 Capai Rp316 Miliar

A
Penulis: Ahmad Sofi❯
BAHAS PAD : Ketua DPRD Ketapang, Achmad Sholeh, memimpin rapat membahas PAD 2026, Rabu (29/10).
BAHAS PAD : Ketua DPRD Ketapang, Achmad Sholeh, memimpin rapat membahas PAD 2026, Rabu (29/10).

PONTIANAK POST - Pemerintah Kabupaten Ketapang menyepakati target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Ketapang pada 2026. Target PAD Ketapang pada 2026 sebesar Rp316 miliar.


Advertisement

Penetapan target PAD tersebut disepakati setelah melalui pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ketapang pada Rabu (29/10).

Ketua DPRD Ketapang, Achmad Sholeh, mengatakan target peningkatan PAD ini sebagai upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah di tengah penurunan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

"Target PAD Ketapang pada tahun 2026 sebesar Rp316 miliar. Jumlah ini naik Rp13 miliar dari jumlah yang diusupkan pemerintah daerah sebesar Rp303 miliar," kata Sholeh.

Advertisement

Sholeh menegaskan, tidak ada masalah terkait targetnya. Baginya yang terpenting adalah langkah-langkah yang diambil untuk mencapainya.

"Kenaikan ini adalah kerja bersama yang harus kita kawal hingga tercapai. Saya apresiasi rekan-rekan Banggar dan TAPD," ungkap Sholeh.

Dia juga menegaskan kesiapan legislatif mendistribusikan materi pembahasan kepada komisi-komisi teknis untuk mengawal capaian pendapatan daerah tersebut.

Advertisement

Sholeh juga menyampaikan bahwa pengurangan TKD nasional merupakan langkah antisipatif pemerintah pusat terhadap potensi penyimpangan alokasi transfer antar daerah, sehingga daerah harus memperkuat pendapatan mandiri.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Ketapang memaparkan, terjadi penurunan transfer sebesar rata-rata 40,81 persen dibandingkan dengan alokasi sebelumnya. Total TKD tahun 2026 tercatat Rp1,730 triliun. Sementara Dana Desa menurun menjadi Rp113 miliar dari Rp246 miliar pada tahun berjalan.

Akibat penyesuaian tersebut, total pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp2,111 triliun, dengan belanja dirancang Rp2,190 triliun, sehingga terjadi defisit sekitar Rp79 miliar yang ditutup melalui SiLPA.

"Tim teknis masih melakukan efisiensi belanja, termasuk pemeliharaan kendaraan, perjalanan dinas, serta belanja rutin lainnya, untuk menyesuaikan belanja dari Rp2,8 triliun menjadi sekitar Rp2,1 triliun," jelas Sekretaris BPKAD Ketapang, Wahyudin.

Pemerintah daerah turut memberi apresiasi kepada DPRD atas dorongan peningkatan pendapatan daerah.

"Motivasi dan dukungan DPRD sangat berarti bagi kami. Mudah-mudahan target APBD tahun 2026 dapat tercapai sesuai kesepakatan bersama," ungkapnya. (afi)

Advertisement

Artikel Terkait

DPRD Ketapang Siapkan Raperda UMKM, Dorong Pelaku Usaha Lokal Naik Kelas

DPRD Ketapang Siapkan Raperda UMKM, Dorong Pelaku Usaha Lokal Naik Kelas

DPRD Ketapang siapkan Raperda UMKM untuk memperkuat akses permodalan, pembinaan, pemasaran, dan daya saing usaha lokal.

DPRD Banyumas Sambangi DPRD Ketapang, Bahas Pengawasan Program Pembangunan Daerah

DPRD Banyumas Sambangi DPRD Ketapang, Bahas Pengawasan Program Pembangunan Daerah

DPRD Banyumas dan DPRD Ketapang bertukar informasi tentang pengawasan program pembangunan daerah, mulai infrastruktur hingga pertanian.

Dua Raperda Ketapang Disetujui Tujuh Fraksi, Nasib PKL dan Peredaran Minuman Beralkohol Disorot

Dua Raperda Ketapang Disetujui Tujuh Fraksi, Nasib PKL dan Peredaran Minuman Beralkohol Disorot

DPRD Ketapang membahas dua Raperda tentang penataan PKL dan pengawasan minuman beralkohol, dengan tujuh fraksi menyatakan dukungan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer