Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Rapat yang membahas gaji, BPJS dan THR karyawan yang belum dibayar oleh pihak perusahaan yang beroperasi di wilayah Desa Semeno Kecamatan Mandor ini melibatkan Komisi A dan Komisi B.
Salah satu karyawan PT MBS, Ahian menyampaikan keluhan yang mereka alami saat ini. Menurutnya, pihak perusahaan belum membayar gaji hingga THR. Pembayaran gaji ini, kata dia sangat diperlukan untuk biaya kehidupan sehari-hari hingga biaya sekolah anak-anak mereka.
“Kami berharap agar pemerintah dapat mendesak perusahaan tersebut agar dapat membayar gaji kami yang belum dibayar sama sekali, dan jika pihak perusahaan membayar, kami tidak berharap 100% untuk dibayar langsung, tapi 50% saja akan kami terima, tetapi itu harus dibayar oleh pihak perusahaan," ucap Ahian.
Dalam rapat tersebut Oktapius, Wakil Ketua DPRD Landak menyatakan, pihaknya akan melakukan konfirmasi kepada pihak perusahaan mennyoal pembayaran gaji yang tertunggak tersebut.
Selain itu juga Oktapius mengatakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Landak hanya menjadi mediasi antara karyawan dan pemerintah, nanti kita akan minta mereka supaya melayangkan surat kepada perusahaan supaya kewajiban-kewajiban dari karyawan itu segera dibayarkan.
"Sesuai dengan usulan masyarakat, jadi kita minta pemerintah untuk menyelesaikan persoalan terkait ketenagakerjaan terutama masalah pembayaran hak yang semestinya diterima oleh karyawan PT. MBS ini," ucap Oktapius. (mif)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



