Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

"(Intruksi) ini terpaksa kami keluarkan untuk mencegah penyebaran covid-19 di Landak," tegas ketua DAD Landak, Heri Saman kepada Pontianak Post, Sabtu (28/3).
Ia mengatakan, sanksi adat yang dikenakan tersebut akan disesuaikan dengan hukum yang berlaku di wilayah kecataman, binua atau desa masing-masing.
"Kita siapkan sanksi adat supaya masyarakat disiplin," kata dia.
Tak hanya itu, DAD di tiap kecamatan dan para pesirah, timanggong binua serta Pangaraga juga diminta membantu pemerintah dalam hal mendata sekaligus memantau warga yang baru datang dari luar Landak. Baik dari luar atau dalam negeri.
"Terutama warga yang baru datang dari zona merah yang ditetapkan Kementerian Kesehatan, misalnya Jakarta atau Pontianak," jelasnya.
Meski begitu, Heri mempersilahkan warga Landak untuk pulang ke daerahnya masing-masing. Asalkan, mereka wajib melaporkan diri ke Posko covid-19 Landak atau Puskesmas terdekat. Warga juga bisa melapor ke Kepala Desa atau ketua adatnya masing-masing.
Setelah itu, warga tersebut diminta untuk mengisolasi diri selama 14 hari. Dan, mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara rutin oleh Puskesmas.
Aturan ini, kata dia hanya berlaku bagi warga yang memang tinggal di daerah Kabupaten Landak atau bagi warga yang hendak menginap selama lebih dari satu malam. Sehingga, tak berlaku bagi warga yang hanya sekadar melintas atau singgah.
"Kami harapkan dengan pendekatan kearifan lokal ini, warga dapat lebih disiplin mencegah virus ini menyebar di Landak," ucapnya. (mif)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



