Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ketua DPC KSPSI Landak Ardiasnsyah mengatakan, meskipun besaran UMK didapat dari peraturan yang telah ditetapkan pemerintah, angka tersebut masih jauh dari kalkulasi pihaknya atas kebutuhan masyarakat di kabupaten itu.
Menurut UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah 78/2015 Tentang Pengupahan, upah minimum tahun depan dihitung melalui formula upah minimum tahun berjalan ditambah dengan hasil perkalian antara upah minimum tahun berjalan dengan penjumlahan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Contohnya, pada tahun ini besaran upah minimum naik 8 persen dibandingkan tahun lalu. Angka itu diperoleh dari hasil penjumlahan pertumbuhan ekonomi tahun lalu sebesar 5 persen dan inflasi 3 persen.
"Sesuai dengan formulasi yang ditentukan oleh Pemerintah itu kita hargai. Walaupun secara kalkulasi sistem kehidupan di Kabupaten Landak itu masih sangat jauh," katanya kepada Pontianak Post, beberapa waktu lalu.
Pihaknya berharap penetapan UMK kedepannya akan sesuai dengan rujukan Permenaker 15/2018. Dimana pada tahun 2020 akan dilakukan survei KHL untuk menentukan upah tahun 2021. Penetapan UMK wajib survei KHL, sebab survei KHL tahun 2015 tahun berjalan sudah berakhir tahun ini.
"Ini nanti akan berpengaruh besar dan ada kenaikan yang luar biasa. Kalau contohnya saat ini yang angkanya 2,5 juta sekian, bisa nanti pada tahun 2021 menjadi 3 juta ke atas," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Bidang Konsolidasi dan Organisasi, DPC Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Landak Yasiduhu Zalukhu menyebut, masih adanya laporan akan adanya Buruh Harian Lepas (BHL) selama ini tidak pernah mencapai upah UMK karena jumlah hari kerja mereka tidak tercapai. Sampai saat ini pun, masih ada upah yang hanya 800 ribu karena kurang HK.
Ketika pihaknya mengonfirmasi hal ini kepada pihak perusahaan, jawaban yang pihaknya dapat ialah karena adanya kelebihan karyawan. Permasalahan ini menurutnya merupakan tanggung jawab perusahaan. Dan tidak harus karyawan yang menjadi korban.
"Selama ini yang kami tahu telah terjadi pelanggaran terhadap upah para BHL. Itu sudah menjadi kesepakatan, nanti akan dibahas di tripartit. Kami berharap rencana pembahasan oleh tripartit ini segera dilakukan. Kedua, masalah sektoral, sesuai dengan undang-undang juga ke depan pada tahun 2021 wajib ada sektoral," sambungnya.
Untuk itu pihaknya mendesak Pemkab Landak segera membuat Peraturan Bupati tentang produk unggulan. Karena itu salah satu dasar fakta hukum untuk penentuan sektoral.
"Karena kalau kita berdebat seperti ini, apa pun ceritanya Apindo tidak bakal mau. Karena dia pake rumus ekonomi, dengan modal sedikit untung besar. Tetapi kalau ada regulasi yang pasti untuk penentuan sektoral, wajib dilakukan," bebernya.
Karena salah satu amanah UU menyebutkan UMK harus ditentukan dari produk unggulan dari masing-masing daerah. Dan penentuan produk unggulan ini adalah tugas Pemerintah.
"Makanya pesan kita ke Bappeda ke depannya nanti, dalam pembahasan produk unggulan yang sekarang ini menjadi rencana mereka. Kita berharap dalam pembahasan kita dilibatkan. Karena ada item yang berkaitan dengan masalah tenaga kerja di situ, sehingga jika ada yang tidak menerapkan, bisa lapor ke buruh atau ke dinas tenaga kerja. Kita dari buruh siap memfasilitasi, kita duduk bersama," tambahnya.
Hal ini menurutnya terus terjadi saban tahun. Pihaknya pun terus memberikan masukan kepada kepada pemerintah. Sehingga ada penekanan dari Dinas dan pihaknya mendesak, pada tahun 2020 semua perusahaan wajib melakukan skala upah di dalam PP mereka.
"Kami akan mengawal pembuatan PP perusahaan, jangan coba-coba dinas bermain dan menutupi hal ini. Karena UMK ini untuk pekerja satu tahun ke bawah dan untuk bujangan. Di atas satu tahun wajib penerapan skala upah. Ini harus dipahami, jadi selama ini tidak ada diterapkan seperti itu," pungkasnya. (mif)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



